Komunikasi di Indonesia sebenarnya tidak pernah sepi. Setiap hari ada aja pernyataan, unggahan, klarifikasi, dan bantahan. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar saling memahami? Atau yang terjadi malah banyak memunculkan miskomunikasi?
Berdiri di antara pusaran derasnya informasi dan komunikasi kerap membuat manusia merasa bimbang atau bingung. Inilah yang dinamakan era post-truth.
Pada dasarnya, era ini tidak lagi melandaskan opini pada fakta. Perasaan, keyakinan pribadi, dan identitas kelompok sering lebih berpengaruh dibanding data atau bukti objektif. Informasi dianggap benar bukan karena terverifikasi, tetapi karena sesuai dengan apa yang ingin dipercaya.
Dalam situasi seperti ini, cara negara dan pejabat publik berkomunikasi menjadi semakin menentukan. Bukan hanya soal apa yang disampaikan, tetapi bagaimana dan kepada siapa pesan itu diarahkan.
Kondisi ini lah yang membuat Executive Breakfast Meeting digelar oleh Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA Fikom Unpad). Diadakan di Tribrata Hall, Jakarta Selatan pada Senin (26/1/2026), EBM mengangkat tema “Riah-Riuh Komunikasi”. Tema itu diambil dari buku terbaru Ketua Umum IKA Fikom Unpad, Hendri Satrio.
Menariknya, buku tersebut ditulis Hendri Satrio sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Isinya bukan teori komunikasi, melainkan catatan tentang cara negara dan masyarakat saling berbicara.
“Semua dalam buku ini membahas sudut pandang saya melihat beberapa hal di Indonesia dari sisi komunikasi,” kata Hendri Satrio.
Hendri tidak sendirian mengupas gagasannya. Ada juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pengamat politik Rocky Gerung, Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto, dan budayawan sekaligus penulis Maman Suherman yang menjadi narasumber.
Pandangan para pembicara pun berangkat dari sudut yang berbeda.
Komunikasi Jangan Terlalu Sibuk Tampil
Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua Dewan Pembina IKA Fikom Unpad melihat persoalan komunikasi dari aspek yang lebih mendasar. Baginya, komunikasi tidak boleh berhenti pada urusan menyampaikan pesan ke publik. Jika hanya berhenti di sana, komunikasi berpotensi menjadi sekadar alat pencitraan.
Ia menilai, komunikasi yang sehat seharusnya bekerja dua arah. Ada proses berbicara, tetapi juga ada kesediaan untuk mendengar. Terutama di lingkungan pejabat publik, komunikasi seharusnya membuka ruang dialog yang jujur.
“Terutama bagi pejabat, komunikasi itu jangan dianggap sebagai publikasi saja, komunikasi itu harus menjadi ruang dialog yang terbuka dengan orang dalam,” ujarnya.
Menurut Pramono, komunikasi seharusnya menjadi ruang dialog. Bukan hanya ke luar, tetapi juga ke dalam. Ia menegaskan pentingnya konsistensi antara apa yang disampaikan dan apa yang dijalankan.
“Komunikasi itu kan pilihan, memiliki ruang depan dan belakang. Buat saya antara ruang depan dan belakang itu harus sama,” katanya.
Mudahnya, ruang depan menurut Pramono adalah pernyataan resmi, sikap yang ditunjukkan ke masyarakat, serta narasi yang disampaikan ke media. Sementara ruang belakang adalah percakapan internal dan proses pengambilan keputusan.
Baginya, apa yang dibicarakan di dalam harus sejalan dengan apa yang disampaikan ke luar. Dengan begitu, komunikasi tidak lagi menjadi sekadar pengemasan pesan, melainkan cerminan dari sikap dan keputusan yang benar-benar dijalankan.
Komunikasi Menurut Ahli Filsafat: Bukan Sekadar Bicara, tapi Berargumen
Rocky Gerung melihat komunikasi dari sudut yang berbeda. Baginya, komunikasi bukan soal siapa yang paling lantang, melainkan siapa yang paling masuk akal.
“Komunikasi kan artinya mengaktifkan reason untuk memperoleh kesamaan argumentasi,” kata Rocky.
Dalam kehidupan bernegara, perbedaan pandangan adalah hal wajar. Namun komunikasi seharusnya membantu menemukan titik temu, bukan memperlebar jarak.
Komunikasi Bukan Alat Pemuas Kepentingan
Sabrang Mowo Damar Panuluh, Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional RI, pun turut memberikan pendapatnya. Vokalis Letto itu mengingatkan bahwa komunikasi sering dibebani ekspektasi berlebihan. Seolah setiap pesan harus menyenangkan semua pihak. Padahal, konsep komunikasi jelas tidak seperti itu.
“Komunikasi memang bukan alat untuk memuaskan semua pihak,” ujar Sabrang.
Menurutnya, fungsi utama komunikasi adalah menyampaikan informasi. Reaksi publik bisa beragam, dan itu tidak selalu bisa dikendalikan.
“Utilitas utamanya kan menyampaikan informasi satu sama sama lain,” katanya.
Mendengar yang Tak Pernah Viral
“Komunikasi harus mulai mendengar yang tidak viral,” kata Maman Suherman.
Di sesi yang sama, Maman Suherman menyoroti komunikasi dari segi keviralan. No viral, no justice, katanya. Menurut Maman, banyak pejabat baru benar-benar merespons ketika sebuah persoalan ramai di media sosial. Ukuran penting atau tidaknya masalah kerap ditentukan oleh tingkat viralnya.
Menurut Maman, pola ini membuat komunikasi berjalan reaktif. Pejabat bergerak mengikuti arus percakapan, bukan membaca persoalan sejak awal.
“Kalau hanya ikut yang viral akan selamanya kita hanya mengikuti tren-tren di media sosial,” ujarnya.
Dari Riuh ke Riah
Melalui diskusi tersebut, para pembicara menyampaikan penekanan yang berbeda soal komunikasi. Hendri Satrio membuka pembahasan dari pengalamannya melihat praktik komunikasi di Indonesia.
Pramono Anung menyoroti pentingnya dialog dan konsistensi pesan di lingkungan pejabat publik. Rocky Gerung menempatkan komunikasi sebagai proses berargumen untuk mencari titik temu. Sabrang Mowo Damar Panuluh menegaskan fungsi komunikasi sebagai penyampaian informasi, bukan alat pemuas semua kepentingan. Sementara Maman Suherman mengingatkan agar komunikasi tidak semata bergerak mengikuti keviralan.
Perbedaan pandangan itu menunjukkan bahwa persoalan komunikasi tidak berdiri pada satu aspek saja. Mulai dari cara menyampaikan, proses di baliknya, hingga siapa yang didengar, seluruhnya menjadi bagian dari tantangan komunikasi di ruang publik saat ini.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
