Tahukah Kawan, bahwa jika kita mengakses data dari luar negeri, Indonesia harus membayar biaya sewa kapasitas jaringan internasional (international bandwidth)?
Benar. Ternyata, Indonesia, dengan ratusan juta pengguna internet, masih banyak mengandalkan pusat data dan server yang berlokasi di luar negeri. Akibatnya, Indonesia harus mengeluarkan devisauntuk belanja bandwidth internasional, agar masyarakat bisa berkegiatan di internet.
Indonesia mengeluarkan biaya sewa jalur internet internasional dalam mata uang asing. Sekadar menonton video YouTube, streaming film di Netflix, atau menggulir media sosial pun, ada transaksi pembayaran dari Indonesia.
Dilema Keamanan dan Modernisasi Alutsista: Strategi Indonesia Amankan Kedaulatan
Semakin tinggi aktivitas digital masyarakat, semakin besar pula biaya yang harus ditanggung negara.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi boncosnya keuangan, pemerintah tengah mendorong pembangunan pusat data lokal. Indonesia mewajibkan sebagian penyedia layanan global menempatkan Content Delivery Network (CDN) di Indonesia.
Contohnya adalah Google dan Netflix yang mulai menempatkan servercache di Jakarta.
Lebih dari Sistem Pembayaran, QRIS adalah Simbol Perlawanan dan Kedaulatan Ekonomi Digital Indonesia
Langkah ini dinilai berdampak positif dari segi pengguna atau masyarakat maupun negara. Keberadaan server cache membuat pengguna bisa menikmati internet lebih cepat, biaya bandwidth lebih efisien, dan menekan devisa yang dibayarkan ke luar negeri.
Selain efisiensi, pembangunan data center lokal juga merupakan langkah untuk mencapai kedaulatan digital. Dengan data yang tersimpan di dalam negeri, Indonesia bisa memastikan perlindungan privasi, regulasi keamanan siber, sekaligus memperkuat posisi strategis di tengah persaingan global yang kini berbasis data.
“Kita sepakat bahwa kedaulatan digital bukan lagi pilihan, tapi suatu keharusan,” kata Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard.
Tidak Melarang, Indonesia Justru Ingin Raih Kedaulatan AI, Apa Itu?
Apa Itu Kedaulatan Digital?
Kedaulatan digital bisa dipahami sebagai hak dan kemampuan suatu negara untuk mengelola, mengatur, dan melindungi data, infrastruktur digital, serta aktivitas warganya di ruang siber. Pengelolaan ini berlandaskan hukum dan aturan yang berlaku di negara tersebut, dalam hal ini Indonesia.
Dengan kata lain, kedaulatan digital memastikan bahwa data warga negara Indonesia tidak sembarangan dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pihak asing tanpa perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia.
Kedaulatan digital menjadi makin penting saat Artificial Intelligence (AI) mulai popular. Sebab, AI bisa mengoleksi data-data masyarakat juga dapat memaparkan data-data menyesatkan kepada masyarakat.
Bahkan, pakar AI di Amerika Serikat pun mengkhawatirkan AI dapat menyebabkan terjadinya penyebaran miss-informasi yang lebih masif.
Neuralink dan Masa Depan Otak Digital: Cara Kerja, Sejarah, hingga Uji Klinis FDA
Kondisi ini dapat berdampak pada kerentanan sosial, terutama di negara dengan literasi yang tergolong rendah, seperti Indonesia.
Oleh karena itu, Marshall Pribadi, CEO Privy.id, menekankan pentingnya menjaga kedaulatan data di era ini.
“Transformasi digital mengubah transaksi dari fisik ke elektronik. Dalam transformasi ini, kedaulatan data dalam negeri harus dijaga, yang sebetulnya juga peluang bagi industri dalam negeri untuk menyediakan solusi berkualitas dan berdaulat,” papar Marshall Pribadi.
Perjalanan Adhiguna Kuncoro, Alumni ITB yang Mengembangkan AI Gemini
Buku Putih Transformasi Digital, Referensi Capai Kedaulatan Digital
Melihat ancaman tersebut, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS) menyiapkan Buku Putih Transformasi Digital. Harapannya, buku ini dapat menjadi pijakan atau referensi pemerintah dalam melakukan percepatan transformasi digital di Indonesia sehingga mampu mencapai kedaulatan digital.
“Buku ini disusun dengan maksud untuk menambah referensi pemerintah terkait arahan Presiden untuk melakukan percepatan transformasi digital di Indonesia, yang menurut kami harus selalu ditujukan untuk tercapainya kedaulatan digital nasional,” papar Ilham Akbar Habibie selaku Ketua Tim Pelaksana WANTIKNAS, saat penyerahan draft Buku Putih Transformasi Digital kepada Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard.
Febrian sepakat dengan apa yang diungkapkan WANTIKNAS. Menurutnya, dengan potensi ekonomi digital yang dimiliki Indonesia mencapai Rp5.700 T, Indonesia harus terlibat dalam pengembangan digital. Bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga terkait pengamanan identitas, norma, dan nilai yang dipercaya oleh masyarakat.
“Teknologi apalagi kecerdasan buatan berkembang begitu cepat sehingga kadang menyerempet norma-norma atau value tradisional kita. Tentunya kita tidak bisa dan tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi harus memastikan bahwa perkembangan digital ini harus sejalan dengan kepentingan bangsa,” jelas Febrian pada kegiatan Ecosystem Forum 2025, yang diselenggarakan WANTIKNAS bersama Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI).
Berwenang Memoderasi Konten Digital, Bagaimana Cara agar Kemenkomdigi Dipercaya Masyarakat?
Kolaborasi Menuju Indonesia Emas
Untuk mencapai kedaulatan digital, pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Perlu keterlibatan dari berbagai pihak, sebagaimana peribahasa, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Mengingat kedaulatan dalam hal ini berkaitan dengan digital, maka keterlibatan para ahli digital pun sangat dibutuhkan.
“Perlu ditekankan bahwa kedaulatan itu tidak selalu sama dengan swasembada, perlu melibatkan banyak pihak, bukan one man show but many systemic show. Perlu kolaborasi, yang terpenting pada akhirnya kita bisa berdaulat atas kepentingan kita yang bisa mendukung Indonesia Emas,” papar Ilham lagi.
Keterlibatan WANTIKNAS dalam penyusunan Buku Putih Transformasi Digital merupakan salah satu langkah awal untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam mencapai kedaulatan digital.
Ngariung di Sukajadi, Langkah Jitu Gali Potensi Desa Lewat Literasi Digital
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
