Indonesia tidak akan melarang penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan artifisial sebagai alat bantu. Indonesia juga tidak akan mengikuti jejak negara-negara yang melarang teknologi tertentu, misalnya larangan penggunaan Deep Seek, seperti Korea Selatan.
Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid lebih memilih mendukung Indonesia agar meraih kedaulatan AI. Dirinya menargetkan Indonesia mampu menjadi negara yang unggul dan tidak berpihak dalam memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.
Sebab, menurut Menkomdigi, kedaulatan AI menjadi senjata baru dalam geopolitik global.
Untuk itu, fokus utama Kementerian Komdigi saat ini ialah penguatan infrastruktur digital dan pengembangan talenta unggul dalam negeri.
Menkomdigi: Dalam Komunikasi Strategis, AI Bisa Promosikan Keragaman Indonesia
“To be a leader in AI, data center harus kuat. Talentanya juga harus siap, harus unggul,” kata Meutya Hafid, Selasa (15/4/2025), dilansir dari Indonesia.go.id.
Untuk mendukung rencana tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menerapkan strategi mencetak sembilan juta talenta digital pada 2030 lewat pelatihan. Pelatihan ini digelar dengan menggandeng berbagai mitra global, termasuk Microsoft dan Google.
Pelatihan ini gratis dan terbuka bagi siapapun. Kemkomdigi juga menggandeng perguruan tinggi untuk menjaring peserta yang serius ingin menjadi talenta AI.
Lewat ElevAIte, Binus University Microsoft Hadirkan Modul Pembelajaran AI Berbasis Online
Pusat Data Jadi Kunci Negara Kuat di Bidang AI
Ketersediaan pusat data menjadi hal yang mutlak untuk meraih kedaulatan AI. Hal ini selaras dengan kebutuhan AI terhadap daya komputasi dan kapasitas pemprosesan yang tinggi.
Meskipun sama-sama diperlukan dalam digitalisasi, pusat data konvensional dan AI cukup berbeda.
Dilansir dari IBM, pusat data konvensional dirancang untuk dan berisi unit pemrosesan pusat (CPU). Sementara itu, pusat data yang siap untuk AI memerlukan unit pemrosesan grafis (GPU) berkinerja tinggi dengan penyimpanan dan jaringan yang jauh lebih canggih.
Ramai Gerakan Kembali ke Ponsel Jadul, Apakah Tertarik?
Untuk itu, perlu infrastruktur yang sangat memadai agar Indonesia dapat mencapai kedaualatan AI.
Saat ini, Indonesia belum memiliki pusat data domestik yang cukup untuk menopang pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital ini. Meski demikian, menkomdigi tengah merancang rencana untuk menyiapkan infrastruktur tersebut.
“AI kan akan memerlukan processing dan kapasitas yang sangat besar. Jadi, kita step by step menuju kedaulatan AI: pertama, infrastrukturnya dulu dibenahi, kemudian talenta digital disiapkan,” jelasnya.
Terkait etika penggunaan AI, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Etika AI. Ia menilai panduan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang tanggap dan memiliki panduan resmi terkait pengembangan dan pemanfaatan AI secara bertanggung jawab.
Adaptasi atau Mati: Saatnya AI Hadir dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia
Memaknai Ulang Kedaulatan AI: Bukan Menciptakan Teknologi AI dari Nol
Meutya menegaskan, kedaulatan AI yang saat ini menjadi fokus pemerintah bukanlah mengembangkan teknologi AI dari nol, layaknya Amerika Serikat ataupun China.
Ia mengungkapkan bahwa kedaulatan AI berarti kemampuan bangsa untuk memilih dan memanfaatkan teknologi AI secara independen, tanpa tekanan dari kekuatan global tertentu.
Dalam hal ini, masyarakat dalam suatu negara memiliki kebebasan menentukan platform, memperoleh perlindungan keamanan data, serta memastikan inklusivitas dan etika dalam penggunaan AI.
“Kita berdaulat dalam memilih kita mau pakai teknologi yang mana. Tetap seperti diplomasi kita, kita di tengah,” imbuhnya.
Perhumas: Kemampuan Komunikasi Jadi Mesin Perubahan yang Positif dan Tak Akan Tergantikan AI!
Untuk itu, pemerintah Indonesia tidak akan melarang penggunaan teknologi AI dari suatu negara. Indonesia bahkan mengambil posisi aktif dalam menyerukan inklusivitas melalui partisipasi dalam AI Summit di Prancis. Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran global tentang dominasi AI oleh negara-negara besar,
“Negara-negara lain, termasuk di Eropa, di luar Amerika dan Cina, merasa bahwa ini sesuatu yang kita nggak boleh didikte. It has to be inclusive. Ini sebuah teknologi yang harus inclusive untuk semuanya,” kata dia.
Partisipasi ini juga menjadi momentum penting bagi Meutya sebab ia bisa bertemu langsung dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang membuka forum tersebut.
komdigi Minta Platfrom Digital Lebih Ketat Lindungi Anak-anak Indonesia, Ini Respon dari Meta
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
