Kawan GNFI, Sumatra tengah berduka akibat terjangan banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025. Bencana ini benar-benar menorehkan luka yang sangat dalam bagi korban serta seluruh rakyat Indonesia.
Menurut data yang dirilis oleh Detik.com, jumlah korban jiwa per tanggal 22 November 2025 mencapai 1.106 orang serta 175 orang yang masih dinyatakan hilang.
Lalu, total kerugian bagi ekonomi nasional mencapai Rp68,67 triliun atau setara dengan 0,29 persen Produk Domestik Bruto.
Untuk menanggapi adanya bencana ini, pemerintah serta seluruh warga Indonesia sigap berupaya membantu proses pemulihan dari tiap-tiap daerah yang terdampak banjir. Sebagai contoh, Influencer serta aktivis politik, Ferry Irwandi yang menggalang donasi untuk membantu para korban sebesar Rp10,3 Miliar dalam waktu 24 jam melalui platform Kitabisa.
Selain Ferry, Komedian asal Padang, Teguh Prasetyo atau yang kerap disapa Praz Teguh pun ikut turun langsung membantu mobilisasi bantuan bagi korban terdampak bencana.
Namun, terjadi beberapa peristiwa yang cukup menarik untuk dibahas, Kawan. Contohnya adalah unggahan video dari salah satu sosok pejabat yang mengangkat sekarung beras. Bukan diapresiasi atau didukung, ia justru malah dikecam dan dianggap sebagai pencitraan oleh masyarakat.
Di saat yang bersamaan, seorang anggota DPR muda yang ikut mendampingi pun ikut disorot karena penampilannya yang terkesan berlebihan dan tidak sesuai kondisi yang terjadi di lapangan. Bagaimana hal ini bisa terjadi?
Menurut survei yang dilakukan oleh GoodStats pada tahun 2025, yang dilakukan terhadap 1.286 responden acak dengan menggunakan metode Double Sampling (DS), menunjukkan bahwa tidak lebih dari 25% dari seluruh responden yang benar-benar percaya dengan lembaga negara. Sisanya mengatakan cukup percaya dengan lembaga negara.
Adapun 2 lembaga yang mendapatkan tingkat kepercayaan terendah adalah DPR serta Kepolisian Republik Indonesia. Data di atas menunjukkan betapa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang saat ini menjabat.
Tidak berhenti di situ, dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang diterbitkan Transparency International, Indonesia menduduki peringkat 99 dari 180 negara dengan skor 37/100 yang menunjukkan bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih sangat sering terjadi di kalangan pemangku kebijakan.
Ditambah dengan adanya data ini, dapat dikaitkan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dipengaruhi oleh maraknya kasus korupsi di kalangan pejabat pemerintahan.
Alasan lain yang mungkin menjelaskan fenomena ini adalah kesan bahwa pemerintah pusat seakan tidak memiliki empati atas kejadian yang menimpa masyarakat terdampak bencana alam di Sumatra.
Sebagai contoh, ungkapan yang disampaikan oleh seorang figur yang mengatakan bahwa kondisi yang terlihat mencekam hanya di media sosial saja. Oleh warga internet, pernyataan ini dianggap tidak sensitif akan apa yang telah terjadi di lapangan. Meski demikian, saat ini yang bersangkutan telah meminta maaf dan mengubah pernyataannya seteah meninjau sendiri lokasi bencana.
Selain itu, Kawan, kebijakan dan pernyataan Presiden bahwa Indonesia mampu menangani bencana ini sendiri tanpa campur tangan negara lain menuai banyak respon.
Ketiga contoh kasus di atas memicu geram rakyat Indonesia dan kurangnya kepercayaan atas kebijakan serta kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani bencana banjir Sumatra dan Aceh. Pemerintah semestinya fokus dengan penanganan dan kinerja pemulihan bencana.
Langkah yang bisa diambil oleh pemerintah adalah menunjukkan rasa empati serta kembali membangun kepercayaan publik dengan cara meminta maaf.
Membatalkan pernyataan ataupun kebijakan penanganan bencana yang dianggap kurang efektif juga perlu dilakukan agar tidak semakin berlarut-larut. Seandainya langkah ini bisa dilakukan dengan transparansi tinggi, maka bukan sesuatu yang mustahil apabila kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat kembali seperti semula.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
