Pemerintah menganggarkan Rp6,3 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi angka tersebut setelah sempat ragu saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu (17/8). "Rp6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi," ujarnya.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan 2026, alokasi untuk Otorita IKN (OIKN) mencapai Rp6,26 triliun, dengan rincian Rp5,71 triliun untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis dan Rp553 miliar untuk Program Dukungan Manajemen. Anggaran ini lebih tinggi dari proyeksi APBN 2025 (Rp4,7 triliun), namun turun signifikan dibanding realisasi tahun-tahun sebelumnya.
Dikutip dari Antara, total anggaran IKN dari 2022–2024 mencapai Rp75,8 triliun, terdiri dari Rp5,5 triliun (2022), Rp27 triliun (2023), dan Rp43,3 triliun (2024).
Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto tidak menyebutkan IKN dalam pidato RUU APBN 2026, yang justru fokus pada delapan prioritas nasional, seperti ketahanan pangan (Rp164,4 triliun), Makan Bergizi Gratis (Rp335 triliun), dan pendidikan (Rp757,8 triliun).
Pembangunan IKN tetap berjalan, termasuk kawasan legislatif-yudikatif yang dimulai akhir Oktober. Otorita IKN juga menggelar rangkaian perayaan HUT RI ke-79 selama tiga hari.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
