Jakarta Utara yang dulu menjadi poros perdagangan maritim, kini menghadapi ancaman besar yang menguji ketangguhannya. Prediksi bahwa kawasan ini akan "menyelam" akibat naiknya permukaan air laut dan penurunan tanah menggarisbawahi kenyataan yang tak lagi bisa diabaikan.
Bukan hanya sekadar soal lingkungan, ini adalah tentang masa depan ribuan keluarga yang bergantung pada tanah yang perlahan menghilang. Tantangan ini membawa pertanyaan besar; apakah ini akhir sebuah cerita atau justru awal dari upaya bersama untuk menjaga tempat yang mereka sebut rumah?
Di tengah kekhawatiran, harapan harus tetap dijaga, karena masa depan Jakarta Utara tidak hanya soal bertahan, tetapi juga tentang menemukan jalan keluar.
Jakarta merupakan salah satu kota dengan tingkat penurunan tanah tercepat di dunia, yang mencapai 2 hingga 15 cm per tahun dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Bahkan, di beberapa area tertentu, penurunan tanah ini mencapai 20 hingga 28 cm.
Secara khusus, rata-rata penurunan tanah di Jakarta Utara antara tahun 2016 hingga 2019 tercatat sebesar 11 cm per tahun. Bahkan, data terkini mengungkapkan bahwa permukaan tanah di kawasan utara Jakarta berisiko mengalami penurunan hingga 1 meter. Akibatnya, banjir rob di wilayah tersebut diperkirakan akan semakin parah dan sulit untuk dikendalikan.
Masalah penurunan tanah di Jakarta bukan lagi bahasan baru, melainkan sudah menjadi topik sejak era 1990-an. Sebagai kota pesisir, Jakarta berdiri di atas tanah sedimen aluvial yang memiliki kerentanan tinggi terhadap penurunan permukaan.
Pertumbuhan perkotaan yang pesat, ditandai oleh perluasan sektor bisnis, industri, perdagangan, transportasi, dan properti, telah menarik migrasi besar-besaran penduduk ke Jakarta. Makin tinggi jumlah penduduk, makin banyak pula pembangunan untuk kebutuhan tempat tinggal maupun fasilitas lainnya.
Pembangunan ini tidak hanya menambah beban pada tanah Jakarta, tetapi juga cenderung meningkatkan konsumsi kebutuhan akan air bersih. Eksploitasi air tanah secara berlebihan menjadi salah satu penyebab utama penurunan tanah di Jakarta.
Pemadatan tanah (kompaksi) dan beban bangunan turut berkontribusi, membentuk hubungan yang saling berkaitan dengan penurunan tersebut. Beberapa faktor ini memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk di ibu kota.
Pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) menjadi salah satu langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani banjir rob di wilayah pesisir utara Jakarta. Program NCICD ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Fase A melibatkan pembangunan tanggul pantai, sedangkan fase B dan fase C mencakup pembangunan giant sea wall.
Tanggul pantai pada fase A dibangun di sepanjang pesisir untuk mencegah banjir rob di kawasan utara Jakarta. Di sisi lain, giant sea wall yang termasuk dalam fase B dan fase C dirancang lebih ke arah laut, tanpa berbatasan langsung dengan pantai atau pesisir. Hingga tahun 2022, fase A telah menyelesaikan pembangunan sepanjang 17 kilometer dari total 37 kilometer yang direncanakan. Menurut data dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, masih tersisa sekitar 20 kilometer tanggul yang harus diselesaikan, dengan target penyelesaian pada tahun 2027 mendatang.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menggalakkan program normalisasi sungai dan revitalisasi pipa air bersih. Sejak tahun 2014, pemerintah telah berusaha melakukan normalisasi pada Sungai Ciliwung yang memiliki panjang 33 kilometer.
Hingga saat ini, sepanjang 16 kilometer telah selesai dinormalisasi, sementara 17 kilometer sisanya masih dalam tahap pengerjaan dan proses pembebasan lahan. Selain itu, dalam dua tahun terakhir, revitalisasi jaringan pipa air bersih, baik pipa primer maupun sekunder, telah mencapai total panjang sekitar 6.000 kilometer.
Demi mengurangi ketergantungan pada air tanah, pemerintah mendorong program perluasan akses air bersih. Menurut data PAM Jaya tahun 2023, distribusi air bersih di Jakarta sudah menjangkau sekitar 65,85% penduduk. Ini berarti masih ada 34,15% warga Jakarta yang belum menerima layanan air bersih dari PAM Jaya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengintensifkan penanaman mangrove di kawasan pesisir untuk mengatasi dampak penurunan muka air tanah dan banjir rob yang semakin mengancam. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat, komunitas lingkungan, dan lembaga terkait melalui program rehabilitasi ekosistem pesisir.
Penanaman mangrove tidak hanya berfungsi sebagai penahan abrasi dan penahan laju intrusi air laut ke daratan, tetapi juga membantu menstabilkan tanah, meningkatkan kualitas udara, serta menyediakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Selain itu, mangrove mampu menyerap karbon, sehingga turut mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca dan mendukung Jakarta menjadi kota yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim.
Jadi, Apa Kira-kira Kontribusi Masyarakat?
Masyarakat memiliki peran penting untuk ikut berkontribusi dalam mengatasi penurunan air tanah dan banjir rob di Jakarta Utara demi mencegah ancaman tenggelam. Dengan mengurangi penggunaan air tanah secara berlebihan, warga dapat membantu menjaga kestabilan permukaan tanah, misalnya dengan beralih ke sumber air yang lebih berkelanjutan seperti air PAM atau air hujan yang dikelola melalui sumur resapan.
Selain itu, partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan saluran air dan mendukung program penghijauan, seperti penanaman mangrove di sepanjang pesisir, mampu meningkatkan daya serap air sekaligus melindungi daratan dari abrasi. Dengan kesadaran kolektif dan tindakan nyata dari masyarakat, ancaman tenggelamnya Jakarta Utara dapat diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.
Meskipun isu tenggelamnya Jakarta sudah lama menjadi perhatian, langkah-langkah pencegahan yang serius masih tergolong minim. Hal ini disebabkan oleh kombinasi kurangnya kesadaran masyarakat, kebijakan yang tidak konsisten, dan kemungkinan keterbatasan terkait pendanaan. Banyak warga dan pelaku usaha belum sepenuhnya memahami dampak buruk dari penggunaan air tanah secara berlebihan. Kurangnya edukasi publik menyebabkan praktik tersebut terus berlangsung tanpa pengawasan yang memadai.
Jika upaya pencegahan ini tidak segera diperkuat, Jakarta Utara menghadapi risiko masa depan yang sulit. Penurunan tanah yang berkelanjutan dapat menjadikan wilayah tersebut tidak layak huni dalam beberapa dekade mendatang. Ribuan penduduk berpotensi kehilangan tempat tinggal, dan infrastruktur penting seperti pelabuhan, jalan raya, serta fasilitas umum lainnya bisa mengalami kerusakan permanen.
Dalam menghadapi ancaman tenggelam, Jakarta Utara membutuhkan solusi yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang, bukan hanya langkah sementara. Jika tidak, apa yang kini menjadi ancaman mungkin segera berubah menjadi kenyataan pahit. Dengan komitmen yang lebih kuat, harapan untuk menyelamatkan Jakarta Utara dari "menyelam" masih ada, meskipun waktu terus berjalan makin cepat.
Sumber:
- https://lpem.org/bagaimana-mengatasi-penurunan-tanah-dan-krisis-air-di-jakarta-lpem/
- https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220210143649-199-757554/penyebab-muka-tanah-turun-yang-ancam-jakarta-tenggelam
- https://www.medcom.id/nasional/metro/1bV9JYaN-permukaan-tanah-jakarta-utara-berpotensi-turun-satu-meter
- https://www.tempo.co/arsip/heru-budi-sebut-6-program-ini-harus-berlanjut-untuk-atasi-masalah-jakarta-apa-saja--10429
- https://www.suara.com/news/2024/09/11/181300/pemprov-dki-gencar-tanam-mangrove-di-hutan-lindung-dan-hutan-produksi-ini-manfaatnya
