Presiden Prabowo beberapa kali memberikan pernyataan bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza di beberapa kali pertemuan multilateral. Hal ini disebut menjadi penegasan posisi Indonesia yang selama ini selalu konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Pakar Studi Perdamaian dan Transformasi Politik Universitas Muhammadiyah (UMY), Idham Badruzaman, S.IP., M.A., Ph.D., mengatakan bahwa kesiapan Indonesia untuk ikut berperan langsung membawa bendera perdamaian di Gaza menjadi momentum penting untuk memperkuat citra sebagai negara yang amanah dalam menjalankan amanat konstitusi.
“Indonesia sebenarnya bukan sekadar penonton dalam isu perdamaian global. Sejak lama kita aktif mengadvokasi Palestina, baik melalui Sidang Umum PBB maupun Organisasi Kerja Sama Islam (OKI),” terang Idham melalui umy.ac.id.
Indonesia Sebagai Pelopor Perdamaian
Keterlibatan Indonesia di Gaza ini menurut Idham dapat menjadi simbol pergeseran peran Indonesia di kancah dunia, dari ‘sekadar’ pengamat, kemudian bertransformasi menjadi aktor yang ikut berkontribusi langsung dalam penyelesaian konflik internasional.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa Indonesia tetap perlu berhati-hati dalam menavigasi upaya tersebut. Idham menyebut, sensivitas isu Palestina-Israel melibatkan kepentingan besar negara-negara seperti Amerika Serikat.
“Ketika berbicara tentang Palestina, berarti juga berbicara tentang kepentingan Amerika. Jangan sampai langkah kita justru menjadikan Indonesia sasaran politik global,” ungkapnya.
Ia menyarankan tiga cara yang bisa dilakukan untuk mendukung perdamaian di Gaza. Menurutnya, Indonesia harus menggalang dukungan internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memperkuat solidaritas negara-negara Islam di bawah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan membentuk tim khusus penyelesaian konflik Palestina agar diplomasi Indonesia lebih fokus dan berdampak.
Momentum banyaknya negara yang mendukung implementasi two-state solution turut disebut Idham harus betul-betul dimanfaatkan oleh Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia berpeluang besar untuk menjadi motor penggerak demi mewujudkan perdamaian di Gaza.
Mengirimkan Pasukan ke Gaza
Terkait rencana untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, Idham mengatakan pentingnya mandat yang diberikan langsung oleh PBB agat tidak menimbulkan konflik hukum dan politik internasional.
Dalam sudut pandang studi perdamaian, keberadaan pasukan internasional seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki fungsi vital untuk menjaga perdamaian negatif—kondisi tanpa perang terbuka yang masih rentan pada kekerasan baru.
“Pasukan multinasional berperan menjaga masa transisi menuju perdamaian positif, yakni kondisi yang lebih stabil dengan keadilan dan kesejahteraan,” katanya.
Menurutnya, kehadiran prajurit internasional berpotensi sebagai pintu masuk bagi media internasional sekaligus lembaga kemanusiaan untuk kembali beroperasi di Gaza. Hal ini akan meminimalisir potensi manipulasi narasi konflik dari pihak tertentu.
Namun, sekali lagi ia menekankan tantangan diplomatik yang sangat mungkin dihadapi, di mana wilayah Gaza yang masih dikuasai Israel menjadi hambatan utama. Pembatasan pihak Israel membuat proses persetujuan PBB tak mudah.
Idham meminta pemerintah untuk tetap berhati-hati dalam melangkah. Persetujuan PBB menjadi hal krusial jika ingin mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza.
“Jika semua dilakukan di bawah mandat PBB, maka peran TNI akan menjadi solusi, bukan ancaman,” pungkasnya.
Di lain sisi, Menteri Luar Negeri RI Sugiono melalui ANTARA mengatakan bahwa Indonesia siap berpartisipasi untuk menjaga perdamaian di Gaza. Namun, ia mengakui belum membahas mekanismenya lebih lanjut dan harus ada mandat yang jelas dari PBB.
Pernyataannya muncul setelah Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi pada Dewan Keamanan PBB terkait pembentukan International Security Force (ISF) di Gaza dengan masa kerja dua tahun.
Rencananya, ISF bakal melibatkan pasukan-pasukan dari negara anggota PBB dan dibentuk lewat konsultasi dengan Board of Peace di Gaza. Misi utamanya meliputi pengamanan perbatasan, perlindungan warga sipil dan jalur kemanusiaan, serta pelatihan bagi pasukan polisi Palestina.
ISF juga dapat membantu proses demiliterisasi, termasuk penghancuran sisa-sisa bahan peledak, mencegah pembangunan kembali infrastruktur militer, dan pelucutan kelompok bersenjata non-negara.
“Kami berharap ada mandat yang jelas dan imparsial, serta dalam kerangka peacekeeping force, yang benar-benar berfungsi untuk menjaga perdamaian,” tukas Sugiono.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
