Sobat Good News, masih banyak yang belum tahu bahwa tidak semua negara bisa menjadi tujuan kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Beberapa negara ternyata masuk dalam daftar larangan penempatan, bukan tanpa alasan, melainkan demi melindungi keselamatan dan hak-hak para pekerja kita di luar negeri.
Salah satu topik yang menarik perhatian dalam kegiatan sosialisasi peluang kerja luar negeri oleh BP3MI Yogyakarta baru-baru ini adalah tentang negara-negara yang dilarang menjadi tujuan penempatan PMI, yaitu Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Tiga negara ini kerap disebut karena tingginya risiko eksploitasi, penipuan, hingga tindak perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan pekerja dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
Melalui penjelasan ini, para calon pekerja migran diingatkan untuk tidak tergiur dengan tawaran kerja yang tidak jelas asal-usulnya, meskipun menjanjikan gaji besar. Pemerintah terus mengingatkan pentingnya mematuhi regulasi penempatan resmi demi keselamatan dan masa depan para pekerja.
Sosialisasi ini menjadi upaya preventif agar masyarakat lebih waspada terhadap modus perekrutan ilegal yang marak terjadi, terutama di wilayah perbatasan atau melalui jalur non-prosedural. Edukasi mengenai negara-negara terlarang ini diharapkan dapat meminimalkan risiko korban TPPO serta memperkuat pemahaman bahwa bekerja ke luar negeri harus melalui jalur yang sah, terencana, dan terlindungi.
Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia KP2MI menyampaikan bahwa kebijakan pelarangan ini bukan bentuk pembatasan kesempatan kerja, tetapi upaya melindungi WNI dari praktik kerja paksa dan kejahatan lintas negara.
Di beberapa wilayah, terutama di Kamboja dan Myanmar, banyak ditemukan kasus pekerja Indonesia yang dipekerjakan di perusahaan judi online dan penipuan digital. Mereka dijanjikan gaji tinggi, tapi sesampainya di lokasi justru disekap, dipaksa bekerja tanpa upah, bahkan mengalami kekerasan fisik.
Kawan GNFI, penting untuk diketahui bahwa sistem kerja ilegal di negara-negara ini sangat kompleks. Beberapa modus yang sering ditemukan di antaranya perekrutan melalui media sosial, tawaran kerja kilat tanpa pelatihan, atau janji “magang luar negeri” tanpa izin resmi. Pekerja yang ingin keluar dari tempat kerja sering dipaksa membayar “denda” besar, bahkan dijual ke perusahaan lain. Inilah sebabnya BP2MI menegaskan bahwa penempatan ke Kamboja, Thailand, dan Myanmar dilarang hingga situasi keamanan dan perlindungan pekerja membaik.
Namun jangan khawatir, banyak negara tujuan legal dan aman yang saat ini justru membuka peluang besar bagi pekerja Indonesia. Misalnya Korea Selatan melalui skema Government to Government (G to G) dengan gaji pokok mencapai Rp24 juta per bulan, atau Jepang dengan program Specified Skilled Worker (SSW) di 14 sektor kerja yang menawarkan pendapatan Rp11 juta hingga Rp22 juta. Semua program ini dikelola langsung oleh BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan dengan proses transparan serta pelatihan pra-keberangkatan yang lengkap.
Calon pekerja juga diingatkan agar selalu menggunakan visa kerja resmi, bukan visa turis atau pelajar. Visa kerja menjamin hak dan perlindungan tenaga kerja di negara tujuan, sementara penggunaan visa turis bisa membuat pekerja dianggap ilegal dan rentan dideportasi.
Untuk mendapatkan informasi akurat, CPMI bisa mengakses portal resmi SISKOP2MI di bp2mi.go.id atau mengikuti akun media sosial resmi BP3MI Yogyakarta yang rutin mengumumkan pembukaan pelatihan, pendaftaran program kerja, dan tips seputar penempatan aman.
Akhirnya, mari bersama-sama menyebarkan kabar baik ini. Bekerja ke luar negeri memang menjanjikan, tapi pastikan langkahmu aman, legal, dan bermartabat.
Hindari tawaran mencurigakan, ikuti pelatihan resmi, dan percayakan prosesnya pada lembaga pemerintah yang sudah terverifikasi. Karena keberangkatan yang benar tidak hanya membawa mimpi, tapi juga pulang dengan kebanggaan dan masa depan yang lebih baik bagi keluarga dan bangsa.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
