Pidato Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini di konferensi internasional berkaitan konflik Palestina-israel terutama dalam Konferensi Internasional Tingkat Tinggi di PBB, serta forum-forum diplomasi lainnya menarik perhatian publik dan pengamat internasional.
Dengan tegas, ia menyerukan agar dunia mengakhiri tragedi kemanusiaan di Gaza, mengutuk kekerasan terhadap warga sipil, dan menegaskan bahwa solusi dua negara (two‑state solution) adalah satu-satunya jalan damai yang adil antara Palestina dan Israel.
Pertanyaannya adalah sejauh mana pidato tersebut mencerminkan konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia, dan apakah upaya diplomasi ini memiliki peluang nyata untuk mendorong perdamaian yang berkelanjutan?
Opini ini akan membahas posisi Indonesia berdasarkan pidato Prabowo, tantangan yang dihadapi, serta potensi dan kelemahan dari sikap tersebut.
Di Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di PBB (New York, 22 September 2025), Prabowo menyampaikan bahwa ribuan nyawa telah hilang, kelaparan mengancam, dan mendesak penghentian semua tindak kekerasan terhadap warga sipil. (Sekretariat Negara)
Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia percaya solusi dua negara adalah satu-satunya jalan damai, serta bahwa negara Palestina harus diakui sebagai entitas merdeka dan berdaulat.
Dilansir dari Antara News Dalam forum formal lainnya seperti Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025 di Turki, Indonesia tidak hanya berbicara, tetapi juga melakukan aksi kemanusiaan: mengirim tim medis, membuka rumah sakit lapangan, dan bersiap menerima pasien atau pelajar Palestina untuk perawatan dan pendidikan di Indonesia.
Landasan Hukum dan Diplomatik Internasional
Solusi dua negara bukan sekadar retorika lokal; ia didasari berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan telah menjadi konsensus global di banyak forum internasional.
Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, menyebut bahwa solusi dua negara didukung berdasarkan parameter internasional yang telah disepakat
Para ahli dalam kajian hubungan internasional menyebut bahwa posisivactive and independent foreign policy seperti yang dilakukan Indonesia adalah penting agar negara-negara Dunia Selatan dapat menyuarakan keadilan dan ikut dalam penyusunan norma global.
Sebuah studi oleh Kartutu, Jamalullail, Ujang Rusdianto, dan lainnya (Universitas Sahid, 2024) menganalisis bahwa Indonesia konsisten dalam diplomasi dan bantuan kemanusiaan. Namun, menghadapi tantangan besar dalam menerjemahkan idealisme ke dalam tindakan yang nyata pada tingkat internasional.
Tantangan Nyata dalam Implementasi
Salah satu kendala utama adalah resistensi atau penolakan dari pihak yang memiliki kepentingan berbeda, terutama Israel, serta dinamika geopolitik yang sangat kompleks, termasuk pengaruh militer, keamanan, dan pihak non-negara seperti Hamas.
Harapan terhadap tindakan nyata, bukan hanya pidato Indonesia menuntut agar komunitas internasional, termasuk negara-negara Islam dan ASEAN-GCC, bergerak lebih dari sekadar solidaritas verbal.
Masalah logistik dan keamanan di lapangan, termasuk bantuan kemanusiaan, akses medis, serta perlindungan warga sipil, masih sangat terbatas. Situasi di Gaza dan Tepi Barat melibatkan blokade, kekerasan langsung, dan pertikaian politik yang rumit.
Untuk saya, pidato Prabowo merupakan langkah penting dan strategis bagi Indonesia di panggung global. Ia memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang berpegang kepada prinsip keadilan internasional dan hak asasi manusia. Dengan menyuarakan solusi dua negara secara tegas dan konsisten, Indonesia menunjukkan bahwa meskipun bukan pemain utama di Timur Tengah, ia memiliki suara yang dihormati dan dapat menyumbang diplomasi moral dan kemanusiaan.
Namun, dukungan moral dan diplomatik saja tidak cukup. Indonesia perlu menggabungkan pidato tersebut dengan strategi diplomasi aktif: advokasi di PBB, kerja sama dengan negara-negara yang memiliki pengaruh besar, penguatan bantuan kemanusiaan, mendorong perdamaian dan dialog di lapangan, serta mendukung lembaga internasional yang bersifat mediasi.
Tanpa langkah konkret ini, retorika bisa dianggap hanya sebagai simbolik, yang cepat dilupakan atau tidak menghasilkan perubahan di lapangan.
Saya juga berpandangan bahwa Indonesia harus siap menerima realpolitik: bahwa proses menuju solusi dua negara akan panjang dan penuh kompromi. Misalnya, pengakuan resmi oleh kedua belah pihak, adanya jaminan keamanan, serta keterlibatan pihak ketiga sebagai mediator yang dipercaya.
Indonesia dapat menggunakan posisi strategisnya di ASEAN dan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia untuk menjembatani dialog.
Pidato Prabowo dan sikap Indonesia terhadap solusi dua negara menunjukkan kesinambungan dari kebijakan luar negeri Indonesia yang menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai pusat.
Indonesia tidak hanya mendukung secara retoris tetapi juga melakukan aksi kemanusiaan, menguatkan aliansi diplomatik, dan mendorong kerjasama multilateral.
Meski demikian, tantangan besar menanti: resistensi pihak lawan, kompleksitas diplomasi internasional, serta risiko bahwa dukungan Indonesia hanya dilihat sebagai simbol daripada bagian dari solusi nyata.
Untuk itu, diperlukan kombinasi antara komitmen moral, diplomasi aktif, kerja sama internasional, dan aksi nyata di lapangan.
Indonesia punya potensi yang kuat untuk menjadi suara yang lebih dari sekedar moral, tetapi menjadi agen perubahan yang konkret dalam konflik Palestina-Israel.
Jika langkah-langkah konkret diambil sekarang: mediasi, pengakuan bilateral, dan tanggapan kemanusiaan yang efektif, maka pidato Prabowo bisa menjadi fondasi bagi perubahan yang signifikan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
