Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merekomendasikan pembangunan kebun raya khusus tumbuhan terancam punah di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pusat penelitian ini bisa menjadi salah satu dari tiga kebun raya yang rencananya dibangun di IKN.
Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN R. Hendrian mengatakan, lokasi kebun raya tersebut berada di dekat Istana Kepresidenan sehingga dapat menjadi lokasi menjamu tamu negara untuk memperlihatkan keragaman flora Nusantara.
“Lokasi ini bisa mengakomodasi laboratorium, kebun bibit, fasilitas aklimatisasi, taman percobaan dan fasilitas terkait lainnya. koleksi dari genus seperti Nepenthes, dapat menjadi pilihan disertai beragam anggrek dan pohon-pohon asli Indonesia,” kata Hendrian.
Berbeda dari kebun raya lainnya
Sementara itu, di lokasi dengan area terbesar sekitar 250 hektare dapat dijadikan kebun raya bagi publik dengan beragam koleksi disertai pembangunan fasilitas untuk mendukung aktivitas pariwisata dan komersial.
Pembangunan kebun raya di IKN memerlukan konsep yang komprehensif terkait jenisnya. Menurut Hendrian, konsep ini yang membedakan Kebun Raya IKN dengan kebun raya lainnya di Indonesia.
Selain itu, perlu juga didiskusikan mengenai lokasi, statusnya, berbagai faktor tenis serta diskusi di antara pemangku kepentingan lain termasuk Otorita IKN, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPAR, konsorsium, BRIN, dan pemangku kepentingan lain.
“Kita juga harus memikirkan bagaimana rencana untuk mengumpulkan koleksi tanaman di alam liar dari berbagai wilayah Indonesia dan proses aklimatisasi karena ini tidak sesederhana yang kita kira, membutuhkan perencanaan serius,” ujar Hendrian.
Baca juga Taksi Terbang Tiba di Balikpapan, Dirakit Juni dan Uji Coba sebelum HUT RI
Gandeng masyarakat adat lestarikan hutan
Sebelumnya, OIKN menyatakan akan menggandeng dan mengakui keberadaan masyarakat adat dan lokal setempat sebagai strategi utama dalam melestarikan hutan dan mewujudkan visi Nusantara sebagai kota hutan berkelanjutan.
Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Safitri mengatakan bahwa masyarakat adat dan lokal memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan lingkungan, khususnya yang terkait dengan perlindungan keanekaragaman hayati.
Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang mengakui kearifan lokal dan pengetahuan masyarakat adat. Kebijakan ini akan menjadi dasar bagi pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan inklusif.
Baca juga Pemilik Burj Khalifa Sambangi IKN Nusantara, Minat Investasi?
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
