Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan reformasi besar pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menugaskan BPI Danantara Indonesia untuk menata ulang pengelolaan BUMN yang dinilai tidak efisien. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1, Jumat (15/8/2025).
Menurutnya, banyak BUMN merugi karena struktur kepengurusan yang tidak rasional, termasuk jumlah komisaris yang terlalu banyak. Prabowo memutuskan untuk memangkas jumlah komisaris maksimal enam orang, dengan idealnya empat hingga lima orang saja.
Selain itu, ia akan menghapus kebijakan pemberian tantiem (bagian laba) bagi komisaris dan direksi, terutama jika perusahaan merugi. Prabowo mencontohkan ada komisaris yang hanya rapat sebulan sekali tetapi menerima tantiem Rp40 miliar per tahun.
Ia memerintahkan BPI Danantara untuk memastikan laporan keuangan BUMN transparan dan realistis. Bagi yang menolak kebijakan ini, Prabowo meminta mereka mundur, karena banyak generasi muda yang siap menggantikan.
"Jika direksi atau komisaris tidak setuju, silakan berhenti. Banyak anak muda kompeten yang bisa mengambil alih," tegasnya.
Reformasi ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi BUMN, sekaligus mencegah pemborosan anggaran negara. Tantiem seharusnya hanya diberikan berdasarkan kinerja nyata, bukan sebagai hak otomatis.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
