Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) sedang mengembangkan sistem elektronik untuk meminimalisir praktik pungutan liar (pungli) pada angkutan barang sekaligus mengatasi masalah kendaraan over dimension over loading (ODOL).
Langkah ini dilakukan sebagai upaya modernisasi pengawasan transportasi darat guna meningkatkan transparansi dan efisiensi penindakan pelanggaran.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa pihaknya sedang menyiapkan teknologi Weigh in Motion (WIM) yang memungkinkan penimbangan kendaraan tanpa harus berhenti.
Data hasil penimbangan dapat langsung dikirim secara digital, mengurangi interaksi langsung antara pengemudi dan petugas di Unit Penegakan Pelayanan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang.
"Dengan sistem elektronik ini, kami berharap dapat meminimalisir potensi pungli sekaligus memberikan efek jera bagi pelanggar," ujar Aan di Jakarta, Jumat.
Selain itu, Kemenhub juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan bahwa bukti elektronik dari sistem WIM dapat dijadikan dasar penindakan hukum.
"Kami sedang menyusun nota kesepahaman agar data digital dari jembatan timbang dapat diakui secara sah di pengadilan," tambah Aan.
Untuk memperkuat pengawasan, Kemenhub tengah menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih ketat di jembatan timbang. Langkah ini penting mengingat masih adanya oknum yang memanfaatkan celah untuk melakukan pungli.
Selain itu, fasilitas UPPKB akan ditingkatkan agar mampu menangani kendaraan ODOL secara langsung, termasuk dengan mekanisme penurunan muatan jika melebihi batas yang diizinkan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pemberantasan pungli sangat penting untuk menekan biaya logistik.
"Jika pungli dapat dihilangkan, biaya logistik akan turun signifikan, sehingga tidak ada lagi alasan operator angkutan menggunakan kendaraan ODOL demi efisiensi," tegas AHY.
Dengan berbagai inisiatif ini, Kemenhub berkomitmen menciptakan ekosistem transportasi darat yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik ilegal.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
