Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan alokasi anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah mencapai Rp757,8 triliun dalam RAPBN 2026.
Anggaran monumental ini akan difokuskan pada tiga pilar utama: peningkatan kualitas siswa, peningkatan kesejahteraan pendidik, dan pengembangan infrastruktur pendidikan.
Untuk peningkatan kualitas peserta didik, dialokasikan dana sebesar Rp401,5 triliun yang akan digunakan untuk berbagai program strategis. Beberapa program utama meliputi KIP Kuliah dengan anggaran Rp17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa, beasiswa LPDP senilai Rp25 triliun untuk 4.000 penerima, Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp15,6 triliun untuk 21,1 juta siswa, serta program Makan Bergizi Gratis dengan alokasi fantastis Rp335 triliun yang akan menjangkau 82,9 juta penerima.
Di sektor pendidik, pemerintah mengalokasikan Rp178,7 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen. Alokasi ini mencakup Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS sebesar Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru, TPG ASN daerah Rp68,7 triliun untuk 1,6 juta guru, serta Tunjangan Profesi Dosen (TPD) non-PNS Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen.
Infrastruktur pendidikan mendapatkan porsi Rp150,1 triliun yang akan digunakan untuk berbagai program pembangunan. Termasuk di dalamnya pembangunan 200 Sekolah Rakyat baru dengan anggaran Rp24,9 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa, renovasi 850 madrasah dan 11.686 sekolah dengan dana Rp22,5 triliun, serta pengembangan Sekolah Unggulan Garuda di 9 lokasi dengan anggaran Rp3 triliun.
Sri Mulyani menegaskan bahwa alokasi anggaran yang besar ini harus diikuti dengan mekanisme pengawasan yang ketat. "Kami akan memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif dan tepat sasaran," ujarnya.
Pemerintah berkomitmen untuk melakukan monitoring ketat terhadap penyerapan anggaran guna mencegah kebocoran dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News