Pemerintah kembali melakukan pemutakhiran data secara masif terhadap basis data penerima bantuan sosial (bansos) untuk alokasi triwulan kedua tahun ini.
Melalui integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia mengalami perubahan status kepesertaan, baik berupa penambahan usulan baru maupun penghapusan daftar penerima lama yang dianggap tidak lagi memenuhi kualifikasi fungsional.
Pada penyesuaian kali ini, intervensi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) difokuskan secara ketat bagi kelompok masyarakat yang berada pada kategori desil 1 hingga desil 4.
Sebaliknya, kelompok masyarakat yang masuk dalam klasifikasi desil 5 mulai dikeluarkan secara bertahap dari daftar prioritas penerima manfaat.
Proses verifikasi berkala ini digerakkan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta puluhan ribu operator data desa di berbagai wilayah.
Seluruh hasil pemutakhiran lapangan diunggah ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang telah terhubung secara riil dengan pusat data kependudukan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
