Di tengah rimba birokrasi yang sering kali kental dengan aroma asal bapak senang, nama Mar’ie Muhammad berdiri tegak sebagai anomali. Lahir di Surabaya pada 3 April 1939, ia tidak lahir dengan sendok perak di mulutnya, pun tidak menapaki tangga karier melalui jalur pintas.
Baginya, birokrasi bukanlah sarana untuk memperkaya diri atau sekadar menjaga status sosial, melainkan sebuah medan pengabdian yang menuntut harga diri dan integritas setinggi langit.
Karier Mar’ie di Kementerian Keuangan yang dimulai sejak tahun 1969 adalah sebuah perjalanan panjang. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat teknokratis, profesional, dan hampir mustahil untuk diintervensi oleh kepentingan politik mana pun.
Reputasi sebagai "benteng integritas" itulah yang akhirnya membawa ia menduduki kursi Direktur Jenderal Pajak pada tahun 1988, di sebuah era di mana kekuasaan sering kali merasa kebal terhadap aturan.
Keberanian di Jalan Cendana
Salah satu momen paling ikonik yang mendefinisikan jati diri Mar’ie terjadi pada akhir 1980-an. Saat itu, Direktorat Jenderal Pajak sedang menjalankan program pendataan masif untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di masa itu, menyentuh properti milik lingkaran istana adalah hal yang tabu—sebuah tindakan yang bisa dianggap sebagai langkah bunuh diri karier.
Namun, Mar’ie Muhammad tidak mengenal rasa takut yang diinduksi oleh jabatan. Pada tahun 1989, ia melakukan tindakan yang membuat gempar: ia datang sendiri ke Jalan Cendana, kediaman pribadi Presiden Soeharto.
Tanpa mengutus bawahan, ia membawa pita ukur di tangannya. Di depan mata para pengawal presiden, Mar’ie mengukur luas kediaman sang penguasa Orde Baru tersebut. Pesan yang ia kirimkan sangat jelas: hukum adalah entitas yang tak memandang kasta.
“Tak peduli presiden ataupun pengusaha, soal keharusan membayar pajak, tidak ada pengecualian," tegasnya. Tindakan ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan sebuah pernyataan berani bahwa negara harus berdiri di atas hukum, bukan di bawah kendali kekuasaan.
Sang Pembersih "Lahan Basah"
Sebelum Mar’ie menjabat, Ditjen Pajak kerap dijuluki sebagai "lahan basah," tempat di mana praktik kolusi dan kongkalikong menjadi rahasia umum. Mar’ie tidak membiarkan stigma itu berlanjut. Ia melakukan perombakan radikal, menyapu bersih oknum-oknum yang bermain di balik meja, dan tak segan membuka data ke publik mengenai potensi kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah akibat kebocoran pajak.
Keberanian ini tentu membuat banyak pihak ketar-ketir. Namun, konsistensi adalah senjata utamanya. Hasilnya? Prestasi yang gemilang. Dalam lima tahun masa kepemimpinannya (1988-1993), penerimaan pajak melonjak dari target Rp9 triliun menjadi Rp19 triliun. Publik pun memberikan penghormatan tertinggi dengan menyematkan julukan "Mr. Clean." Ia bukan sekadar pejabat; ia adalah simbol kejujuran di tengah sistem yang korup.
Integritas yang Tidak Berubah oleh Kursi Menteri
Pada 17 Maret 1993, ia diangkat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pembangunan VI. Namun, puncak kekuasaan justru menjadi ujian keteguhan hatinya. Mar’ie tetap menjadi sosok yang sama: sederhana dan disiplin. Ia dengan berani menolak dana taktis dan memangkas anggaran perjalanan dinas yang dianggapnya mubazir.
Puncaknya, ia menunjukkan nyali politik saat berselisih paham dengan Presiden Soeharto terkait pembelian kapal perang dari Jerman Timur. Mar’ie menilai harga yang diajukan terlalu mencekik keuangan negara. Dari permintaan dana USD1,1 miliar, ia hanya menyetujui USD319 juta. Ia memandang kepentingan masa depan negara lebih krusial daripada sekadar ambisi militer yang tidak efisien.
Di lingkup keluarga pun, nilai integritas itu tetap dijaga. Ia melarang anak-anaknya menggunakan mobil dinas atau fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Baginya, integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar, baik di kantor maupun di meja makan.
Kisah Mar’ie Muhammad kini menjadi artefak sejarah yang berharga. Ia adalah pengingat bahwa Indonesia pernah memiliki seorang putra bangsa yang berani berkata "tidak" pada kekuasaan demi kebenaran. Di era sekarang, ketika integritas sering kali kalah oleh kepentingan pragmatis, warisan Mar’ie Muhammad tetap relevan: bahwa seorang pemimpin sejati tidak dinilai dari seberapa besar kekuasaannya, melainkan dari seberapa berani ia menjaga martabat bangsanya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
