Bagi generasi sebelumnya, memiliki rumah lebih dipahami sebagai salah satu tanda kehidupan yang sudah mapan. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan aset, simbol kemandirian, sekaligus tujuan finansial yang idealnya dicapai pada usia relatif muda.
Namun, cara pandang tersebut mulai berhadapan dengan realitas kehidupan generasi yang memasuki dunia kerja ketika harga hunian, mobilitas pekerjaan, dan biaya hidup perkotaan terus berubah.
Gen Z kerap dicap sebagai generasi yang tidak tertarik membeli rumah. Mereka dianggap lebih memilih kos, kontrakan, atau apartemen sewaan karena lebih fleksibel dan tidak dibebani cicilan jangka panjang. Padahal, pilihan menyewa tidak otomatis menunjukkan penolakan terhadap kepemilikan.
Bisa jadi persoalannya justru terletak pada kemampuan membeli, lokasi rumah yang tersedia, stabilitas pekerjaan, serta apakah rumah yang dibeli benar-benar sesuai dengan kehidupan yang mereka jalani.
Data perumahan menunjukkan bahwa hunian sewa memang menjadi bagian penting dari kehidupan perkotaan. Badan Pusat Statistik mencatat pada 2025, sebanyak 21,20 persen rumah tangga di DKI Jakarta menempati hunian berstatus kontrak atau sewa, sementara angka nasional 5,15 persen.
Data itu memang tidak secara khusus memotret Gen Z, tetapi memperlihatkan bahwa menyewa bukan fenomena kecil dalam struktur hunian Indonesia. Pertanyaan tentang rumah bagi Gen Z karena itu tidak cukup dijawab dengan “ingin atau tidak ingin”, tetapi perlu melihat hubungan antara pendapatan, lokasi, pekerjaan, dan biaya hidup.
Rumah Bukan Sekadar Soal Punya atau Tidak Punya
Persoalan menjadi lebih kompleks ketika harga rumah hanya dilihat dari nominal bangunan dan cicilannya. Rumah seharga Rp300 juta, misalnya, bisa terlihat lebih terjangkau daripada hunian seharga Rp700 juta. Namun, jika rumah yang lebih murah berada sangat jauh dari tempat kerja, biaya transportasi harian, waktu perjalanan, kebutuhan makan di luar rumah, hingga ongkos berpindah tempat dapat mengubah seluruh perhitungan.
Di sinilah lokasi menjadi bagian dari harga rumah yang sering luput diperhitungkan. Laporan People-First Housing Bank Dunia pada 2025 menunjukkan bahwa pekerja perkotaan di Indonesia rata-rata memperoleh pendapatan 40–50 persen lebih tinggi daripada pekerja pedesaan yang sebanding.
Laporan yang sama menempatkan perumahan, pekerjaan, dan infrastruktur sebagai persoalan yang saling berkaitan. Artinya, rumah yang jauh dari pusat kesempatan kerja belum tentu lebih murah jika seluruh biaya untuk mempertahankan akses terhadap pekerjaan ikut dihitung.
Tekanan harga hunian juga terlihat secara global. OECD dalam Regions and Cities at a Glance 2024 mencatat harga hunian di kawasan perkotaan besar dengan sedikitnya 1,5 juta penduduk meningkat hampir 68 persen selama satu dekade.
Pada 2023, harga hunian di kawasan perkotaan besar rata-rata 86 persen lebih tinggi dibandingkan kawasan perkotaan yang sangat kecil. Dalam kondisi semacam ini, keputusan anak muda untuk menunda membeli rumah tidak otomatis dapat dibaca sebagai akibat gaya hidup konsumtif atau kecenderungan mengejar pengalaman.
Bagi sebagian Gen Z, kepemilikan rumah tetap memiliki arti penting. Rumah dapat menjadi aset jangka panjang, ruang pribadi, dan bentuk kepastian tempat tinggal. Namun, kepastian itu harus ditukar dengan komitmen finansial yang panjang.
Ketika pekerjaan belum stabil atau kemungkinan berpindah kota masih tinggi, membeli rumah terlalu cepat dapat membuat seseorang terikat pada lokasi yang belum tentu cocok dengan perjalanan kariernya.
Dari “Punya Rumah” ke “Punya Hunian yang Tepat”
Menyewa dalam situasi tertentu justru dapat menjadi strategi mobilitas. Anak muda yang baru memasuki dunia kerja mungkin lebih membutuhkan tempat tinggal yang dekat dengan kantor, kampus, transportasi publik, atau pusat aktivitas dibandingkan rumah yang luas tetapi berada jauh di pinggiran.
Sewa memberi ruang untuk berpindah ketika pekerjaan berubah, pendapatan meningkat, atau kebutuhan keluarga berkembang. Dengan demikian, menyewa dan membeli tidak selalu berada dalam posisi saling berlawanan.
Perubahan cara memandang rumah juga terlihat dari semakin pentingnya konsep keterjangkauan secara menyeluruh. Harga rumah bukan satu-satunya angka yang menentukan apakah sebuah hunian benar-benar terjangkau.
Jarak ke tempat kerja, biaya transportasi, akses layanan kesehatan dan pendidikan, kualitas lingkungan, serta waktu perjalanan ikut menentukan beban yang harus ditanggung penghuni. UN-Habitat dalam World Cities Report 2026 menegaskan bahwa hunian berkaitan dengan akses terhadap pekerjaan, layanan publik, kualitas hidup, dan peluang ekonomi.
Karena itu, pertanyaan “mengapa Gen Z tidak membeli rumah?” terasa terlalu sederhana. Pertanyaan yang lebih relevan adalah: rumah seperti apa yang dapat dan ingin mereka miliki, di mana lokasinya, serta seperti apa pola hidup yang harus ditopang oleh rumah tersebut?
Jawabannya bisa berupa rumah tapak, hunian vertikal, apartemen dekat transportasi publik, atau bentuk hunian lain yang memberikan kepastian tanpa memutus akses terhadap pekerjaan dan kehidupan kota.
Arti kepemilikan rumah bagi Gen Z tidak menghilang, tetapi mengalami perubahan konteks. Rumah tidak lagi semata-mata dilihat sebagai bangunan yang harus dimiliki secepat mungkin, melainkan sebagai bagian dari keputusan hidup yang berkaitan dengan pekerjaan, mobilitas, keuangan, dan kualitas keseharian.
Masalahnya bukan sekadar menyediakan rumah dengan harga lebih rendah, tetapi menghadirkan hunian yang benar-benar terjangkau ketika harga, lokasi, transportasi, waktu, dan akses terhadap peluang ekonomi dihitung secara bersamaan.
