BERITA, BABELAKTUAL – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus gencar melakukan penataan ruang laut sebagai bagian dari upaya mewujudkan prinsip ekonomi biru yang berkelanjutan.
Langkah ini diperkuat melalui penyelenggaraan Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Tahun 2026, yang diselenggarakan bersama Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Hotel Aston Emidary, Pangkalpinang, pada hari Selasa (10/2/2027).
Kepala Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PKP3K) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Babel, Harun, yang mewakili Kepala DKP, menyatakan bahwa sosialisasi ini memiliki arti penting mengingat Babel sebagai provinsi kepulauan memiliki pertumbuhan pesat di sektor budidaya, khususnya tambak udang. Sektor ini berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, serta ekspor dengan nilai ekonomi tinggi.
“Pemanfaatan ruang laut harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi agar keberlanjutan lingkungan dan kepastian usaha dapat terjaga,” ujar Harun.
Menurutnya, Pemprov Babel telah memiliki dasar hukum pengelolaan ruang laut berkelanjutan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) 2020–2040, yang saat ini tengah dalam proses integrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.
Baca Selengkapnya
