Presiden Prabowo Subianto hadir pada gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di New Delhi, India. Kehadirannya menegaskan komitmen Indonesia untuk aktif memperjuangkan kepentingan nasional di tengah pergeseran kekuatan ekonomi dunia.
Lewat BRICS, Indonesia didorong untuk mengambil peran strategis demi kerja sama yang lebih konkret dengan negara anggota maupun mitra lainnya. Forum yang berisikan negara-negara berkembang ini juga mendorong anggotanya untuk ikut menentukan arah perubahan dunia, alih-alih hanya menjadi “penerima” aturan.
Sekilas Soal BRICS
BRICS awalnya merupakan kelompok kerja sama yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan China (BRIC). Saat ini, kelompok tersebut berkembang menjadi 11 negara, yakni Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Indonesia.
Secara keseluruhan, BRICS mewakili sekitar 49,5 persen populasi dunia. Tak hanya itu, BRICS juga mewakili 40 persen produk domestik bruto (PDB) global dan 26 persen perdagangan dunia.
Skala yang besar ini menjadikan BRICS salah satu poros utama perekonomian global. Keanggotaan ini memberi akses langsung bagi Indonesia ke jejaring pasar internasional yang luas.
Pesan Prabowo di KTT BRICS 2026
KTT ke-18 BRICS digelar di Bharat Mandapam, New Delhi, India, pada 12-13 September 2026. KTT ini mengusung tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Ada dua sesi utama dalam forum tersebut, yakni tata kelola global yang inklusif serta ketahanan dan inovasi pertumbuhan global.
Dalam sesi terbatas bertajuk “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”, Presiden Prabowo menyampaikan tiga pesan utama. Pesan tersebut meliputi kemandirian nasional, persatuan Global South, serta tata kelola dunia yang lebih adil.
“Kekuatan sebuah negara bermula dari kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya—pangan, energi, dan pendidikan. Dengan fondasi yang kuat, Indonesia tidak akan bergantung atau mudah didikte oleh kekuatan tertentu,” ungkap Seskab Teddy Indra Wijaya dalam keterangan persnya.
Selain itu, Teddy juga menjelaskan pesan Prabowo dalam forum yang berkaitan dengan semangat Konferensi Asia-Afrika. Presiden bahkan disebutnya mengutip pepatah populer, "Bersatu kita teguh, terpecah kita runtuh", dan menekankan kepada seluruh negara Global South untuk memperjuangkan kepentingan dan masa depannya sendiri.
“BRICS mewakili separuh populasi dunia. Kekuatan ini harus diubah menjadi kerja sama yang nyata: memperkuat ketahanan pangan dan energi, menghubungkan pasar, modal, teknologi, sumber daya, dan pengetahuan, serta membuka peluang pembangunan yang lebih besar bagi negara-negara berkembang,” tukas Seskab.
Deklarasi New Delhi yang Perkuat Kerja Sama BRICS
Hasil penting KTT BRICS di India ini adalah disepakatinya Deklarasi New Delhi. Deklarasi ini mencakup penguatan kerja sama perdagangan, sistem pembayaran lintas negara, pangan, energi, kecerdasan artifisial, dan aksi iklim.
Kawan GNFI, kesepakatan dalam penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dapat memberikan dampak yang signifikan untuk Indonesia. Hal ini dianggap bisa meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus mengurangi ketergantungan pada mekanisme pembayaran tertentu.
Selain itu, keanggotaan BRICS juga membuka ruang untuk menarik investasi, membangun rantai pasok, serta memperoleh akses teknologi dan pembiayaan pembangunan. Langkah ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari dalam keterangannya di ANTARA mengungkap kehadiran Indonesia di KTT BRICS 2026 penting untuk memperluas kerja sama internasional demi kepentingan nasional.
"Indonesia tentu tidak menghadiri forum tersebut tanpa tujuan yang jelas. Pemerintah memanfaatkan forum itu untuk memperluas kerja sama agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan," kata Qodari.
Ia menambahkan, ukuran keberhasilan diplomasi terletak pada manfaat nyata bagi masyarakat.
"Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa banyak pertemuan yang terlaksana, melainkan seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," pungkas Qodari.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
