6 Januari 2025 silam menandai babak baru kerja sama ekonomi global Indonesia. Brasil selaku ketua BRICS 2025 mengumumkan Indonesia sebagai anggota penuh.
BRICS sendiri merupakan kelompok informal negara-negara yang sebagian besar berasal dari Global South untuk bekerja sama dan menciptakan kemitraan yang lebih kuat untuk pembangunan. Anggota “asli” kelompok ini adalag Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok (BRIC). Afrika Selatan kemudian bergabung hingga namanya berubah menjadi BRICS.
Disadur dari situs resminya, saat ini BRICS sudah memperluas keanggotaannya dan memiliki enam anggota tambahan, yakni Mesir, Etiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Sebelas negara ini memanfaatkan BRICS sebagai platform untuk berkonsultasi dan bekerja sama terkait isu-isu kontemporer yang memiliki signifikansi global maupun regional.
Bergabungnya Indonesia di tengah negara-negara dengan mayoritas ekonomi besar itu dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pasar, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, dan membuka peluang pertumbuhan baru di tengah dinamika global yang terus berubah.
Posisi Indonesia dalam BRICS
Guru Besar Bidang Ekonomi dan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (UM), Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si., menjelaskan bagaimana keterlibatan Indonesia di BRICS membawa banyak manfaat.
Dalam keterangannya di um.ac.id, masuknya Indonesia di BRICS tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan untuk memperluas kerja sama ekonomi internasional, utamanya untuk menjawab tantangan pemenuhan energi, pangan, hingga dampak perubahan iklim global.
“Dengan bergabung di BRICS, Indonesia memiliki ruang interaksi yang lebih luas dengan sesama negara anggota untuk memperkuat kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan,” paparnya.
Keikutsertaan Indonesia di BRICS menurutnya merupakan bagian dari proses integrasi ekonomi global yang semakin sulit dihindari. Dalam konteks ini, banyak negara yang semakin banyak menjalin kerja sama untuk memperoleh manfaat bersama dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut, dengan banyaknya negara yang memiliki kapasitas pasar besar dan berstatus emerging market seperti Tiongkok, India, Brasil, Rusia, dan Adrika Selatan, pasar produk Indonesia tentu akan semakin meluas.
“Keanggotaan ini berpotensi memperluas pasar produk Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki kesempatan memperoleh berbagai kebutuhan strategis dengan harga yang lebih kompetitif,” ujarnya.
Kondisi ini tentu bisa mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat keberlanjutan pembangunan. Kerja sama antarnegara BRICS dikatakan Imam turut berpotensi melahirkan banyak skema investasi ke Indonesia.
Dampak lanjutannya meliputi terbukanya lapangan kerja, meningkatnya aktivitas industri, hingga bertambahnya sumber pertumbuhan ekonomi.
“Ketika kegiatan ekonomi internasional semakin luas, investor akan melihat Indonesia sebagai negara yang prospektif. Ini bisa menciptakan kesempatan kerja dan mendorong ekonomi daerah,” jelasnya lebih lanjut.
Masyarakat Bisa Rasakan Manfaatnya
Idealnya, Imam menyebut jika manfaat keanggotaan BRICS bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Selama ini, sektor riil di Indonesia banyak ditopang UMKM dan aktivitas ekonomi rakyat, sehingga kelompok ini harus menjadi bagian penting dalam strategi nasional.
Peningkatan perdagangan dan kelancaran pasokan bahan baku dari negara mitra bisa membantu menjaga stabilitas harga dalam negeri. Ini penting untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
“Jika kebutuhan strategis seperti energi atau pangan dapat terpenuhi dengan baik, maka harga-harga akan lebih stabil. Ini berdampak langsung pada masyarakat,” terangnya.
Tak ketinggalan, UMKM turut berpeluang menembus pasar internasional, utamanya produk berbasis keunggulan lokal seperti pangan olahan dan kerajinan tangan. Semuanya berpotensi baik asal didukung kebijakan yang tepat.
Tantangan Keanggotaan di BRICS
Tak luput, Imam menyoroti beberapa risiko keanggotaan Indonesia di BRICS, sehingga perlu pengelolaan yang baik. Tantangan global saat ini bukan hanya soal ekonomi tapi juga tensi geopolitik yang memengaruhi perdagangan internasional.
“Pemerintah perlu menghitung secara matang antara manfaat dan risiko yang mungkin muncul. Jangan sampai peluang besar justru tidak termanfaatkan optimal,” jelasnya.
Meskipun demikian, ia berpendapat jika Indonesia memiliki fondasi kuat melalui prinsip bebas aktif, sehingga masih tetap bisa menjalin hubungan ekonomi dengan banyak negara secara seimbang.
Ia juga berharap agar keanggotaan Indonesia betul-betul menghasilkan dampak nyata. Ia menyarankan adanya reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi investasi agar Indonesia semakin kompetitif di mata investor dunia.
“Keanggotaan ini harus menjadi jalan untuk memperkuat investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia,” pungkasnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
