Konflik berkepanjangan antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti. Perang ini menyebabkan terputusnya jalur distribusi logistik yang menuntun terjadinya krisis energi global. Bahkan, krisis yang dipicu perang tersebut diperkirakan lebih buruk dibanding krisis di tahun 1970.
Dampak perang di sektor energi bisa dilihat langsung di berbagai negara saat ini, utamanya kawasan Asia yang cukup bergantung dengan minyak dari Timur Tengah. Banyak negara sudah mulai menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) imbas lonjakan harga minyak dunia.
Namun, berbeda dengan negara-negara sahabat seperti Kamboja, Laos, Vietnam, Singapura, hingga Amerika Serikat yang menaikkan harga BBM mereka, pemerintah Indonesia justru menegaskan jika harga bahan bakar subsidi tidak akan naik.
Kepala Laboratorium Energi Baru Terbarukan (EBT) Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Ahmad Agus Setiawan, S.T., M.Sc., Ph.D., dalam keterangannya di ugm.ac.id menyebut, pemerintah Indonesia mengambil langkah yang cukup berani dengan menahan laju kenaikan harga lewat subsidi.
Lain halnya dengan negara tetangga seperti Filipina yang menerapkan alternatif mobilitas, yakni dengan berjalanan kaki. Ia juga menyebut beberapa negara lain yang sampai harus mengantre untuk membeli BBM.
“Di Asia Selatan, India dan Bangladesh, antrean mengular panjang banyak terlihat di SPBU,” ucap dosen yang dipanggil Aas itu.
Efisiensi Energi Imbas Perang Iran
Meskipun Indonesia tidak menaikkan harga BBM subsidi, Aas menyebut jika pemerintah tetap berupaya melakukan efisiensi energi dengan menerapkan kebijakan baru, salah satunya sistem kerja Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta.
Namun, selain kebijakan efisiensi energi, Aas menyebut jika pemerintah juga perlu mendorong optimalisasi pengembangan energi alternatif. Menurutnya, energi alternatif menjadi aspek yang langsung bersinggungan dengan tata kelola pemerintahan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan jika Indonesia sejatinya memiliki peran besar dalam mendukung proses transisi energi ekonomi global. Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan populasi besar turut menjadi konsumen energi yang besar.
Selain itu, tingginya konsumsi energi membuat Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang emisi karbon yang besar. Di lain sisi, meski menduduki status sebagai eksportir nikel dan batu bara terbesar, sumber daya itu tidak selamanya bisa diandalkan karena jumlahnya terbatas.
“Kalau kita mengikuti peta geopolitik, krisis seperti ini bukan hal yang baru. Perang itu selalu mencari sumber energi. Sementara, dunia ke depan berencana menekan produksi emisi. Ini akan sangat menyulitkan mereka yang tidak siap, sehingga kita perlu segera meninggalkan kenyamanan energi masa lalu, bergeser ke alternatif sumber energi lain,” jelas Dosen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika itu.
Dorong Pemanfaatan Energi Alternatif
Indonesia memiliki potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar. Aas mencontohkan, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sulawesi Selatan sebagai salah satu ladang energi ramah lingkungan yang dimiliki Indonesia.
Upaya pengembangan energi hijau jenis angin juga didorong untuk bisa dilakukan di wilayah lain. Namun, ia menekakan bahwa pengembangan pembangkit harus dilakukan di lokasi dengan sumber angin yang pas.
Tak ketinggalan, ia menyoroti bagaimana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berpotensi besar di Indonesia. Dalam penjelasannya, Aas menerangkan jika PLTS apung justru lebih efisien dibanding PLTS di tanah karena memiliki sistem pendingin alami, seperti PLTS Apung Cirata.
“PLTS apung justru lebih efisien daripada PLTS di tanah karena memiliki sistem pendingin alami dari air. Sebagai negara yang wilayahnya didominasi oleh laut, tentu Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan konsep serupa,” katanya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
