Konflik Iran dengan koalisi Israel dan Amerika Serikat terus membawa kekhawatiran yang meluas untuk masyarakat dunia. Perang ini dinilai memberikan dampak yang amat besar bagi stabilitas ekonomi global, termasuk untuk Indonesia.
Salah satu titik paling vital di dunia, Selat Hormuz, menjadi bukti bagaimana distribusi minyak global tersendat. Minyak-minyak metah dari Timur Tengah akan didistribusikan melalui selat tersebut untuk dikirim menuju berbagai dunia, utamanya Asia Timur sebagai importir utama.
Guru Besar Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammaditah Surakarta (UMS), Prof. Muhammad Sholahuddin, S.E., M.Si., Ph.D., CSBA., mengatakan jika perang Iran vs Israel-AS memiliki implikasi strategis karena berkaitan langsung dengan Selat Hormuz yang menjadi titik vital distribusi minyak. Selat Hormuz yang berada dalam pengaruh Iran itu santer dikabarkan ditutup, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya krisis energi dunia.
“Konflik di kawasan Timur Tengah, terutama yang mengancam di Selat Hormuz, berdampak besar karena hampir 20 persen pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut,” katanya dilansir dari ums.ac.id.
Dampak Konflik Iran vs Israel-AS bagi Indonesia
Di tengah gejolak politik yang terpantau masih terus memanas, pembatasan jalur pelayaran di Selat Hormuz jelas berdampak pada distribusi minyak dunia. Tak hanya itu, harga minyak juga bisa melonjak drastis.
Indonesia yang merupakan salah satu importir “setia” minyak metah tentu akan kebagian getahnya juga. Dalam penjelasannya, Sholahuddin mengatakan jika saat ini kebutuhan minyak nasional memang masih cukup bergantung pada impor. Hal ini membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga energi di pasar internasional.
“Ketika pasokan dari Timur Tengah terganggu, harga minyak akan naik. Kenaikan harga minyak ini tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga mempengaruhi distribusi barang, transportasi, hingga biaya logistik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sholahuddin merangkan jika biasanya kenaikan harga energi akan diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan lainnya, seperti pupuk, produk elektronik, sampai berbagai barang impor yang bergantung pada rantai distribusi global.
Dengan kondisi yang tidak stabil ini, masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling terdampak. Naiknya harga kebutuhan akan meningkatkan biaya hidup.
“Gangguan energi global akan meningkatkan biaya logistik dan premi asuransi risiko perang. Dampaknya merembet ke pasar keuangan dan harga barang yang pada akhirnya paling terasa bagi masyarakat kelas bawah,” paparnya.
Momentum untuk Kembangkan PLTS dan EBT Lainnya
Meskipun demikian, Sholahuddin justru menilai jika situasi semacam ini sebetulnya merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk memperkuat kemadirian ekonomi dan energi nasional. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengurangi ketergantungan produk impor dan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.
Ia menekankan pentingnya mengembangkan energi alternatif yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia, seperti pemanfaatan panas matahari. Dengan kondisi ini, Indonesia dianggap ideal untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), karena berada di wilayah tropis dan memiliki paparan sinar matahari yang melimpah.
“Indonesia seharusnya mulai mengembangkan energi alternatif, seperti pembangkit listrik tenaga surya. Dengan begitu, ketergantungan terhadap energi berbasis minyak dapat berkurang,” jelasnya.
Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk membangun PLTS berkapasitas total 100 gigawatt (GW) yang diharapkan rampung pada 2028. Dala pertemuan Presiden Prabowo dengan jajaran pejabat di kabinetnya beberapa waktu lalu, perlu ada lahan seluas 100 ribu hektare untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan PLTS.
Presiden Prabowo menyoroti Jawa Barat yang ia sebut memiliki sekitar 67 ribu hektare lahan. Pembangunan PLTS ini juga menjadi respons atas kekhawatiran akan naiknya harga minyak serta upaya untuk mewujudkan kemandirian energi nasional.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
