Bebas aktif sudah menjadi identitas politik luar negeri Indonesia sejak merdeka. Setelah era Perang Dingin, dunia seakan terpolarisasi dalam dua kubu besar, Barat dan Timur. Tak ingin hanya fokus dan terikat dalam satu aliansi, Indonesia memutuskan untuk mengambil jalan tengah, yakni dengan menerapkan bebas aktif.
Prinsip bebas membuat Indonesia memiliki kemandirian penuh untuk menentukan kebijakan luar negerinya sendiri tanpa ada tekanan atau ketergatungan pada kelompok maupun blok tertentu. Sementara itu, aktif dimaknai bahwa Indonesia ikut aktif saat dihadapkan dengan isu-isu global dan berkontribusi untuk menciptakan perdamaian dunia.
Perlu dicatat bahwa bebas aktif berbeda dengan netral. Sikap netral cenderung dianggap pasif karena “menahan diri” dari keterlibatan konflik. Hal ini tentu berbeda dengan bebas aktif karena jauh lebih dinamis untuk ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia.
Prinsip ini sudah digunakan sejak lama. Namun, apakah masih tetap relevan jika diterapkan di kondisi sekarang?
Bebas Aktif di Era Prabowo, Masihkah Relevan?
Dosen Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Winda Eka Pahla Ayuningtas, S.Pd., M.A., menjelaskana bahwa bebas aktif di kepemimpinan Prabowo masih sangat relevan. Ia mencontohkan bagaimana Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina dan masuk ke dalam Board of Peace (BoP) sebagai bentuk keaktifan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia.
“Alasan dia (Prabowo) bergabung dengan BoP kan ingin memastikan bahwa Indonesia hadir untuk Palestina. Ia ingin memastikan suara Palestina itu didengar di pihak negara-negara yang berpengaruh,” ujarnya pada GNFI.
Akan tetapi, terkait hal ini, ia tak memungkiri jika masyarakat banyak yang mengkritisi keputusan tersebut. Bergabungnya Indonesia ke dalam BoP dianggap sebagai pengkhianatan amanat konstritusi dan mencederai semangat dalam membela Palestina. Ditambah lagi, alih-alih mengajak Palestina untuk bergabung dalam forum, BoP justru menggandeng Israel selaku pihak yang melakukan kejahatan genosida berat.
Lebih lanjut, Winda menyebut bahwa Indonesia siap keluar dai BoP jika tidak bisa mengakomodir kemerdekaan Palestina. Menurutnya, hal ini menunjunjukkan bahwa prinsip tersebut masih relevan.
“Melihat dari pernyataan tersebut (kesiapan keluar dari BoP), kita masih melihat bahwa ini (bebas aktif) masih relevan,” kata Winda.
Winda menjelaskan Indonesia juga masih dalam posisi non-blok. Ia menyoroti bagaimana Prabowo menempatkan dirinya sebagai jembatan atau mediator, bukan sebagai pengikut aliansi militer tertentu.
Namun, Winda tetap mengingatkan risiko di balik diplomasi yang “lincah” dan berani itu. Ia mengigatkan agar Indonesia harus tetap berhati-hati, agar tidak terkesan seperti menjual kedaulatan demi keuntungan jangka pendek.
“Intinya (bebas aktif) masih cukup relevan. Akan tetapi harus tetap diiringi dengan manuver yang lebih hati-hati,” jelasnya.
Agar Indonesia Tetap Berani Bebas Aktif
Ditanya soal cara agar Indonesia tetap bisa mempertahankan prinsip bebas aktifnya di tengah gejolak dunia saat ini, Winda menyarankan agar pemerintah bisa menjadi mediator. Bukan mediator biasa, tapi mediator yang solutif.
Selanjutnya, Winda menyebut jika Indosia juga bisa memperkuat ketahanan nasional, seperti yang tengah digencarkan oleh pemerintah saat ini. Ketahanan pangan dan energi menjadi harapan besar agar Indonesia bisa kuat dan berdiri di kakinya sendiri.
“Kita harus memperkuat ketahanan nasional, sehingga kita tidak perlu bergantung ke negara lain. Kita bisa saja jadi central of energy atau central of security (di dunia),” paparnya lebih lanjut.
Tak ketinggalan, diplomasi sektoral juga harus digalakkan. Winda mencontohkan, di sektor ekonomi Indonesia bisa bekerja sama dengan Amerika Serikat. Kemudian untuk investasi, Indonesia tetap terbuka untuk bekerja dengan Tiongkok. Dalam hal stabilitas harga bahan bakar, Indonesia dapat menjaga hubungan baik dengan Iran dan negara Arab lainnya.
“Kita harus tetap menjaga hubungan baik dengan negara lain. Jangan sampai diplomasinya hanya fokus dalam satu negara tertentu,” ujar Winda.
Winda turut meminta agar pemerintah berlaku lebih transparan kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat sangat berhak tau atas perkembangan dan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga dengan adanya transparansi, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bisa terbangun kembali.
“Perlu ada komunikasi yang lebih luas dari pemerintah untuk masyarakat terkait hal apa yang dilakukan oleh pemerintah,” katanya.
Bisakah Indonesia Tetap Setia di Koridornya?
Indonesia dikatakan tetap berpeluang besar untuk dipandang sebagai negara dengan prinsip bebas aktif sekaligus non-blok-nya. Akan tetapi, dengan kondisi geopolitik saat ini, Winda mengatakan jika ada tantangan besar yang juga dihadapi.
Ia menyebut bahwa Indonesia berada dalam posisi unik yang tidak dimiliki negara lain. Saat banyak negara “dipaksa” memilih mengikuti kubu tertentu, Indonesia justru tegas tetap berada di jalur tengah untuk menyeimbangkan.
“Indonesia ini salah satu negara besar yang memanng diterima di Barat sekaligus Timur,” ujar Winda.
Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, keanggotaan di G20, dan berbagai forum internasional lainnya. Winda bahkan menyebut bahwa Indonesia bisa disebut sebagai salah satu negara tersibuk karena selalu terlibat dalam organisasi atau forum dunia.
“Ini bukti bahwa Indonesia masih berada dalam posisi bebas aktif,” pungkasnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
