Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP), badan yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menimbulkan percakapan publik yang luas. Awalnya, respons publik cukup kritis dan berhati-hati. Wajar saja, piagam BoP sama sekali tidak menyebut Palestina, dan komposisi keanggotaannya menghadirkan tokoh-tokoh yang justru disebut sebagai aktor utama dalam kehancuran Gaza.
Tapi suasana mulai berubah ketika Presiden Prabowo mengundang sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri, bersama para akademisi, untuk berdialog langsung di Istana. Beberapa tokoh yang sebelumnya vokal mengkritisi, kini menyampaikan sikap yang lebih lunak, bahkan menyebut langkah Presiden sebagai pilihan realistis dan tidak ada opsi lain saat ini untuk memperjuangkan gencatan senjata di Gaza.
Bagi sebagian publik, ini adalah kabar baik. Ada yang mengatakan, “Kalau tokoh-tokoh sekaliber itu saja mendukung, masak kita tidak?”. Mereka mengajak publik untuk percaya bahwa para tokoh tersebut pasti tahu lebih banyak, telah melihat dari dekat, dan mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang utuh. Jangan diragukan.
Namun di sisi lain, tidak sedikit yang justru jadi bingung. Narasi para tokoh yang sebelumnya lugas dan mudah dipahami, kini terdengar normatif, teknokratik, dan berjarak dari jangkauan nalar publik. Apa yang dulu sangat mudah dimengerti — mengapa BoP layak dipertanyakan — kini menjadi penjelasan yang “kami mengerti karena kami sudah bicara langsung”. Namun sayangnya, kemengertian tersebut tidak dibawa pulang ke masyarakat secara utuh.
Baiklah soal percaya atau tidak percaya, ini akan selalu terjadi. Kita kesampingkan dulu.
Namun dari situasi ini, ada satu hal yang menjadi pertanyaan besar: Apa yang sebaiknya dilakukan publik ketika kebijakan publik membingungkan, lalu pemerintah mengajak bicara para tokoh, kemudian para tokoh berubah sikap tapi (seperti) tidak mampu menjelaskan kembali kepada masyarakat seterang sebelumnya?
Di titik ini, kita perlu jujur: Pemerintah sudah melakukan langkah yang patut diapresiasi, yakni membuka ruang musyawarah dengan para tokoh senior. Ini tradisi politik yang sehat. Namun, jika dialog itu hanya berlangsung di antara elite, dan tidak dijembatani kembali kepada publik secara jernih, maka yang muncul justru kesenjangan baru antara pengetahuan elite dan pemahaman rakyat.
Sebagian orang lalu tergelincir ke dalam sinisme. “Sudahlah, semua bisa berubah begitu ketemu kekuasaan,” kata sebagian. Yang lain memilih bungkam, “Toh, kita nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujar sebagian.
Bila dibiarkan berulang, gejala ini berisiko menurunkan kepercayaan publik bukan hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada tokoh-tokoh yang seharusnya menjadi jembatan nalar.
Padahal kita tidak ingin itu. Kita ingin publik tetap percaya pada pemerintah, dan tetap percaya pada para pemikir publik. Namun kepercayaan itu tidak bisa hidup dalam ruang yang kabur. Ia membutuhkan penjelasan, keterbukaan, dan komunikasi yang membumi.
Dalam teori demokrasi partisipatif, kebijakan publik yang kuat tidak cukup hanya dibicarakan dengan para elite. Ia harus menjadikan masyarakat sebagai mitra berpikir. Studi-studi menunjukkan bahwa ketika warga negara dilibatkan secara bermakna, bukan hanya diberi tahu tetapi juga diajak memahami, legitimasi dan efektivitas kebijakan akan meningkat.
Dan ya, kita juga harus memahami dilema pemerintah. Dalam konteks diplomasi dan geopolitik global, tidak semua hal bisa dibuka secara utuh ke publik. Ada informasi yang sensitif. Ada negosiasi yang belum selesai. Ada risiko bahwa keterbukaan penuh justru akan jadi bumerang, menjadikan bangsa kita sebagai sasaran empuk lawan yang lebih kuat.
Tapi inilah tantangannya: bagaimana menjelaskan secara cukup, tanpa membuka terlalu banyak? Bagaimana menjaga rahasia negara, tanpa kehilangan kepercayaan rakyat?
Publik tidak perlu tahu semua rahasia negara. Yang publik perlu yakin adalah negara tetap berdiri di atas prinsip yang dijanjikan: membela kemerdekaan, menjunjung keadilan, dan menjaga martabat.
Karena itu, publik tetap berhak bertanya, berhak memahami, dan berhak menagih janji bahwa jika Board of Peace tidak sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Palestina, Indonesia akan keluar. Itu kata Presiden. Dan publik mencatat.
Maka, dengan segala kerendahan hati, inilah sebaiknya posisi kita: tidak sinis, tapi juga tidak membuta dalam mendukung.
Kita percaya, tapi ingin diyakinkan. Kita tidak menuntut semua dibuka, tapi ingin dijelaskan. Kita tidak berteriak-teriak, tapi juga tidak akan apatis. Menjadi publik yang tetap berpikir sekaligus bersuara.
Karena dalam negara yang sehat, sebaiknya rakyat bukan hanya disuruh menonton. Rakyat adalah mitra berpikir.
Dan untuk para tokoh, kita tak segan menepuk pundak mereka: Kami mengerti Anda mengerti, tapi tolong jelaskan kembali kepada kami.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
