Presiden Prabowo mengundang sejumlah mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) ke Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/2/2026). Pertemuan ini merupakan diskusi yang dibuka oleh Presiden dan membahas terkait situasi geopolitik saat ini.
Beberapa eks Menlu dan Wamenlu yang hadir dalam agenda tersebut di antaranya, Retno Marsudi, Marty Natalegawa, Alwi Shihab, Hassan Wirajuda, serta Dino Patti Djalal. Tak hanya itu, beberapa akademisi juga hadir memenuhi undangan tersebut.
Salah satu topik yang dibahas adalah terkait keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Belakangan, keputusan Indonesia untuk masuk ke dalam BoP menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk para akademisi.
Pertemuan ini menjadi diskusi terbuka antara Prabowo dengan pakar dan ahli politik luar negeri Indonesia. Di hadapan tokoh-tokoh tersebut, Prabowo membeberkan seluruh proses hingga kontribusi yang akan Indonesia lakukan dalam BoP.
Hasil Diskusi Prabowo dan Eks Menlu & Wamelu
Dalam keterangan resmi yang diterima GNFI, beberapa tokoh memberikan respons setelah melaksanakan diskusi dengan Prabowo. Eks Wamenlu Dino Patti Djalal misalnya. Ia mengatakan bahwa BoP dianggap sebagai satu-satunya opsi di atas meja yang paling realistis untuk mendorong gencatan senjata dan mencapai perdamaian di Gaza.
Lebih lanjut, Dino juga menilai Prabowo bersikap realistis dalam memasang ekspektasi terhadap BoP. Ia menjelaskan, Presiden menyadari risiko besar, termasuk kuatnya pengaruh Israel terhadap kebijakan Amerika Serikat sebagai aktor utama dalam dewan tersebut.
Meskipun demikian, Dino mengatakan jika Prabowo meyakini pengaruh itu bisa diimbangi dengan membangun kekompakan bersama negara-negara Islam yang tergabung dengan BoP.
“Dengan kata lain, kalau leverage Indonesia tidak begitu besar, misalnya, akan lebih besar karena kita selalu menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, dan lain sebagainya. Jadi Beliau cukup realistis, ada risikonya,” jelas Dino.
Selain itu, Mantan Menlu Hassan Wirajuda juga meminta seluruh untuk tidak tergesa-gesa melontarkan kritik terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Menurutnya, BoP masih berada di tahap awal, sehingga peran dan sepak terjangnya belum terlihat secara nyata.
“Proses Board of Peace ini kan masih awal, jadi juga kita mesti lebih terbuka untuk jangan tergesa-gesa menilai. Apalagi kalau kita hanya mendasarkan pada informasi yang tidak cukup utuh,” ujar Hassan.
Hassan menambahkan, selama proses diskusi, Prabowo menjelaskan proses keterlibatan Indonesia ke badan tersebut. Tak hanya itu, Prabowo juga membeberkan kontribusi apa yang akan diberikan Indonesia ke dalam BoP.
Pertemuan tatap muka dengan Prabowo ini disebutnya menjadi hal yang sangat dinantikan akademisi dan pakar politik luar negeri. Disebut Hassan, selama ini mereka tidak mendapatkan informasi yang utuh dan akurat mengenai keterlibatan Indonesia dalam BoP, sehingga muncul banyak kritik akibat masifnya pemberitaan di media massa dan media sosial.
Di sisi lain, Mantan Menlu Alwi Shihab yang juga hadir mengatakan bahwa dukungan Indonesia terhadap two-state solution dan keputusan bergabung dengan BoP bukanlah pengkhianatan bagi rakyat Palestina. Ia menjelaskan, bergabungnya Indonesia dengan BoP justru bisa memperbaiki konstelasi perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina secara komprehensif.
Menurut Alwi, dukungan Prabowo terhadap Palestina tidak bisa ditawar karena menjadi bagian dari strategi diplomasi aktif dan konsisten, bukan pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Yang paling penting dalam hal penjelasan beliau itu, bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya adalah 'harga mati', two-state solution,” papar Alwi.
Dalam keterangannya, Alwi juga dengan tegas menentang pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di hadapan Presiden Prabowo mengenai tidak adanya masa depan bagi solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.
“Jadi tidak perlu didengarkan Netanyahu yang mengatakan tidak akan menyetujui adanya two-state solution,” tegasnya.
Siap Keluar BoP Jika Palestina Tak Merdeka
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan keluar dari BoP jika tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, yakni mewujudkan kemerdekaan Palestina. Hal ini juga dibenarkan Dino, di mana Indonesia disebut Prabowo tak akan ragu untuk keluar jika langkah yang diambil bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional Indonesia.
“Ini berkali-kali Beliau tekankan. Beliau tidak akan ragu, termasuk kalau yang lain tetap masuk. Nah ini yang saya tangkap sebagai suatu penekanan dan penegasan yang kami apresiasi,” ucap Dino.
Keikutsertaan dalam BoP menjadi salah satu komitmen Prabowo dalam mendukung proses perdamaian Palestina. Langkah ini juga menjadi langkah awal untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
