Indonesia menjadi salah satu inisiator dari Ministerial Group of the Protection of Humanitarian Personnel atau Kelompok Menteri untuk Perlindungan Personel Kemanusiaan. Inisiatif ini dibuat demi menegakkan dan memperjuangkan hukum humaniter internasional serta mendorong tindakan untuk melindungi personel kemanusiaan di zona konflik.
Tak sendiri, bersama dengan Indonesia, bergabung juga Australia, Yordania, Swiss, Sierra Leone, Inggris, Jepang, Brasil, dan Kolombia yang ikut mendukung adanya jaminan perlindungan pada petugas kemanusiaan di daerah konflik.
Deklarasi tentang Perlindungan Personel Kemanusiaan menjadi respons dari meningkatnya kasus serangan, kekerasan, penahanan sewenang-wenang, serta ancaman terhadap personel kemanusiaan. Kondisi sukarelawan ini sangat rentan, tetapi acap kali kurang mendapatkan perhatian saat terjadi pelanggaran pada mereka.
Menariknya, melalui Departemen Luar Negeri Australia, diterangkan bahwa deklarasi itu adalah tindak lanjut dari upaya diplomatik selama setahun untuk mewujudkan komitmen para inisiatornya. Deklarasi ini juga mendapatkan sponsor serta dukungan penuh dari 105 negara dan organisasi kemanusiaan.
Kawan GNFI, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengungkap jika Indonesia siap berkontribusi bersama dalam perdamaian, kerja sama internasional, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan tidak dilanggar, utamanya pada petugas kemanusiaan.
"Para personel kemanusiaan tidak boleh menjadi target. Tanggung jawab kita tidak berhenti pada tanda tangan deklarasi, melainkan pada implementasi nyata. Indonesia siap berkontribusi dan mengajak dunia untuk bersama-sama menghentikan impunitas," tegasnya dalam rilis Kementerian Luar Negeri RI.
Poin Penting Deklarasi tentang Perlindungan Personel Kemanusiaan
Melalui dokumen yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Jepang, terdapat 26 poin yang tercantum dalam deklarasi itu. Apa intinya?
Deklarasi Perlindungan Personel Kemanusiaan menekankan pada empat langkah praktis, di antaranya:
- Kepatuhan pada Hukum Humaniter Internasional
- Fasilitas akses kemanusiaan
- Penyelarasan upaya perlindungan di tingkat lokal, nasional, dan internasional
- Akuntabilitas atas pelanggaran terhadap personel kemanusiaan.
- Perlunya penghormatan pada Hukum Humaniter Internasional
Kelompok ini juga meminta agar mekanisme pendanaan untuk perlindungan personel kemanusiaan bisa diperkuat, lebih fleksibel, dan dapat menyesuaikan dengan kondisi keamanan yang dinamis.
Implementasi deklarasi tersebut nantinya akan dibahas di Jenewa dan dipimpin oleh Group of Friends on the Protection of Humanitarian Personnel.
Pentingnya Penghormatan pada Hukum Humaniter Internasional
Kawan GNFI, belakangan, ratusan personel kemanusiaan tak berdosa gugur di banyak negara yang tengah berkonflik. Mereka tak bersenjata, mereka tak ikut berperang, tetapi mereka justru menjadi korban kekejaman perang.
Data yang dihimpun oleh Departemen Luar Negeri Australia, tahun 2023 menjadi tahun ‘paling mematikan’ bagi personel kemanusiaan. Tercatat ada 280 orang tewas. Ratusannya lainnya pun terluka, bahkan diculik.
Semakin banyak petugas kemanusiaan yang meninggal di Sudan, Sudan Selatan, Ukraina, Yaman, dan lainnya. Bahkan, Gaza disebut sebagai tempat paling berbahaya bagi pekerja kemanusiaan, di mana lebih dari 300 petugas meninggal dunia di sana sejak awal perang.
Konflik bersenjata yang menewaskan sipil ini tentu melanggar penghormatan pada hukum internasional. Padahal, Hukum Humaniter Internasional menjadi landasan untuk meringankan penderitaan manusia saat perang.
Hukum ini membatasi dampak konflik bersenjata. Di sisi lain, ada jaminan perlindungan pada warga sipil, termasuk personel kemanusiaan yang bertugas.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
