Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution, Jumat (12/9/2025). Hasil dari pertemuan ini, 142 negara setuju atas two-state solution untuk mendukung perdamaian di Gaza.
Meskipun didukung oleh 142 negara, terdapat 10 negara yang menolak dan 12 negara abstain. Beberapa negara yang menolak di antaranya, Amerika Serikat, Israel, Argentina, Hungaria, Paraguay, Nauru, Mikronesia, Palau, Papua Nugini, dan Tonga.
Sementara itu, negara-negara yang abstain meliputi Albania, Kamerun, Republik Demokratik Kongo, Ekuador, Ethiopia, Fiji, Guatemala, Moldova, Makedonia Utara, Samoa, Sudan Selatan, dan Republik Ceko.
Kawan GNFI, Deklarasi New York tentang perdamaian dan implementasi two-state solution ini diinisiasi oleh Prancis dan Arab Saudi. Keduanya memimpin konferensi pada 28-30 Juli 2025 lalu di Markas Besar PBB di New York dan menggandeng beberapa negara mitra.
Menyadur dari Misi Permanen Prancis untuk PBB di New York, negara mitra yang bergabung dalam konferensi ini adalah Indonesia, Brasil, Kanada, Mesir, Irlandia, Italia, Jepang, Yordania, Meksiko, Norwegia, Qatar, Senegal, Spanyol, Turki, Britania Raya dan Irlandia Utara, Uni Eropa, dan Liga Arab.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dalam cuitannya di akun X miliknya menyebut, Prancis, Arab Saudi, dan seluruh negara mitra akan mewujudkan rencana perdamaian antara Palestina dan Israel. Pihaknya juga menyerukan perdamaian di Timur Tengah.
“Masa depan yang berbeda mungkin akan terjadi. Dua bangsa, dua negara: Israel dan Palestina, hidup berdampingan dengan damai dan aman,” tulis Macron.
Poin Penting Deklarasi
Deklarasi New York ini memiliki 42 poin. Seluruhnya merangkum peta jalan komprehensif untuk menyelesaikan konflik.
Dokumen tersebut menuntut terciptanya gencatan senjata di Gaza, pembebasan sandera, pertukaran tahanan, dan penarikan penuh pasukan Israel dari Palestina. Gaza dan Tepi Barat akan dipersatukan di bawah Otoritas Palestina dengan pembentukan Komite Administrasi Transisi untuk periode sementara.
Di sisi lain, dekralasi ini juga merekomendasikan adanya Misi Stabilisasi PBB yang bertujuan untuk melindungi sipil, mendukung aparat keamanan Otoritas Palestina, dan menjamin keamanan dua belah pihak.
Dalam aspek kemanusiaaan, negara anggota meminta agar akses bantuan tanpa hambatan segera dipenuhi, termasuk pemulihan listrik, air, bahan bakar, dan layanan dasar lainnya. Anggota juga mendukung pendanaan UNRWA, sekaligus menolak kriminalisasi pada pekerja kemanusiaan.
Deklarasi turut mengatur rencana pemulihan pascaperang yang tertuang dalam Arab-OIC Gaza Recovery Plan. Pendanaannya akan dibiayai oleh dana multi-donor.
Prioritas utama dari rencana pemulihan pascaperang ini di antaranya, pembersihan puing dan UXO (persenjataan yang belum meledak), penyediaan perumahan darurat, pemulihan layanan kesehatan, pendidikan, air, energi, dan penciptaan lapangan kerja agar ekonomi Gaza bisa hidup kembali.
Dukungan Indonesia untuk Palestina
Sebagai negara sahabat, Indonesia selalu konsisten mendukung perjuangan Palestina. Bahkan, Indonesia sudah menyatakan komitmennya untuk mendukung Palestina sejak kepemimpinan Presiden Soekarno.
Indonesia juga menjadi salah satu negara yang mendukung Deklarasi New York gagasan Prancis dan Arab Saudi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo, Menteri Luar Negeri, diplomat, serta perwakilan Indonesia di luar negeri sering menegaskan komitmennya untuk mewujudkan solusi dua negara.
Kawan GNFI, Indonesia sering memberikan bantuan untuk Palestina, salah satunya melalui beasiswa untuk mahasiswa Palestina. 2023 lalu, 22 mahasiswa Palestina diberi beasiswa penuh untuk berkuliah di Universitas Pertahanan di berbagai jurusan. Mereka juga dibekali kursus bahasa dan budaya Indonesia.
Selain itu, Indonesia juga pernah mengirimkan KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 yang membawa bantuan kemanusiaan lewat Mesir. Bantuan ini mencakup obat-obatan, makanan, pakaian hangat, selimut, hingga perlengkapan bayi.
TNI pun pernah melaksanakan misi penerjunan bantuan kemanusiaan via udara (airdrop) dengan menerjunkan paket-paket bantuan. Baru-baru ini, Satgas Merah Putih II berhasil menyalurkan 91,4 ton bantuan dalam 17 hari, terhitung sejak 17 Agustus 2025 hingga awal September 2025.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
