Isu reformasi kepolisian kembali menyeruak beberapa waktu belakangan. Ditambah lagi, pada 11 September 2025, Presiden Prabowo merampungkan pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB), di mana salah satu topik diskusinya adalah mengenai reformasi kepolisian.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyambut baik pembentukan tim Komisi Reformasi Kepolisian. Hal ini tentu membawa secercah harapan besar bagi segenap elemen bangsa agar insiden-insiden tidak menyenangkan yang melibatkan aparat dan sipil tidak lagi terulang.
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Muchammad Zaenuri, M.Si., menjelaskan jika insiden represif terhadap sipil oleh kepolisian seharusnya tidak terjadi dalam tata kelola pemerintahan modern yang mengedepankan Plan, Do, Check, Action.
Reformasi Kepolisian Harus Komprehensif dan Libatkan Sipil
Mengutip keterangan Zaenuri di laman UMY, reformasi kepolisian memang harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya fokus pada aspek dan teknik di lapangan. Menurutnya, ada tiga hal utama yang harus direformasi, yaitu regulasi, tata kelola, dan paradigma.
“Pertama, pemerintah perlu membenahi regulasi sebagai dasar hukum. Kedua, memperbaiki struktur dan manajemen sumber daya manusia demi menciptakan tata kelola yang baik. Ketiga, mengubah mindset penegakan hukum menjadi ‘polisi pelindung masyarakat',” jelasnya,
Pakar Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif itu menyoroti pentingnya penggunaan pendekatan yang persuasif pada masyarakat, alih-alih dengan cara yang represif. Berkaca pada demonstrasi di akhir Agustus 2025 lalu, ia meminta aparat untuk tampil lebih dingin dan sabar saat menghadapi masyarakat yang berdemo.
Selain itu, dalam perspektif pemerintahan kolaboratif, Zaenuri menilai pentingnya kehadiran masyarakat sipil dan akademisi untuk mendukung reformasi. Pandangannya, akademisi memiliki posisi strategis berkat independensinya dalam memberi catatan kritis pada jalannya pemerintahan.
“Tentu saja peran stakeholder dari akademisi maupun masyarakat sipil harus saling menguatkan. Sebanyak apa pun reformasi dilakukan, jika rakyatnya tidak sadar, hasilnya akan sama saja,” paparnya.
Ia menyarankan agar kolaborasi ini dimulai dengan kesamaan visi dalam penegakan hukum, lalu dialog intensif. Hal ini akan menjadi lebih konkret dengan penyadaran masyarakat hingga pemberian masukan regulasi terkait cara penegakan hukum yang efektif.
“Semua persoalan bisa didialogkan dan dicari penyelesaiannya bersama-sama,” pungkasnya.
Presiden Prabowo Dukung Reformasi Kepolisian
Kawan GNFI, dalam agenda pelantikan sejumlah pejabat kementerian di Istana Negara, Rabu (17/9/2025), Presiden Prabowo turut melantik perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Ahmad Dofiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.
Pelantikan Dofiri didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
Hal ini sejalan dengan Presiden Prabowo yang tengah menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Komisi Reformasi Polisi. Melansir dari ANTARA, komisi ini dibentuk untuk merumuskan gagasan perubahan yang harus dilakukan dalam tubuh Polri.
Komisi ini bakal diberikan waktu selama beberapa bulan untuk menyelesaikan terkait reformasi Polri. Reformasi mencakup beberapa hal, seperti pengkajian ulang terhadap kedudukan, ruang lingkup, tugas, dan kewenangan. Tim Komite Reformasi Polri diharapkan bisa melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja serta pelayanan di institusi kepolisian.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
