Pada 1949, Drs. Mohammad Hatta selaku delegasi dari Indonesia mengikuti Konferensi Meja Bundar (KMB), bersama dengan Van Maarseven selaku delegasi Belanda, Sultan Hamid II selaku delegasi BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), dan Tom Crichley delegasi UNCI (United Nations Commission for Indonesia).
Perundingan KMB berlangsung di Den Haag, Belanda, pada 23 Agustus–2 November 1949 dalam rangka mempercepat kedaulatan Republik Indonesia. Sebelumnya, telah dilakukan pula perundingan lainnya, seperti Perundingan Linggarjati tahun 1947, Perundingan Renville tahun 1948, dan Perundingan Roem Royen tahun 1949. Sayang, perundingan tersebut gagal akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Belanda.
Pada 1947, Belanda melakukan Agresi Militer I setelah adanya kesepakatan Perundingan Linggarjati. Pasca terjadinya pelanggaran tersebut, Indonesia pun meminta bantuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan konflik dengan Belanda.
Melalui Komisi Tiga Negara (KTN) yang beranggotakan Belgia, Australia, dan Amerika Serikat, kemudian Dewan Keamanan PBB memfasilitasi pelaksanaan Perundingan Renville. Namun, Belanda kembali melakukan pengkhianatan melalui Agresi Militer II pada 19 Desember 1948.
Belanda pun menuai kecaman dari negara lain, lalu PBB mengeluarkan Resolusi No. 67 tanggal 28 Januari 1949. PBB meminta agar Belanda dan Indonesia menghentikan tembak-tembakan dan memulai perundingan lagi.
Akhirnya, melalui Perundingan Roem Royenlah Indonesia bisa mengikuti KMB bersama pihak Belanda.
Baca Juga: Mengungkap Dampak Konferensi Meja Bundar terhadap Ekonomi Indonesia Setelah Merdeka
Latar Belakang Kesepakatan Konferensi Meja Bundar
Saat Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda ternyata belum mau mengakuinya. Salah satu alasannya, Belanda masih berharap untuk berkuasa kembali atas Indonesia, setelah Jepang menyerah kepada sekutu.
Selain itu, ada dugaan bahwa Belanda khawatir harus membayar kompensasi besar atas agresi yang telah terjadi dalam kurun waktu 1945 sampai dengan 1949.
Berbagai cara dilakukan oleh Belanda, dari yang bersifat fisik hingga jalur diplomasi. Di pihak lain, Indonesia pun terus berjuang mempertahankan kemerdekaannya, melalui pertempuran hingga meja perundingan.
Demi mempertahankan kemerdekaan, rakyat Indonesia masih harus melakukan pertempuran di berbagai daerah. Pertempuran tersebut di antaranya adalah pertempuran Medan Area, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, pertempuran Ambarawa, Bandung lautan api, dan puputan Margarana di Bali.
Permasalahan Indonesia dan Belanda mereda setelah adanya kesepakatan KMB. Bertempat di gedung Ridderzaal (Bangsa Ksatria), Den Haag, Belanda, sidang pertama KMB menentukan ketua dan susunan delegasi, yaitu
- W Drees, selaku Ketua KMB
- M.J Prinsen, selaku Sekretaris Jenderal KMB
- J.H. van Maarseveen selaku Ketua Delegasi Belanda, Mr. D.U. Stikker selaku Wakil Ketua I, Dr. J.H van Roijen selaku Wakil Ketua II, Mr. E.E.J. van der Valk selaku Sekretaris, dan para anggota yang terdiri atas menteri-menteri, anggota Staten General, dan pejabat lainnya.
- Mohammad Hatta selaku Ketua Delegasi RIS, Mr. A.K. Pringgodigdo selaku Wakil Ketua, Prof. Mr. Dr. Soepomo selaku Sekretaris I, W.J Latumenten selaku Sekretaris II, dan para anggota yang terdiri atas menteri-menteri, para perwira, dan anggota parlemen.
- Sultan Hamid II selaku Ketua Delegasi BFO, Mr. I.A.A.G Agung selaku Wakil Ketua, Mr. A.J. Vleer selaku Sekretaris, dan para anggota yang terdiri atas pemimpin-pemimpin anggota BFO.
- Merle H. Cochran selaku Ketua Delegasi UNCI, Thomas K. Critchley selaku Ketua Mingguan, dan Raymond Herremans selaku anggota.
Baca Juga: 5 Tokoh Bangsa yang Berperan Pada Konferensi Meja Bundar
Hasil Konferensi Meja Bundar Demi Kedaulatan Indonesia
Pada 16 September 1949, bertempat di Namen, Belgia, pembahasan mulai membicarakan tentang Peraturan Dasar Uni Indonesia dan Belanda. Akan tetapi, semua delegasi baru menyepakatinya pada 18 September 1949.
Kesepakatan lainnya terjadi pada 2 Oktober 1949 di gedung Hoge Vuurse, Baarn, yang menyepakati bahwa jumlah utang Belanda harus dibayar oleh RIS. Meski berat hati, tetapi demi mendapatkan kedaulatan, Indonesia akhirnya menyanggupi membayar sebesar 4,5 miliar gulden atau US$1,13 miliar atau Rp860 triliun.
Melansir jurnal “Konferensi Meja Bundar dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Kemerdekaan Indonesia” oleh Gentri Berlian Gea, Subaryana, Anggar Kaswati, berikut hasil KMB:
- Indonesia menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) dan merupakan UNI kerajaan Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda.
- Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS paling lambat pada akhir tahun 1949.
- Semua utang bekas Hindia-Belanda akan ditanggung oleh RIS.
- Masalah kedudukan Irian Barat akan ditentukan paling lambat satu tahun setelah penyerahan kedaulatan.
- Pasukan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan bergabung dalam pasukan Angkatan Perang RIS (APRIS) dan secara bertahap akan mengambil alih penjagaan keamanan di seluruh wilayah RIS.
Walau merugikan Indonesia, tapi demi mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara Belanda, kesepakatanpun dibuat. Pada 27 Desember 1949, penandatanganan dilakukan dari pihak Belanda oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Dress, Menteri Seberang Lautan Mr. AM. J.A Sassen.
Sementara itu, pihak Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta. Hal yang serupa terjadi di Jakarta; penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Indonesia dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan wakil tertinggi mahkota AHJ Lovink.
Pada 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno secara resmi mengumumkan pembubaran RIS dan mengembalikan Indonesia menjadi sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyebabnya karena terjadinya penolakan besar dari rakyat, tentang pembentukan RIS oleh Belanda.
Baca Juga: Prasasti Nalanda, Bukti Pertalian Kerajaan Nusantara dan India
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
