rumah geudong jejak kelam konflik aceh kini jadi memorial living park - News

Pada 2023 lalu, Rumah Geudong yang merupakan saksi bisu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Aceh secara resmi dirobohkan. Bangunan yang berlokasi di Desa Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Geulumpang Tiga, Kabupaten Pidie, ini menjadi saksi berbagai bentuk kekerasan selama masa konflik Aceh antara tahun 1989 hingga 1998.

Saat itu, bangunan ini difungsikan sebagai Pos Satuan Taktis dan Strategis (Pos Sattis) dalam pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh. Rumah Geudong tidak hanya menjadi basis operasi, tetapi juga menjadi tempat penyiksaan terhadap masyarakat yang diduga sebagai simpatisan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Menurut Abdul Manan dan tim dalam buku "From Fears to Tears" yang dikutip Tempo, "Warga Aceh yang disiksa oleh aparat TNI dan Polri di Rumoh Geudong merupakan mereka yang dituduh menjadi bagian dan simpatisan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tanpa adanya proses hukum."

Tragedi Rumoh Geudong dan Korban Pelanggaran HAM Berat

Berdasarkan catatan Komnas HAM yang dimuat Harian Kompas (25 Agustus 1998), selama masa DOM di Aceh, sebanyak 781 orang meninggal dunia, 163 orang hilang, 368 mengalami penganiayaan, dan 102 orang diperkosa. Secara khusus di Rumah Geudong sendiri, tercatat sembilan orang dibunuh dan delapan orang lainnya hilang hingga saat ini.

Jejak kelam itu masih dapat dilihat di lokasi tersebut. Di pintu masuk kompleks ini terdapat sumur yang diyakini sebagai bekas rumah yang dibakar pada tahun 1998 setelah pencabutan DOM. Selain itu, ditemukan pula tulang belulang manusia di lokasi yang kini ditandai dengan monumen nisan besar.

"Di sini dikuburkan tulang-belulang manusia yang diduga merupakan korban peristiwa Rumoh Geudong. Tulang belulang ini ditemukan di lokasi pembangunan Memorial Living Park secara bertahap pada bulan Oktober-November 2023," demikian pesan tertulis yang dikutip Detik.

Rumah Geudong Berubah Jadi Memorial Living Park

Kini, area bekas Rumah Geudong telah diubah menjadi Memorial Living Park, sebuah taman yang tidak hanya menjadi simbol peringatan tetapi juga ruang terbuka bagi aktivitas masyarakat sekitar. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Memorial Living Park ini dibangun dengan tujuan memberikan ruang aman dan bermartabat bagi para penyintas, keluarga korban, dan masyarakat luas.

"Memorial living park ini dibangun bukan hanya sebagai simbol peringatan tapi juga sebagai wujud kehadiran negara yang memberikan ruang aman dan bermartabat bagi para penyintas, keluarga korban dan masyarakat luas untuk mengenang, berdialog serta membangun masa depan yang lebih damai, adil dan bermartabat," jelas Yusril.

Makna Memorial Living Park bagi Penyintas dan Masyarakat

Yusril mengungkapkan bahwa pembangunan taman ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Kompleks yang dibangun dengan anggaran Rp13,2 miliar ini strategis, terletak tidak jauh dari jalan utama Banda Aceh-Medan sehingga mudah diakses.

"Di sinilah pentingnya kita merawat memori kolektif bangsa agar tragedi serupa tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang," tegas Yusril.

Pengakuan Negara atas Tragedi Rumah Geudong

Pada awal Januari 2023, Presiden Joko Widodo secara resmi mengakui pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, termasuk di Rumah Geudong. Dalam konferensi persnya, Jokowi menyampaikan penyesalan mendalam atas pelanggaran HAM berat yang telah terjadi.

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai kepala negara Republik Indonesia, mengakui pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat," kata Jokowi pada Rabu, 11 Januari 2023.

Dengan perubahan Rumah Geudong menjadi Memorial Living Park, pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret dalam proses rekonsiliasi nasional, sembari terus berupaya agar peristiwa serupa tidak lagi terulang di masa depan.