Rencana Presiden RI Prabowo Subianto memberi penugasan khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatasi masalah di Papua mengundang beragam tafsir.
Sebab, dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Gibran dikabarkan akan berkantor langsung di Papua. Di sisi lain, upaya pemakzulan Gibran oleh sejumlah pihak masih hangat.
Kabar putra sulung mantan Presiden Joko Widodo itu akan berkantor di Papua, seiring mendapatkan penugasan khusus dari Prabowo, diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dalam Laporan tahunan Komnas HAM 2024 pada Rabu, 2 Juli 2025.
“Bahkan kemungkinan ada kantornya wapres untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” kata Yusril, dipantau via YouTube Komnas HAM.
Yusril membeberkan penugasan khusus kepada Gibran adalah bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Nantinya, wakil kepala negara akan ditugaskan untuk mempercepat pembangunan Papua.
Selain itu, Gibran juga akan mengurusi masalah HAM sekaligus memantau cara aparat menangani masalah di sana.
Bukan hal baru, senasib Ma’ruf Amin
Penugasan Wapres Gibran untuk mengurus masalah Papua disambut positif oleh pakar politik di Tanah Air. Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ezha Fachriza Roshady, S.Sos., M.I.P., menyebut ini sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua.
Ezha menjelaskan, penugasan semacam itu juga pernah diberikan Presiden RI ke-7 Joko Widodo kepada wakilnya, KH. Ma’ruf Amin. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ma’ruf dipercaya memimpin tim tersebut sebagai Ketua Dewan Pengarah.
Selain itu, Ma’ruf juga didapuk menjadi Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau badan Pengarah Papua (BPP) yang berfokus pada upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.
Namun menariknya adalah—sejak dilantik menjadi wakil presiden—Gibran belum pernah mengunjungi Bumi Cendrawasih. Padahal, menurut Ezha, Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang cukup strategis.
“Menurut saya, Papua ini sangat diperhatikan oleh pemerintah. Di tengah Moratorium Daerah, dia (Papua) bisa melakukan pemekaran wilayah, sementara daerah lain tidak bisa melakukan pemekaran karena terkendala moratorium,” ujar Ezha kepada GNFI, Jumat (18/7/2025).
Baca juga Mengenal Suku Arfak dari Papua Barat: Siapa Mereka hingga Keunikannya
Menguji kepemimpinan Gibran
Ezha menyoroti sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh Gibran saat dirinya menjalankan misi khusus dari Presiden Prabowo. Menurutnya, gaya kepemimpinan Gibran berpengaruh terhadap pendekatan yang dilakukannya saat nanti menjalankan tugas di Papua.
“Bisa, nggak, pendekatan yang dilakukan oleh Gibran, dengan gaya kepemimpinannya yang seperti itu masuk ke masyarakat Papua?,” kata Ezha. Apabila pendekatan yang dilakukan Gibran berhasil, lanjut Ezha, maka akan menjadi dampak positif bagi pembangunan Papua.
Gibran di hadapan publik, dikenal dengan visinya untuk membangun digitalisasi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan teknologi informasi. Ezha menduga Gibran juga akan membawa visi ini sehingga bisa berdampak positif terhadap perkembangan teknologi digital di Papua.
Di sisi lain, Ezha mengingatkan adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang harus terlebih dahulu dibenahi pemerintah. “Sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas, koneksi dan saluran komunikasi perlu ditingkatkan, termasuk pembangunan sumber daya manusianya juga harus bagus kalau Wapres punya visi seperti itu,” pungkasnya.
Permasalahan di Papua terbilang kompleks, salah satunya terkait dengan isu lingkungan. Tantangan semakin berat dengan adanya konflik serta Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan gerakan separatisme. Ezha pun menantikan kemampuan konsolidasi Gibran untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ini.
Haruskah berkantor langsung di Papua?
Bersamaan mencuatnya kabar Gibran akan berkantor di Papua, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian buka suara. Dikutip dari Tempo, Tito mengatakan Gibran tak sepenuhnya berkantor di sana, seperti yang sudah dilakukan eks wapres Ma’ruf Amin.
“Dalam undang-undang (aturan) itu, tugasnya wakil presiden adalah mengkoordinasikan di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini,” kata Tito, pada Selasa (8/7/2025).
Sejalan dengan itu, Ezha juga mengatakan bahwa wapres tidak harus berkantor langsung di Papua, melainkan bisa di berbagai daerah di Indonesia. “Kalau memang visi pembangunannya adalah pemerataan, maka seorang pemimpin harus bisa berkantor dimana saja mengingat kondisi geografis Indonesia yang cukup luas,” kata Ezha.
Ezha mendukung agar Gibran menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden dengan memanfaatkan kantor-kantor gubernur di daerah. Seperti diketahui, Gibran memiliki program “Lapor Mas Wapres” yang menurut Ezha, sebaiknya tidak tersentral di Jakarta.
Kolaborasi dan banyak mendengar
Agar tugas khusus yang diberikan Prabowo terselesaikan dengan baik, Ezha menyarankan agar Gibran mendengarkan masyarakat Papua. “Agar misi ini sukses, Gibran harus mendengar, duduk bareng dengan orang-orang masyarakat adat Papua, dalam hal ini kalau dari elit ada yang namanya Majelis Rakyat Papua,” jelas Ezha.
Ezha kembali menegaskan bahwa pendekatan yang dipilih Gibran sangat penting dalam pembangunan Papua. Peningkatan sumber daya manusia, bagi Ezha, merupakan hal penting setelah semua dukungan politik dan infrastruktur di Papua cukup terpenuhi.
Sementara dalam penyelesaian konflik dan isu hak asasi manusia, Gibran dapat berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memahami kondisi “akar rumput” di Papua. “Kalau Gibran bisa ke ranah-ranah itu (konflik), maka itu akan bagus, apalagi permasalahan HAM, lingkungan, dan OPM,” ujar Ezha.
“Dengan menggandeng orang-orang yang bisa atau think-tank akademik yang bisa menyelesaikan permasalahan itu, duduk bareng, mendengarkan keluhan-keluhan yang ada, ini bisa menjadi suatu terobosan baru,” ujarnya.
Baca juga Para-Para, Rumah Adat Dondai Papua yang Menjaga Warisan Leluhur
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
