Pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945 adalah salah satu periode paling kritis dalam sejarah bangsa ini. Meski hanya berlangsung tiga tahun, dampaknya sangat luas, termasuk pada struktur ekonomi perkotaan di Jakarta.
Ibu kota yang sebelumnya menjadi pusat administratif Hindia Belanda, dengan cepat berubah menjadi mesin logistik yang didedikasikan untuk mendukung kepentingan perang Jepang di kawasan Asia-Pasifik.
Di balik jargon “Saudara Tua” yang dilantunkan oleh propaganda Jepang, tersembunyi kenyataan pahit berupa eksploitasi ekonomi yang menyengsarakan rakyat.
Untuk memahami dampak pendudukan ini, kita perlu menggali lebih dalam bagaimana kebijakan ekonomi Jepang diterapkan di Jakarta, dampaknya terhadap masyarakat lokal, serta warisan jangka panjang yang masih terasa hingga hari ini.
Ekonomi Perang dan Struktur yang Dipaksakan
Ketika Jepang mengambil alih pemerintahan kolonial Belanda, mereka segera menerapkan kebijakan ekonomi perang. Seluruh struktur ekonomi Indonesia, termasuk Jakarta, diarahkan untuk mendukung kebutuhan militer Jepang.
Hal ini tidak hanya berarti pengambilalihan aset-aset ekonomi yang sebelumnya dimiliki Belanda, tetapi juga penerapan kontrol ketat terhadap distribusi barang, produksi pangan, hingga sistem perburuhan.
Beberapa wilayah di Indonesia yang dilihat cukup mampu menjadi sumber komoditas, seperti Palembang menjadi ladang eksploitasi sumber daya alam, dan prinsip yang sama diterapkan di Jakarta—yang berperan sebagai pusat distribusi utama.
Segala bentuk produksi diarahkan untuk memenuhi logistik perang: beras, gula, tekstil, minyak, dan bahan mentah lainnya.
Akibatnya, distribusi barang menjadi sangat terbatas bagi masyarakat sipil. Kelangkaan bahan pangan dan barang pokok merajalela. Pasar gelap tumbuh subur sebagai respons atas kebijakan penjatahan yang tidak mencukupi kebutuhan rakyat.
Penderitaan rakyat pun kian memburuk, sementara kontrol pemerintah militer Jepang semakin menekan kebebasan ekonomi masyarakat.
Romusha dan Perampasan Tenaga Kerja
Salah satu aspek paling kejam dari kebijakan ekonomi Jepang adalah sistem kerja paksa yang dikenal sebagai romusha. Ribuan warga Jakarta, baik laki-laki dewasa maupun remaja, dipaksa bekerja tanpa upah yang layak, dengan kondisi kerja yang tidak manusiawi.
Mereka dikirim ke proyek-proyek besar seperti pembangunan rel kereta, lapangan udara, atau pabrik-pabrik militer.
Pada artikel yang ditulis oleh Ramadhani pada 2021, mencatat bahwa meskipun Jepang mencoba melatih tenaga kerja lokal melalui pendidikan teknik dan propaganda, kenyataannya pendekatan ini lebih bersifat taktis daripada benar-benar bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sebagian besar pendidikan diarahkan untuk mendoktrinasi dan mendukung mobilisasi tenaga kerja demi kepentingan perang.
Bagi masyarakat kelas bawah di Jakarta, pilihan sangat terbatas: bekerja dalam sistem romusha atau menghadapi kelaparan akibat sulitnya akses pangan dan sumber penghidupan. Maka, tak heran jika sebagian dari mereka lebih memilih untuk bersembunyi atau melarikan diri ke pedesaan.
Ketimpangan dan Ketegangan Sosial
Eksploitasi ekonomi yang dilakukan Jepang menciptakan ketimpangan sosial yang mencolok. Di satu sisi, terdapat kelompok kecil birokrat dan pengusaha lokal yang memperoleh keuntungan dari kolaborasi dengan Jepang.
Di sisi lain, mayoritas rakyat mengalami kemiskinan, kelaparan, dan tekanan psikologis akibat kehidupan yang serba terbatas.
Ketegangan sosial pun tak terhindarkan. Di beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan, tekanan ekonomi memicu pemberontakan petani.
Walaupun Jakarta tidak mengalami pemberontakan besar pada masa itu, gejolak sosial seperti perlawanan diam-diam, penjarahan gudang, sabotase infrastruktur, dan protes terselubung kerap terjadi sebagai bentuk frustrasi rakyat terhadap kondisi yang mereka alami.
Kesenjangan ini turut memicu kesadaran politik dan nasionalisme di kalangan rakyat kota. Ketika propaganda Jepang mulai kehilangan daya tariknya, kesadaran akan perlunya kemerdekaan tumbuh semakin kuat.
Pendidikan dan Nasionalisme, Api di Tengah Kekelaman
Meski umumnya dianggap sebagai alat indoktrinasi, sistem pendidikan yang diterapkan Jepang justru memberikan ruang bagi tumbuhnya kesadaran politik.
Sekolah-sekolah yang dibuka Jepang memang bertujuan mencetak tenaga kerja yang taat. Namun, tanpa disadari mereka juga menciptakan wadah diskusi dan pertemuan antarpemuda—yang nantinya menjadi tulang punggung pergerakan nasional.
Melalui kurikulum yang diajarkan—terlepas dari unsur propagandanya—generasi muda diajarkan disiplin, organisasi, dan kepemimpinan.
Kombinasi antara penderitaan ekonomi dan kesadaran politik ini menciptakan fondasi bagi semangat perlawanan yang meledak setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945.
Warisan Ekonomi yang Tak Langsung Hilang
Meskipun Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, struktur ekonomi yang mereka tinggalkan tidak serta-merta lenyap.
Banyak elemen sistem ekonomi yang bersifat sentralistik dan eksploitatif tetap digunakan oleh pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya.
Warisan tersebut tampak dalam pola distribusi pangan, pengendalian harga, hingga pendekatan top-down dalam kebijakan ekonomi.
Bahkan, ketergantungan terhadap pusat dan lemahnya ekonomi lokal di berbagai daerah masih menjadi isu hingga hari ini.
Lebih dari itu, ketimpangan ekonomi antara kota dan desa yang diciptakan selama masa pendudukan Jepang menjadi persoalan struktural yang belum tuntas diatasi.
Pembangunan yang tidak merata dan sistem logistik yang tersentralisasi memiliki akar sejarah yang panjang, salah satunya dari masa pendudukan Jepang.
Menilik Kembali Sejarah untuk Masa Depan yang Lebih Adil
Mengapa sejarah ini penting untuk dibicarakan sekarang? Karena dalam setiap kebijakan ekonomi yang kita buat hari ini, ada pelajaran yang bisa kita tarik dari masa lalu.
Pendudukan Jepang menunjukkan bahwa ekonomi yang dibangun tanpa mempertimbangkan keadilan sosial hanya akan menimbulkan penderitaan dan ketegangan.
Jakarta kini telah menjelma menjadi kota megapolitan, tetapi tantangan ketimpangan, kemiskinan, dan distribusi sumber daya yang tidak merata masih tetap ada.
Dengan memahami sejarah ekonomi masa pendudukan, kita bisa lebih bijak dalam merancang masa depan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Kita belajar bahwa kedaulatan ekonomi tidak bisa dicapai hanya dengan kekuasaan, tetapi harus dibangun di atas keadilan, pemerataan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
