Penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat sebesar 32 persen untuk Indonesia membawa kekhawatiran. Amerika Serikat sendiri merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia.
Ekonom dan praktisi pasar modal, Hans Kwee, melalui ANTARA, menyarankan Indonesia untuk memperkuat perdagangan dengan BRICS di tengah ‘panasnya’ gejolak penerapan tarif impor yang diberikan Amerika Serikat pada berbagai negara.
BRICS dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat perdagangan dan upaya untuk mencari sumber pendapatan baru di tengah penerapan tarif impor yang tinggi oleh Amerika Serikat. BRICS bisa menjadi ‘lahan’ pendapatan baru bagi Indonesia.
"Indonesia perlu memperkuat perdagangan dengan negara- negara BRICS untuk mencari sumber pendapatan baru, setelah tarif tinggi AS," ungkap Hans Kwee melansir dari ANTARA.
Penerapan tarif impor Trump yang menyasar banyak negara termasuk Indonesia ini berdampak negatif pada perekonomian dan pasar keuangan Indonesia. Hal ini disebutnya terjadi karena neraca ekspor Indonesia berpotensi turun, sehingga surplus neraca perdagangan akan ikut turun.
"Pasti akan ada penurunan ekspor, dan mengurangi surplus perdagangan Indonesia," imbuhnya.
Di sisi lain, Kantor Komunikasi Kepresidenan RI (PCO) turut menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia dengan BRICS sejak awal 2025 ini merupakan langkah strategis politik luar negeri Indonesia. Lewat kerja sama dengan anggota, Indonesia dapat memperluas cakupan kerja sama ekonomi yang inklusif dan menguntungkan, serta memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.
Tahun 2024, BRICS berkontribusi pada lebih dari 30 persen PDB dunia. Bahkan, menukil dari TV BRICS, OECD menyebut lima anggota BRICS masuk ke dalam jajaran 10 negara teratas dalam pertumbuhan PDB di antara 40 negara di dunia.
Lima negara itu adalah Tiongkok, India, Indonesia, Rusia, dan Brasil. Perekonomian negara-negara BRICS juga berkembang lebih cepat dibandingkan rata-rata negara OECD.
BRICS Bisa Jadi Langkah Strategis untuk Indonesia
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, persaingan kekuatan besar, dan fragmentasi dalam sistem perdagangan internasional, Indonesia disebut tidak dapat bergantung pada satu kelompok saja.
Keanggotaan Indonesia dalam tubuh BRICS sejalan dengan prinsip politik luar negeri (polugri) Indonesia yang bebas dan aktif, di mana Indonesia tetap menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasional sembari menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai negara tanpa mengikuti blok tertentu.
Dalam sebuah rilis PCO, dijelaskan bahwa bergabungnya Indonesia dengan BRICS dapat membuat negara mengurangi ketergantungan pada suatu blok ekonomi tertentu. Ditambah lagi, kerja sama dengan anggota-anggota BRICS yang merupakan negara Global South dapat semakin kuat.
Tak hanya itu, masuknya Indonesia dalam BRICS juga diproyeksi mampu memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral yang telah ditandatangani Indonesia, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan ASEAN dan Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.
Indonesia bisa memperluas ekspornya ke negara-negara anggota BRICS. Dengan demikian, ketergantungan terhadap Amerika Serikat juga dapat dikurangi.
Namun, meskipun BRICS dianggap dapat membantu mengurangi dampak kebijakan tarif, pemerintah Indonesia tetap akan melakukan langkah diplomasi dengan Washington. Selain itu, pemerintah turut memastikan bahwa Indonesia dan ASEAN tidak akan menerapkan tarif balasan untuk Amerika Serikat.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
