Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melalui siaran pers Gedung Putih, resmi memberikan daftar puluhan negara yang terdampak tarif resiprokal, di mana Indonesia termasuk di dalam daftarnya pada Rabu (2/4/2025).
Dalam sebuah unggahan resmi White House, tertulis jika Indonesia menerapkan tarif sebesar 64 persen untuk barang-barang dari Amerika Serikat. Sebagai ‘balasan’, Trump menerapkan tarif sebesar 32 persen untuk Indonesia.
Negara-negara ASEAN juga terpantau masuk ke dalam daftar. Bahkan, Kamboja mendapatkan nilai tarif yang paling tinggi di antara negara kawasan Asia Tenggara lainnya, yakni sebesar 54 persen.
Sementara itu, Tiongkok memuncaki daftar dengan tarif sebesar 54 persen. Indonesia juga masuk ke dalam daftar 10 negara teratas penerima tarif tertinggi Amerika Serikat bersama dengan Vietnam, Thailand, Taiwan, India, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Uni Eropa.
Beberapa sektor yang disebut paling terdampak kebijakan ini adalah tekstil, minyak sawit, hingga mineral. Di sisi lain, Amerika Serikat merupakan salah satu pasar ekspor terbesar Indonesia.
Pada 2024, produk ekspor unggulan Indonesia yang masuk ke Amerika adalah mesin dan perlengkapan elektronik. Berbagai produk tekstil, seperti aksesori rajut, alas kaki, dan sebagainya juga mendominasi barang-barang yang diekspor ke negera adidaya itu.
Beberapa produk hasil alam, seperti karet, furnitur, hingga hasil tangkapan laut turut menjadi komoditas favorit para eksportir Indonesia ke Amerika Serikat.
Sebelumnya, Indonesia digadang-gadang menjadi negara selanjutnya yang akan mendapatkan tarif tambahan, menyusul Tiongkok, Kanada, dan Meksiko. Indonesia bahkan disebut-sebut masuk ke dalam daftar Dirty 15.
Pemberian tarif ini akan berlaku pada 9 April 2025. Merespons pemberlakukan tarif tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan akan mengambil langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif dari pemberlakukan tarif tersebut untuk perekonomian Indonesia.
Salah satu yang dilakukan adalah dengan menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal itu. Stabilitas nilai rupiah juga ikut dijaga, serta memastikan likuiditas valas agar tetap terjaga demi mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha, serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Strategi yang Dilakukan Pemerintah Indonesia untuk Hadapi Tarif Trump
Usut punya usut, dalam rilis Kemlu, dijelaskan bahwa pemerintah telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal Trump sejak awal tahun 2025. Pemerintah juga bersiap untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat.
“Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS,” demikian bunyi keterangan tertulis Kemlu RI yang diterima di Jakarta, 3 April 2025.
Indonesia juga berkomitmen untuk melakukan komunikasi intensif dengan Amerika Serikat, termasuk dengan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk bernegosiasi. Di sisi lain, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah Amerika Serikat yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025.
Presiden Prabowo juga menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi, yakni penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambar, khususnya terkait non-tariff barrier.
Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, pemerintah juga bersiap untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.
Indonesia juga berkoordinasi dengan Malaysia selaku Ketua ASEAN 2025 untuk mengambil langkah bersama, mengingat seluruh negara ASEAN terdampak tarif Trump.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
