Ketika kita berbicara tentang pendidikan di Indonesia, peran guru honorer tak bisa diabaikan. Mereka adalah pilar penting yang menopang sistem pendidikan, seringkali bekerja tanpa jaminan atau upah yang layak.
Namun, kebijakan baru yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan "cleansing" atau penyaringan terhadap guru honorer telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan hanya guru-guru yang benar-benar kompeten yang mengajar di sekolah-sekolah.
Di sisi lain, kita sebagai masyarakat tak bisa menutup mata terhadap realita bahwa banyak guru honorer yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun kini harus menghadapi ketidakpastian.
Apakah kebijakan ini merupakan langkah maju yang diperlukan untuk reformasi pendidikan, ataukah justru menjadi bumerang yang mengancam keberlangsungan hidup para guru honorer dan kualitas pendidikan itu sendiri?
Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan bahwa kebijakan cleansing guru honorer tersebut dilakukan untuk membenahi proses pengangkatan guru honorer di Jakarta. Terdapat ratusan guru honorer yang diputus kontrak kerjanya itu diangkat oleh kepala sekolah tanpa seleksi.
Kisah Pak Ahmad, Eks Guru Honorer yang Bangun Sekolah Gratis dari Jual Sapu Ijuk
Padahal seharusnya, pengangkatan guru honorer tidak dapat dilakukan sembarangan. Berdasarkan Permendikbud No. 63 tahun 2022, Pasal 40 menyatakan bahwa pengangkatan guru honorer tetap memerlukan rekomendasi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Mereka yang diputus kontrak adalah guru yang tidak memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
Dalam hal ini, tidak sesuai dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk membiayai tenaga pengajar tambahan.
Peningkatan kapasitas kepala sekolah dan proses seleksinya yang ketat adalah langkah strategis untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik, termasuk dalam pemilihan tenaga pengajar pada proses pembelajaran siswa.
Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kapasitas secara berkelanjutan dan proses seleksi yang benar-benar terinternalisasi agar nilai-nilai positif dapat tertanam dalam diri seorang kepala sekolah.
Integritas kepala sekolah menjadi ujung tombak kebijakan, termasuk dalam proses cleansing guru honorer yang seharusnya dilakukan secara transparan dan objektif. Dengan kepala sekolah yang kompeten dan berintegritas, nilai-nilai positif dalam pendidikan akan terinternalisasi dengan baik, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif, serta meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.
Tujuan utama dari kebijakan cleansing guru honorer adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di Jakarta. Kebijakan memastikan bahwa tenaga pendidik yang ada adalah mereka yang berkualitas dan memenuhi standar yang ditetapkan.
Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi jumlah guru honorer yang seringkali melebihi kebutuhan, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah guru dan jumlah murid. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan status dan kesejahteraan bagi guru honorer mendapatkan hak mereka sebagaimana mestinya.
Suara Hati Guru Honorer: Pengorbanan Besar Demi Gaji Kecil
Kebijakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini mendapatkan kritik dari Anggota DPR RI karena dianggap tidak manusiawi dengan menyebut kata-kata “cleansing” yang bermakna seperti membasmi sebuah penyakit. Mengingat pemberdayaan profesi guru harus dilakukan dengan pengembangan diri yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta menjunjung tinggi HAM sesuai amanat Pasal 7 Ayat 2 UU No 14 tentang 2005 tentang Guru dan Dosen.
"Ini jangan diartikan memberhentikan guru, tapi kami memadupadankan data supaya dapat data yang akurat," ujar Pj Gubernur DKI Jakarta.
Beliau menegaskan bahwa kebijakan cleansing terhadap ratusan guru honorer di Jakarta bukan untuk memberhentikan para guru, melainkan melakukan padu padan data supaya benar-benar bisa mendapatkan data yang akurat. Sehingga guru-guru honorer di Jakarta yang saat ini berjumlah sekitar 4.000 guru dapat bekerja dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Terdapat 107 guru honorer yang terkena kebijakan cleansing, nantinya akan didata dan didistribusikan ke sekolah negeri yang membutuhkan guru mata pelajaran tertentu. Hal itu dilakukan agar guru-guru tersebut bisa kembali mengajar, dan tetap dapat mendapatkan jam mengajar yang sesuai target.
Implementasi kebijakan cleansing guru honorer seringkali menemui berbagai tantangan. Beberapa sekolah melaporkan kesulitan dalam menemukan guru pengganti yang memenuhi kriteria setelah proses cleansing dilakukan. Tidak jarang, proses cleansing ini juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan guru honorer yang merasa telah bekerja keras, tetapi tetap tidak lolos seleksi.
Terdapat kasus pada salah satu guru di Jakarta Barat yang terkena penonaktifan akibat cleansing secara sepihak, padahal guru tersebut memiliki Data Pokok Pendidikan dan telah mengajar selama 4 tahun. Di mana dalam hal ini, seharusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu dan verifikasi lebih lanjut terkait data guru honorer.
Selain itu, terdapat juga ratusan guru honorer lainnya tiba-tiba diberhentikan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Mereka mendapatkan pesan dari pengurus sekolah yang berisi tautan Google Spreadsheet yang di dalamnya terdapat nama 173 guru honorer yang di-cleansing. Bahkan, mereka tidak diperbolehkan lagi mengajar saat itu juga oleh kepala sekolah.
”Tidak ada info jauh-jauh hari untuk mewanti-wanti saya untuk bersiap mencari-cari pindah sekolah, tetapi langsung di-cut tanpa adanya pemberitahuan,” kata Fajar, salah satu guru honorer di Jakarta.
Begini Rasanya jadi Guru Honorer di majalengka
Nasib guru honorer setelah proses cleansing ini menjadi salah satu isu yang cukup krusial. Banyak guru honorer yang merasa cemas dan tidak pasti dengan masa depan mereka. Meskipun pemerintah berkomitmen untuk menempatkan guru-guru yang tidak lolos seleksi di posisi lain yang sesuai, kenyataannya banyak yang merasa nasib mereka tidak pasti.
Kebijakan cleansing guru honorer diperlukan sinergi dan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi dan memberikan pendampingan kepada sekolah-sekolah dalam melaksanakan kebijakan ini.
Selain itu, perlu adanya transparansi dalam proses pendataan dan seleksi agar semua pihak merasa adil dan tidak ada yang dirugikan. Pemerintah juga perlu memperhatikan nasib guru honorer yang tidak lolos seleksi dengan memberikan peluang pelatihan dan peningkatan kompetensi.
Masyarakat dan organisasi pendidikan juga diharapkan untuk turut mendukung kebijakan ini dengan memberikan masukan yang konstruktif dan mendukung pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Dengan regulasi yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak, kebijakan cleansing guru honorer diharapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Tantangan yang ada di lapangan harus dihadapi dengan kerja sama dan komitmen bersama untuk pendidikan yang lebih baik.
Sumber referensi:
- https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/07/16/ratusan-guru-honorer-mendadak-dipecat-serentak?status=sukses_login&login=1721790925004&open_from=header_button&loc=header_button
- https://nasional.tempo.co/read/1893132/cerita-guru-honorer-sudah-punya-dapodik-tapi-tetap-kena-cleansing
- https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7449813/pj-gubernur-dki-107-guru-honorer-yang-kena-cleansing-akan-didistribusikan
- https://megapolitan.kompas.com/read/2024/07/22/08375711/kabar-baik-soal-kebijakan-cleansing-guru-honorer-bukan-diberhentikan-dan?page=all
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
