Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sedang memproses pembelian lahan di Mekkah, Arab Saudi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (30/7/2025).
Pemerintah Indonesia bisa membeli dan memiliki tanah di Mekkah karena perubahan undang-undang di Arab Saudi. Perubahan aturan ini memungkinkan pihak asing untuk memiliki lahan dengan status hak milik (freehold) di Mekkah, yang akan berlaku efektif mulai Januari 2026.
Pertemuan tersebut sendiri merupakan tindak lanjut dari diskusi antara Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), yang telah menyetujui permintaan langsung dari Presiden.
"Sebenarnya lebih updating saja ke Bapak Presiden mengenai beberapa inisiatif yang kita lakukan, termasuk yang saya laporkan adalah proses untuk pembelian tanah di Mekkah." ujar Rosan dalam keterangan tertulis, seraya menambahkan bahwa proses pembelian lahan ini telah dimulai dan akan dikoordinasikan oleh Royal Commission of Mekkah.
Dalam laporannya, Rosan menyebutkan ada delapan plot tanah yang ditawarkan dengan jarak bervariasi dari Masjidil Haram. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah Arab Saudi meminta Indonesia untuk menyiapkan pengajuan desain dan infrastruktur pada Oktober mendatang.
"Ini adalah proyek yang sangat mulia, yang diinisiasi oleh Bapak Presiden dan insyaallah proses ini akan bisa berjalan dengan baik." lanjut Rosan.
Rosan juga menyinggung tentang luas dan harga lahan yang berbeda-beda. Ia menjelaskan bahwa luasnya berkisar antara 25 hingga 80 hektare lebih, dan bahwa pembebasan serta relokasi lahan yang masih ditempati penduduk akan menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
