Upaya memperkuat efisiensi pembangunan infrastruktur jalan bebas hambatan di dalam negeri terus ditingkatkan. Kementerian Pekerjaan Umum memaksimalkan penggunaan olahan Aspal Buton untuk proyek jalan tol nasional.
Kebijakan peningkatan pemanfaatan material lokal ini dihadirkan guna mengikis ketergantungan industri infrastruktur terhadap komoditas impor. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa seluruh Badan Usaha Jalan Tol diharapkan turut berpartisipasi menjaga kelayakan teknis pengolahan Asbuton.
Dukungan regulasi pengolahan material domestik ini diperkuat melalui penerbitan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2026. Aturan tersebut memuat pedoman pembinaan teknis, mekanisme pengadaan, hingga evaluasi pelaporan penggunaan material olahan secara terstruktur.
Landasan teknis implementasi di lapangan juga didukung Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6950/KPTS/Mn/2026. Penetapan tersebut mengatur tahapan target substitusi komoditas aspal untuk periode pembangunan tahun 2026 hingga 2029.
Salah satu inovasi racikan lokal yang diterapkan yakni Aspal Merah Putih A30 dengan komposisi murni buatan dalam negeri. Produk ini menggabungkan 30 persen bitumen dari Pulau Buton Sulawesi Tenggara dan 70 persen aspal minyak kilang Pertamina.
Penerapan racikan ini ditargetkan meningkatkan porsi penggunaan Asbuton olahan secara bertahap menuju varian berbasis penuh Asbuton. Pemanfaatan material domestik secara optimal ini diproyeksikan mampu memberikan efisiensi devisa negara hingga Rp4,08 triliun setiap tahun.
"Untuk itu, saya berharap Badan Usaha Jalan Tol akan mendukung dan berpartisipasi dalam kebijakan penggunaan Asbuton ini dan tetap menjaga kelayakan teknis dan akademis, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak," kata Dody Hanggodo.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
