Bangsa Palestina yang menderita sejak tahun 1917 karena dijajah oleh Zionis Israel yang didukung negara-negara barat menguasai secara ilegal tanah air bangsa Palestina ini. Sampai sekarang kaum zionis itu membantai ratusan ribu bangsa Palestina, orang tua, wanita, anak-anak. Semua bangunan rumah sakit, sekolah, perumahan, tempat-tempat ibadah dibombardir dengan brutal. Kaum zionis itu dengan tanpa rasa kemanusiaan menyetop aliran listrik dan air dan membiarkan bangsa Palestina mati.
Negara Zionis Israel tanpa memiliki moral dengan entengnya membinasakan bangsa Palestina yang mereka sebut sebagai kaum sub-human, animal, atau binatang. Meski demikian, bangsa yang menderita sejak lama itulah yang mengakui Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 untuk pertama kalinya.
Media Independent Observer tanggal 14 Agustus 2026 menurunkan kisah sejarah bagaimana Palestina adalah bangsa yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1944 — bahkan sebelum kita mendeklarasikan kemerdekaan. Dukungan tanpa henti inilah yang tidak akan pernah kita lupakan. Tokoh Palestina terkemuka dalam membantu Indonesia meraih kemerdekaan adalah Sheik Muhammad Amin al-Husaini.
Muhammad Amin al-Husaini itu adalah Mufti Agung Palestina dan Pemimpin Tertinggi Dewan Palestina. Dahulu kala, sebagai Grand Mufti Palestina, ia tampaknya sudah memiliki tempat khusus untuk Indonesia yang memberikan hibah kepada mahasiswa Indonesia yang belajar di Kairo, Damaskus, Beirut, atau Baghdad sebesar dua pound sterling per orang.
Al-Husaini berasal dari keluarga Palestina yang terkenal dan menonjol baik secara politik maupun ekonomi. Keluarga tersebut secara aktif berusaha mencegah Inggris mengizinkan zionis berimigrasi ke Palestina dengan tujuan membentuk negara Yahudi tanpa persetujuan mayoritas penduduk Palestina. Secara khusus, paman Amin al-Husaini, Musa al-Husaini, berulang kali mencoba membujuk Inggris melalui diplomasi dan lobi tanpa henti agar tidak membiarkan terbentuknya apa yang kemudian menjadi Israel — namun tidak berhasil.
Inggris tidak memperhatikan aspirasi dan bahkan hak-hak penduduk non-Yahudi yang merupakan mayoritas populasi Palestina. Saat itulah al-Husaini mulai berjuang untuk kemerdekaan Palestina dengan cara yang lebih konfrontatif. Mereka terlibat dalam beberapa kerusuhan yang mereka bantu provokasi dengan pidato-pidato provokatif. Dalam kerusuhan Palestina tahun 1933, Musa al-Husaini dipukul begitu parah oleh polisi Inggris sehingga pria berusia 81 tahun itu meninggal beberapa bulan kemudian akibat luka parah yang diderita saat itu.
Pada akhirnya, Amin al-Husaini terpaksa melarikan diri ke Italia untuk menghindari otoritas Inggris dan Prancis. Dari sana ia pergi ke Jerman dan sejak awal Perang Dunia Kedua, Jerman menawarkan perlindungan kepada pedagang dan Mufti Agung Palestina dari pasukan kolonial Inggris maupun zionis. Pada September 1944 ia berada di Berlin dan pada tanggal 6 September ia mengumumkan dalam bahasa Arab melalui Radio Berlin, pengakuan dan dukungan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia. Siaran tersebut diulang secara terus-menerus selama dua hari. Sementara itu, surat kabar harian Al-Ahram juga menyebarkan kabar pengakuan Palestina atas kemerdekaan Indonesia.
Sheik Muhammad Amin al-Husaini pernah belajar di sekolah Islam yang sama dengan Hasyim Asy'ari yang merupakan kakek mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid dan salah satu pendiri gerakan Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia yang keanggotaannya menjadikannya organisasi Islam independen terbesar di dunia. Hasyim Asy'ari berkorespondensi dengan al-Husaini. Begitu juga dengan kepala partai Masyumi, Hasyim Asy'ari, menerima salinan telegram al-Husaini kepada perdana menteri Jepang. Dalam kapasitasnya sebagai kepala NU dan Masyumi, Hasyim Asy'ari mengakui peran yang dimainkan al-Husaini dalam menekan perdana menteri Jepang untuk mengambil tindakan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji sebelumnya dari Kaisar Jepang.
Setelah itu, al-Husaini menggunakan pengaruhnya untuk melobi negara-negara Timur Tengah lainnya agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia bekerja membangun hubungan antara Indonesia dan Mesir serta menghubungkan Indonesia dengan Raja Farouk dari Mesir. Kemudian Mesir menjadi negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946 dan juga melobi negara-negara Arab lain untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Al-Husaini melobi dua tokoh kunci Liga Arab, yaitu Perdana Menteri Mesir Mahmoud Fahmy el-Naqrasyi dan Menteri Luar Negeri Mesir Abdulrachman Azzam Pasya yang juga menjabat sebagai sekretaris jenderal Liga Arab saat itu. Mereka pada gilirannya sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan aktivis kemerdekaan Indonesia di Kairo selama tahun 1940-an.
Pada tanggal 16 Oktober 1945, sebuah pertemuan diadakan di Kairo di gedung Organisasi Pemuda Islam yang dihadiri oleh banyak pemimpin politik dan aktivis Arab termasuk anggota parlemen Mesir, sekretaris jenderal Liga Arab, dekan Universitas King Fouad I, taipan pers dan nasionalis Arab Muhammad Ali Thahir, Habib Bourguiba yang kemudian menjadi Presiden Tunisia serta para pemimpin dan aktivis Lebanon dan Aljazair. Di sana diputuskan untuk mendirikan Lajnah al-Difa' 'an Istiqlal Indunisiya' atau Komite Pertahanan Kemerdekaan Indonesia yang mengesahkan resolusi 7 poin yang meminta seluruh umat Arab dan Islam mendukung kemerdekaan Indonesia, membahasnya di parlemen mereka, secara resmi mengakui Republik Indonesia dan mengumumkan hal ini kepada dunia. Mereka juga sepakat untuk menekan Inggris yang pasukannya tiba di Indonesia lebih dulu daripada Belanda, agar tidak mendukung Belanda. Dua mahasiswa Indonesia mewakili Indonesia hadir yaitu Muhammad Zein Hasan dan Ismail Banda.
Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menerima pengakuan internasional de facto namun membutuhkan pengakuan internasional de jure. Pada April 1947, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Haji Agus Salim, yang juga pemimpin Sarikat Islam (organisasi ekonomi, sosial, dan politik Islam) dikirim dalam misi diplomatik ke wilayah tersebut untuk melobi agar keputusan tersebut diselesaikan.
“Pada tanggal 10 Juni 1947, sebuah Perjanjian Persahabatan ditandatangani antara Indonesia dan Mesir. Perjanjian tersebut ditandatangani di Kairo oleh Naqrashi Pasha, Perdana Menteri Mesir (yang saat itu juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri) dan Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri Indonesia. Haji Agus Salim ditemani oleh Wakil Menteri Luar Negeri Mohamad Rasjid dan Menteri Informasi Abdurrahman Baswedan (kakek Anies Baswedan). Ini adalah perjanjian internasional pertama yang ditandatangani oleh Republik muda dan sangat penting bagi Indonesia. Haji Agus Salim memerintahkan A. R. Baswedan untuk menyerahkan perjanjian kepada Sukarno meskipun dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri.”
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
