Pemerintah kini menggenjot percepatan perbaikan hunian warga korban banjir di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Saat memberikan keterangan pers di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (29/12/2025), Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa masyarakat yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan kategori berat diberikan fleksibilitas untuk menghuni fasilitas sementara yang disediakan otoritas terkait atau memilih bantuan biaya jika ingin menetap sementara di kediaman kerabat.
“Yang intinya adalah konsep utamanya untuk yang ringan dan sedang, ini akan diberikan biaya dukungan sebanyak 15 juta untuk yang ringan dan sedang, itulah 30 juta dan kemudian untuk yang rusak berat, itu nanti akan disiapkan hunian sementara. Ada yang mungkin hunian sementara disiapkan, ada juga yang mungkin ingin mendapatkan biaya bantuan, ingin di rumah keluarganya. Ada pilihan,” ujar Tito.
Guna menjamin keberlanjutan masa depan pengungsi, pembangunan rumah permanen diatur melalui sinergi tiga skema besar yang melibatkan alokasi masif dari APBN melalui Kementerian PKP, kontribusi spesifik Danantara sebanyak 15 ribu unit, serta jalur gotong royong dari pihak eksternal yang bahkan sudah memulai proses peletakan batu pertama.
“Hunian tetap ini ada tiga konsep. Yang pertama adalah dari Danantara sebanyak 15 ribu, kemudian dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang jumlahnya jauh lebih besar, yang dikerjakan oleh Kementerian PKP (Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman), kalau dari Danantara yang mengerjakan 15 ribu. Setelah itu ada konsep gotong royong, artinya pihak-pihak yang ingin membantu. Diantaranya ada satu yang sudah membantu sebanyak 2.600 dan sudah groundbreaking minggu lalu," pungkas Tito.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
