Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat khusus kepada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk mengawal kelanjutan ambisi besar yaitu memperluas jaringan Kereta Cepat Jakarta–Surabaya. AHY secara gamblang menyatakan bahwa proyek ini bukan sekadar lanjutan jalur Jakarta–Bandung, melainkan representasi visi transformasi mobilitas dan ekonomi Pulau Jawa.
Perluasan rute ini sejatinya bukan ide baru, namun di rezim sebelumnya proyek ini sempat tidak dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) karena belum ada pembiayaan dan studi kelayakan yang matang. Kini, di era pemerintahan Prabowo-AHY, studi kelayakan kembali diperkuat dan dipastikan dalam pembahasan intensif. AHY menegaskan bahwa perpanjangan ini memiliki potensi menjadi game changer, karena mampu memangkas waktu tempuh antar kota besar, meningkatkan efisiensi logistik, dan membuka sentra ekonomi baru di berbagai wilayah sepanjang rute.
Untuk memastikan kelancaran proyek ambisius ini, pemerintah tengah menyiapkan kerangka regulasi baru. Peraturan hukum yang sebelumnya terpakai untuk jalur Jakarta–Bandung dinilai belum cukup memadai; oleh karena itu, AHY menekankan revisi instrumen hukum dan percepatan penyusunan RUU Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), dilengkapi dengan pembentukan satgas lintas kementerian untuk koordinasi holistik.
Selain aspek legal dan regulasi, AHY juga menggarisbawahi pentingnya investasi yang tepat serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan investor. Beberapa pihak yang sebelumnya terlibat dalam proyek Whoosh (Jakarta–Bandung) disebut menunjukkan ketertarikan untuk ikut melanjutkan rute hingga Surabaya, meski keputusan akhir masih menunggu hasil kajian dan pilihan trase—selatan, utara, atau tengah.
Proyek kereta cepat ini dirancang sekaligus menjadi tulang punggung konsep Transit-Oriented Development (TOD). Dengan merancang kawasan permukiman dan ekonomi terintegrasi sepanjang jalur, tujuan utamanya adalah menciptakan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan inklusif di daerah sekitar stasiun-stasiun baru.
Untuk mendukung pengawalan proyek ini, AHY juga mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp 200 miliar pada tahun anggaran 2026. Anggaran ini akan digunakan untuk kegiatan koordinasi, kunjungan lapangan, penyusunan kebijakan dan regulasi, serta memastikan pembangunan berjalan tanpa hambatan birokrasi. Dengan tambahan tersebut, total pagu indikatif menjadi sekitar Rp 315,9 miliar.
Secara keseluruhan, perpanjangan Kereta Cepat Jakarta–Surabaya bukan sekadar pembangunan moda transportasi baru, melainkan elemen strategis integrasi nasional. Dengan perencanaan matang, dukungan regulasi modern, investasi terarah, dan penguatan TOD, proyek ini berpeluang menjadi penggerak ekonomi baru yang mempercepat mobilitas, mendistribusikan manfaat pembangunan secara merata, dan membentuk titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang Pulau Jawa.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
