Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kemungkinan adanya korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat rendah karena sistem pelaksanaannya dirancang dengan pengawasan yang ketat.
"Enggak mungkin ada korupsi di makan bergizi (MBG) karena kita sudah bikin virtual account harus ditandatangani oleh berdua. Oleh mitra dan oleh Badan Gizi. Kemudian diletakkan bahan baku at cost, operational at cost. Insentif yang boleh dimakan," ungkap Dadan dalam konferensi pers di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Selasa (5/8) yang dikutip dari cnnindonesia.com.
Proses pembayaran kepada mitra pelaksana dilaksanakan melalui akun virtual yang harus disepakati oleh BGN dan mitra, serta diawasi secara langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dana tidak disimpan di rekening BGN, tetapi langsung dialirkan dari KPPN ke akun virtual mitra pelaksana.
Dadan menyatakan bahwa pengadaan bahan baku harus berpatokan pada harga pasar yang berlaku. Apabila terdapat markup yang dilakukan oleh mitra, hal tersebut dapat segera teridentifikasi dalam waktu yang singkat.
Sejumlah mitra yang terlibat dalam praktik tersebut, katanya, telah diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan diminta untuk mengembalikan dana negara.
Dadan juga menyatakan bahwa risiko utama dalam program MBG bukanlah tindakan korupsi, tetapi kemungkinan keracunan yang disebabkan oleh kesalahan dalam pemilihan dan pengolahan bahan makanan.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa insiden keracunan yang terjadi di sekolah-sekolah lebih diakibatkan oleh masalah operasional ketimbang penyalahgunaan anggaran. Dengan demikian, tindakan pengawasan dan sertifikasi dapur MBG terus diperkuat untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan yang didistribusikan.
Dadan juga menjelaskan bahwa keracunan dapat terjadi akibat berbagai faktor, yang meliputi pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyajian, pengiriman, serta kondisi kesehatan anak saat mengonsumsi makanan.
Sebelumnya, BGN mengungkapkan bahwa kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan MBG memberikan pengaruh yang besar terhadap ekonomi di wilayah tersebut.
Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, menyatakan bahwa kegiatan ekonomi dari satu unit dapur umum MBG dapat menghasilkan perputaran dana mencapai Rp 1 miliar setiap bulan.
Apabila terdapat sekitar 70 hingga 80 dapur umum di suatu daerah, maka jumlah uang yang berputar dapat mencapai Rp 80 miliar setiap bulan, yang setara dengan Rp 800 miliar dalam satu tahun.
Ia menyampaikan bahwa keberadaan dapur umum tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada penggerakan ekonomi lokal.
Bahkan, nilai perputaran dana dari program Makan Bergizi Gratis dikatakan lebih besar dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di beberapa kabupaten.
Selain itu, program Makanan Bergizi Gratis diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja yang baru. Setiap dapur umum dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar, sehingga secara tidak langsung berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan di daerah tersebut.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
