Demokrasi sering kali dirayakan melalui pemilihan umum. Rakyat datang ke bilik suara, memilih pemimpinnya, lalu memberikan mandat kepada mereka yang terpilih untuk menjalankan pemerintahan. Namun, apakah setelah itu rakyat harus berhenti bersuara?
Pertanyaan ini penting karena demokrasi bukan hanya tentang bagaimana seseorang memperoleh kekuasaan, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Rakyat tidak kehilangan hak politiknya setelah pemilu selesai. Mereka tetap memiliki hak untuk mengawasi, mengkritik, menolak, bahkan turun ke jalan ketika kebijakan dianggap merugikan kepentingan publik. Dalam konteks inilah demonstrasi menemukan maknanya tidak sekadar kerumunan yang menyampaikan tuntutan, melainkan ekspresi kebebasan politik sekaligus pengingat bahwa kekuasaan tidak pernah berdiri di atas kehendaknya sendiri.
Demokrasi Bukan Sekadar Bilik Suara
Pemilu memang menjadi instrumen penting dalam demokrasi, tetapi mereduksi demokrasi hanya pada pemilu merupakan penyederhanaan yang berbahaya. Robert Dahl dalam On Democracy (1998) menempatkan partisipasi efektif dan kesetaraan politik sebagai unsur penting demokrasi. Artinya, warga negara bukan hanya memiliki hak untuk memilih, tetapi juga harus memiliki kesempatan untuk memengaruhi keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.
Jürgen Habermas melalui Between Facts and Norms (1992) juga menekankan pentingnya ruang publik dalam pembentukan opini dan kehendak politik. Kekuasaan demokratis membutuhkan komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan institusi negara.Sebab itu mandat dari pemilu tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi untuk mengabaikan kritik. Kekuasaan memperoleh kewenangan melalui rakyat, sehingga sudah semestinya tetap terbuka terhadap suara rakyat.
Jika saluran politik formal tidak cukup menampung aspirasi, demonstrasi menjadi salah satu cara masyarakat menghadirkan kembali persoalan tersebut ke ruang publik. Karena tidak semua ketidakadilan dapat menunggu pemilu berikutnya untuk dipersoalkan. Di sinilah kita perlu memahami bahwa ketidaksetujuan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti dalam demokrasi.
Ketidaksetujuan Merupakan Bagian dari Demokrasi
Masyarakat tidak pernah sepenuhnya seragam. Perbedaan kepentingan, nilai, dan pandangan merupakan kenyataan yang melekat dalam kehidupan politik. Chantal Mouffe dalam The Democratic Paradox (2000) menjelaskan konflik tidak mungkin dihilangkan dari demokrasi. Tantangannya terletak pada bagaimana perbedaan dikelola agar pihak yang berseberangan tetap diakui sebagai lawan politik yang sah, bukan musuh yang harus dibungkam atau disingkirkan.
Pemikiran ini penting karena kritik terhadap pemerintah kerap diperlakukan seolah-olah sebagai bentuk permusuhan terhadap negara. Padahal, mengkritik kebijakan tidak sama dengan menolak keberadaan negara. Menolak keputusan pemerintah juga tidak otomatis berarti menolak demokrasi. Justru, kemampuan masyarakat untuk menyatakan ketidaksetujuan merupakan bagian dari kebebasan yang membuat demokrasi tetap hidup.
Demokrasi seharusnya tidak membutuhkan masyarakat yang selalu sepakat dengan penguasa. Ia membutuhkan ruang agar perbedaan dapat disampaikan tanpa rasa takut. Ketika ketidaksetujuan mulai dianggap sebagai ancaman, persoalannya bukan lagi sekadar demonstrasi, melainkan menyangkut bagaimana kekuasaan memahami kebebasan warga negara.
Jalanan adalah Ruang bagi Suara yang Ingin Didengar
Lalu, mengapa masyarakat harus turun ke jalan? Sebab, tidak semua orang memiliki akses yang sama untuk memengaruhi keputusan politik. Ada kelompok yang suaranya mudah menjangkau pusat kekuasaan, sementara kelompok lain harus berjuang lebih keras agar persoalannya diperhatikan.
Hannah Arendt dalam The Human Condition (1958) menempatkan tindakan dan pluralitas sebagai unsur penting kehidupan politik. Manusia menjadi bagian dari dunia politik ketika mereka hadir, berbicara, dan bertindak bersama di ruang publik. Dalam konteks ini, demonstrasi bukan sekadar aktivitas menyampaikan tuntutan, tetapi juga tindakan masyarakat untuk menunjukkan keberadaan dan memperjuangkan kepentingannya.
Jalanan memberikan ruang bagi mereka yang merasa tidak cukup terwakili oleh institusi formal. Melalui demonstrasi, persoalan yang sebelumnya terpinggirkan dapat menjadi perhatian publik. Karena itu, keberadaan suara jalanan tidak semestinya dipandang sebagai gangguan yang harus segera dihilangkan. Ia merupakan pengingat bahwa politik bukan monopoli mereka yang berada di dalam gedung pemerintahan.
Ketika Kebebasan Berhadapan dengan Kekuasaan
Hak untuk berdemonstrasi bukanlah hadiah dari pemerintah, melainkan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati. Pasal 21 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menjamin hak berkumpul secara damai. Di Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat juga dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Komite HAM PBB melalui General Comment No. 37 (2020) menegaskan negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak menghalangi perkumpulan damai secara sewenang-wenang, tetapi juga memfasilitasi dan melindunginya. Bahkan, tindakan kekerasan yang dilakukan secara terisolasi oleh sebagian individu tidak otomatis menghilangkan perlindungan terhadap seluruh peserta demonstrasi.
Tentu, kebebasan bukan berarti tanpa tanggung jawab. Kekerasan, intimidasi, dan tindakan yang membahayakan orang lain tidak dapat dibenarkan atas nama perjuangan. Namun, tindakan individu tidak semestinya dijadikan alasan untuk menggeneralisasi seluruh demonstrasi sebagai ancaman. Negara juga tidak boleh menggunakan ketertiban umum sebagai pembenaran tanpa batas untuk membatasi kebebasan berkumpul.
Justru, di sinilah tanggung jawab demokratis negara diuji. Aparat harus melindungi warga yang menyampaikan pendapat secara damai, bukan membuat mereka takut menggunakan haknya. Ketertiban memang penting, tetapi ketertiban yang dibangun dengan membungkam kritik bukanlah gambaran kehidupan demokratis yang sehat.
Kekuasaan Harus Belajar Mendengar
Demonstrasi tidak harus selalu berakhir dengan diterimanya seluruh tuntutan. Namun, setiap suara yang disampaikan melalui cara damai layak memperoleh ruang dan tanggapan yang serius. Pemerintah boleh berbeda pandangan, mempertahankan kebijakan, bahkan menolak tuntutan demonstran. Akan tetapi, penolakan tersebut harus disertai alasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Demokrasi membutuhkan kekuasaan yang responsif, bukan sekadar kekuasaan yang memiliki legitimasi elektoral. Sebab, apa arti kebebasan menyampaikan pendapat apabila suara masyarakat hanya dibiarkan bergema di jalanan tanpa pernah dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan?
Demonstrasi hadir sebagai salah satu mekanisme bagi rakyat untuk mengoreksi kekuasaan. Ia tidak menggantikan pemilu, parlemen, maupun institusi hukum, tetapi memastikan kehidupan politik tidak hanya ditentukan oleh mereka yang sedang memegang jabatan. Jalanan dapat menjadi awal perubahan, sementara tugas institusi demokrasi untuk memastikan aspirasi tersebut memperoleh jalan menuju perbaikan kebijakan.
Sehingga demokrasi bukan tentang menciptakan masyarakat yang selalu patuh, melainkan masyarakat yang memiliki keberanian untuk berpikir, mempertanyakan, dan menyampaikan ketidaksetujuan. Rakyat tidak boleh hanya dibutuhkan ketika suara mereka diperlukan untuk memenangkan pemilu, kemudian dilupakan ketika kekuasaan telah terbentuk.
Sebab, demokrasi tidak akan kehilangan maknanya karena rakyat turun ke jalan dan bersuara. Justru demokrasi kehilangan maknanya ketika rakyat mulai takut untuk melakukannya.
