Kisah Mohammad Hatta Mundur dari Kursi Wapres RI, Tak Mau Makan Gaji Buta

Pada 1 Desember 1956, Indonesia kehilangan salah satu tokoh penting dalam pemerintahan awal republik. Mohammad Hatta secara resmi mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia setelah menduduki posisi tersebut selama sekitar 11 tahun. Keputusan itu sekaligus menandai berakhirnya pasangan kepemimpinan yang dikenal sebagai Dwitunggal Sukarno-Hatta.

Pengunduran diri Hatta bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Di baliknya terdapat persoalan mengenai sistem pemerintahan, perbedaan pandangan politik dengan Presiden Sukarno, serta kekecewaan terhadap perkembangan demokrasi dan praktik penyelenggaraan negara. Namun, ada satu alasan konstitusional yang secara terbuka dikemukakan Hatta sebagai dasar pengunduran dirinya.

Alasan Konstitusional

Untuk memahami keputusan Hatta, kita perlu melihat situasi politik Indonesia setelah Pemilihan Umum 1955. Pemilu tersebut menghasilkan DPR baru dan menjadi jalan bagi pembentukan Konstituante, lembaga yang bertugas menyusun undang-undang dasar baru.

Hatta sebelumnya telah menyatakan keinginannya untuk mengundurkan diri setelah lembaga-lembaga perwakilan hasil pilihan rakyat terbentuk. Pandangannya berangkat dari pemahaman mengenai sistem pemerintahan parlementer yang berlaku saat itu. Dalam sistem tersebut, presiden berkedudukan sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh kabinet yang dipimpin perdana menteri.

Hatta menilai jabatan wakil presiden tidak lagi memiliki fungsi penting dalam susunan pemerintahan parlementer. Ia juga merasa bahwa setelah DPR dipilih langsung oleh rakyat, sudah tiba waktunya bagi dirinya untuk mengakhiri jabatan yang diperoleh melalui mekanisme sebelumnya.

Pada 20 Juli 1956, Hatta mengirim surat kepada Ketua DPR, Sartono. Dalam surat tersebut, ia menyampaikan bahwa pembentukan DPR hasil pemilu dan tersusunnya Konstituante menjadi alasan baginya untuk meletakkan jabatan sebagai wakil presiden.

Meskipun demikian, surat tersebut tidak segera mendapatkan keputusan dari DPR. Hatta kemudian kembali menegaskan niatnya melalui surat tertanggal 23 November 1956. Kali ini, ia menetapkan 1 Desember 1956 sebagai tanggal pengunduran dirinya.

BedaPandangan dengan Sukarno

Di luar alasan konstitusional, hubungan politik antara Hatta dan Sukarno juga mengalami kerenggangan. Keduanya memang dikenal sebagai pasangan pemimpin yang bekerja bersama sejak masa perjuangan kemerdekaan. Namun, dalam perjalanan pemerintahan, mereka memiliki pandangan berbeda mengenai arah politik dan tata kelola negara.

Hatta dikenal mempertahankan gagasan demokrasi parlementer dan menginginkan penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan melalui mekanisme konstitusional. Sementara itu, Sukarno semakin mendorong gagasan politik yang kemudian berkembang menjadi Demokrasi Terpimpin.

Perbedaan tersebut tidak hanya menyangkut konsep demokrasi, tetapi juga cara menjalankan pemerintahan. Hatta merasa sejumlah persoalan penting negara tidak lagi dibicarakan bersamanya. Sejumlah usul yang disampaikannya pun dinilai tidak mendapatkan perhatian sebagaimana diharapkan.

Dalam pemberitaan Indonesia Raya pada 30 November 1956, sebagaimana dikutip dalam kajian Historia, muncul gambaran bahwa Hatta merasa perannya dalam kerja sama Dwitunggal semakin terbatas. Ia merasa tidak banyak dilibatkan dalam persoalan pemerintahan sehingga kedudukannya sebagai wakil presiden kehilangan arti praktis.

Perbedaan pandangan juga terlihat dalam persoalan pemberantasan korupsi dan kebijakan pemerintah. Salah satu persoalan yang diberitakan adalah keberatan Hatta terhadap pemberian lisensi istimewa serta keputusan pemberian grasi kepada seorang terpidana korupsi tanpa sepengetahuannya. Hal-hal tersebut memperlihatkan adanya perbedaan prinsip mengenai pengelolaan pemerintahan.

KecewaPerkembanganDemokrasi

Persoalan yang dihadapi Hatta tidak berhenti pada hubungannya dengan Sukarno. Ia juga menyaksikan perkembangan politik Indonesia yang menurut pandangannya semakin jauh dari cita-cita demokrasi yang diperjuangkan sejak kemerdekaan.

Persaingan antarkelompok politik, perebutan pengaruh, dan kepentingan partai menjadi bagian dari dinamika pemerintahan. Hatta mengkhawatirkan ketika aktivitas politik lebih banyak diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan atau kepentingan golongan daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Penelitian sejarah mengenai pengunduran diri Hatta juga mencatat tiga faktor yang saling berkaitan: perbedaan pandangan dengan Sukarno, terbatasnya fungsi Hatta sebagai wakil presiden dalam pemerintahan, serta kekecewaannya terhadap praktik demokrasi dan perilaku elite politik.

Dengan demikian, pengunduran diri Hatta dapat dipahami sebagai keputusan yang memiliki dimensi kelembagaan sekaligus politik. Alasan mengenai sistem parlementer merupakan dasar formal yang ia sampaikan, sementara perbedaan prinsip dan kekecewaan terhadap jalannya pemerintahan menjadi konteks penting yang menyertainya.

Hatta Menulis Buku

Hatta lekat dengan dunia literasi terutama dalam kegiatan tulis-menulis. Keinginannya untuk menulis buku pun menjadi sorotan setelah ia mundur dari jabatan wapres RI.

“Yang pertama-tama akan dilakukan beliau ialah menulis buku tentang ekonomi dan sosiologi yang menurut rencana bilau akan diselesaikan dalam bulan ini juga,” lapor surat kabar Indonesia Raya dalam artikel “Drs. Moh. Hatta: Saja Tidak Tinggalkan Rakjat, Akan Menulis Buku2 Tentang Ekonomi dan Sociologi” terbitan 3 Desember 1956.

Selain buku ekonomi dan sosiologi, Hatta juga tertarik menggarap buku sejarah perjuangan Indonesia. Hanya saja ia menghadapi tantangan karena terbatasnya bahan yang banyak hilang pada era revolusi nasional.

“Bahan-bahan untuk keperluan itu banyak yang sudah hilang ketika Belanda menyerbu Yogyakarta dahulu dalam clash kedua. Dengan demikian maka perlu dicari dan dikumpulkan lagi bahan-bahan. Bahan yang penting di antaranya ialah mengenai perundingan Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia untuk merancangkan Undang-Undang Dasar,” tulis harian tersebut.

Tidak Mau Makan Gaji Buta

“Bung Hatta telah menuturkan, bahwa sudah lama beliau tidak diberitahukan dan tidak diminta advisnya dalam berbagai soal-soal yang penting sekali bagi negara. Sekian banyak advis dari Bung Hatta dikesampingkan begitu saja dan tidak diladeni. Dan sementara itu terjadilah macam-macam peristiwa dan putusan-putusan pemerintah, yang bertentangan sama sekali dengan keyakinannya dan perasaan keadilan,” tulis editorial majalah Star Weekly memaparkan mundurnya Hatta lewat rubrik utama “Pemandangan Dalam Negeri” dalam edisi 8 Desember 1956.

Hatta memang manusia berprinsip baik dalam keseharian maupun di pekerjaan. Ia ingin kehadirannya bermakna dan jauh dari ketersia-siaan.

Menurut putri ketiga Hatta, Halida, mundurnya sang ayah dari kursi wapres RI adalah pengambilan sikap yang didasari prinsip yang dianut dalam hidup. Hatta sadar posisinya sebagai wapres terus-menerus direduksi sehingga jabatan wapres seolah sekadar seperti simbol negara saja.

“Bung Hatta bilang setelah pemilu terjadi, badan konstituannya terjadi, maka saya tidak punya peran apa-apa lagi. Semakin jelas, ya udah, buat apa lagi jadi wakil presiden? Saya tidak mau makan gaji buta,” kata Halida dalam acara diskusi “Narasi Indonesia untuk Masa depan: Telaah Pemikiran Bung Hatta” di Perpustakaan Umum Bank Indonesia, Jakarta, pada Kamis (11/11/2026).

Pembicaraan mengenai kerenggangan Hatta dan Sukarno yang menyebabkan mundurnya sang ayah dari kursi wapres diakui Halida terbawa sampai ke meja makan keluarga. Namun, ia melihat keduanya masih memiliki hubungan harmonis selayaknya seorang sahabat.

“Guntur, Mas Tok, itu (Bung Karno) minta Bung Hatta yang ini (wali) kan. Dan juga waktu Rahmawati menjadi (pengantin), Bung Hatta datang. Jadi walaupun memang berseberangan tetapi sebenarnya itu hanya memang untuk politik. Dwitunggalnya secara batin itu dibawa terus,” ungkap Halida.