Indonesia sedang mengalami pertumbuhan. Pada triwulan II 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan. Secara kumulatif, ekonomi pada semester I 2026 tumbuh 5,45%. Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional tetap bergerak dan pembangunan ekonomi Indonesia memiliki capaian yang patut untuk diperhitungkan.
Bahkan, pulau Jawa masih menjadi penyumbang terbesar terhadap struktur ekonomi nasional dengan kontribusi 56,47% pada triwulan II 2026.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 8,07% atau sekitar 22,93 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka pun turun menjadi 4,65% pada Mei 2026, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang.
Lantas, jika pertumbuhan ekonomi meningkat, kemiskinan menurun, dan pengangguran berkurang, apakah persoalan pembangunan Indonesia telah selesai?
Menurut penulis, jawabannya belum. Pertanyaan tersebut bukan berarti menafikan capaian pembangunan yang sudah ada. Justru sebaliknya, capaian tersebut perlu ditempatkan dalam pertanyaan yang lebih besar, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pembangunan?
Selama ini, pembangunan sering kali lebih mudah dikenali melalui angka. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama, investasi dipandang sebagai tanda masuknya modal, pembangunan infrastruktur menjadi simbol kemajuan, sementara penurunan kemiskinan dan pengangguran menjadi ukuran keberhasilan kebijakan.
Semua indikator tersebut penting. Namun, pembangunan akan menjadi terlalu sempit apabila manusia hanya ditempatkan sebagai angka di balik statistik.
Di sinilah pembangunan perlu dilihat dari sudut pandang yang lebih manusiawi. Amartya Sen melalui bukunya yang berjudul Development as Freedom (1999) memandang pembangunan bukan semata-mata sebagai peningkatan pendapatan atau kekayaan, melainkan sebagai proses memperluas kebebasan dan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, dan kebebasan politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan.
Pandangan Sen memperluas cara kawan GNFI melihat persoalan pembangunan. Seseorang mungkin hidup dalam negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi jika ia kesulitan memperoleh pendidikan berkualitas, tidak memiliki pekerjaan yang layak, atau tidak mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kehidupannya, maka angka pertumbuhan belum sepenuhnya menggambarkan pengalaman pembangunan yang ia rasakan.
Persoalan ini menjadi penting ketika Indonesia sedang memasuki periode bonus demografi. Bonus demografi sering dibicarakan sebagai peluang besar bagi Indonesia. Namun, jumlah penduduk usia produktif yang besar tidak dengan sendirinya menjadi keuntungan ekonomi. Bonus tersebut baru bermakna apabila penduduk usia produktif memiliki pendidikan yang memadai, keterampilan yang relevan, kesehatan yang baik, dan akses terhadap pekerjaan yang produktif.
Dengan kata lain, bonus demografi bukan hadiah yang otomatis diterima negara, melainkan kesempatan yang harus dikelola.
Bank Dunia juga menekankan bahwa peningkatan produktivitas dan kualitas pekerjaan penting agar pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkatkan standar hidup masyarakat. Dalam Indonesia Economic Prospects Juni 2026, Bank Dunia kembali menyoroti pentingnya reformasi produktivitas, kualitas belanja publik, serta penciptaan pekerjaan yang lebih baik dan bergaji lebih tinggi.
Artinya, tantangan Indonesia bukan sekadar bagaimana membuat ekonomi tumbuh, tetapi bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Pada titik ini, pembangunan tidak lagi hanya menjadi persoalan ekonomi. Pembangunan juga menjadi persoalan politik. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan, mengalokasikan anggaran, membuat regulasi, menyediakan pelayanan publik, serta menentukan siapa yang mendapatkan akses dan kesempatan dari kebijakan tersebut. Karena itu, kualitas pembangunan juga bergantung pada kapasitas institusi negara dan bagaimana kekuasaan digunakan untuk mengelola sumber daya publik.
Menurut penulis, Indonesia perlu memperluas cara pandangnya dalam memaknai pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tetap harus dijaga. Investasi tetap diperlukan. Infrastruktur tetap penting. Penurunan kemiskinan dan pengangguran juga harus terus didorong. Namun, semua itu seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari tujuan yang lebih besar, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia.
Pada akhirnya, negara memang membutuhkan angka. Angka diperlukan untuk mengetahui apakah ekonomi tumbuh, kemiskinan menurun, pengangguran berkurang, dan ketimpangan berubah. Tanpa angka, pemerintah akan kesulitan mengevaluasi kebijakan. Namun, angka hanyalah alat untuk membaca pembangunan, bukan tujuan akhir pembangunan itu sendiri.
Sebab, pembangunan yang sesungguhnya bukan sekadar tentang seberapa tinggi angka yang dapat dicapai sebuah negara, melainkan tentang seberapa jauh angka tersebut berubah menjadi kehidupan yang lebih baik bagi manusia.
Jika pembangunan hanya sibuk mengejar angka, kita mungkin berhasil mencatat pertumbuhan. Tetapi jika pembangunan mampu mengubah pertumbuhan menjadi kesempatan, pemerataan, pekerjaan yang layak, pendidikan yang bermutu, dan kehidupan yang lebih bermartabat, barulah kita dapat mengatakan bahwa yang dibangun bukan sekadar angka, melainkan negara dan manusianya.
