Di dalam taktik sepak bola, terdapat banyak makna tersembunyi yang mungkin tidak terlihat secara langsung, terutama bagi penonton yang hanya menyaksikan pertandingan melalui layar kaca. Memahami sistem, strategi, dan taktik semestinya menjadi bagian dari cara menikmati sepak bola. Sebab, di balik setiap keputusan taktis seorang pelatih, ada ideologi, gagasan, dan cara pandang yang sedang dipertarungkan.
Saya ingin mengambil contoh dari tempat saya sehari-hari menghabiskan waktu dan bekerja, Como 1907, tempat perbincangan taktik semacam ini berkelindan begitu pekat. Sangat menarik untuk menuliskan isi dapur klub sendiri; obrolannya pasti renyah dan barangkali bisa mendongkrak engagement di media sosial, namun saya urungkan, mungkin di lain waktu.
Maka, ingatan saya justru melompat jauh ke pesisir Tuscany, menuju sebuah kota pelabuhan bernama Livorno. Klub lokal mereka, AS Livorno, menyimpan relasi yang jauh lebih radikal antara lapangan hijau dan pergolakan kuasa—sebuah wilayah komparasi yang, sejauh ingatan saya, masih jarang dibahas dalam lanskap literatur sepak bola Indonesia.
Livorno bukan sekadar anomali dalam sepak bola Italia; kota ini adalah rahim politik. Di sinilah, tepatnya pada 21 Januari 1921 di Teatro San Marco, terinspirasi langsung oleh riak Revolusi Rusia, sekelompok faksi radikal memisahkan diri (scissione) dari Partai Sosialis Italia (PSI) untuk mendirikan apa yang kelak menjadi Partai Komunis Italia (PCI). Tokoh-tokoh seperti Antonio Gramsci, Amadeo Bordiga, hingga Palmiro Togliatti merumuskan perlawanan mereka di kota buruh pelabuhan ini. Masa-masa setelah itu adalah panggung represi, ketika rezim fasisme Benito Mussolini meremukkan gerakan oposisi, memenjarakan para pemikirnya, dan memaksa sebagian lainnya bergerak di bawah tanah, namun DNA merah Livorno tidak pernah benar-benar lumat, ideologi ternyata tidak bisa mati di ujung bayonet. Pasca-Perang Dunia II, kota ini mengukuhkan diri sebagai benteng kiri yang monolitik. Identitas kelas pekerja inilah yang kemudian merembes masuk, mengaliri tribun stadion, dan membentuk cara mereka memandang sepak bola.
Dari Livorno, kita belajar bahwa struktur permainan selalu mencerminkan cara manusia mengelola ruang. Di atas kertas, formasi tampak statis. Namun di lapangan, ia berubah menjadi entitas yang cair. Ketika sebuah tim membangun serangan, pemain sayap akan bergerak melebar, memutus kerapatan lini belakang lawan, sementara seorang penyerang bayangan (false nine) melangkah mundur ke area paruh lapangan (half-space). Di titik inilah sebuah ironi taktik terjadi: ruang kosong yang ditinggalkan penyerang tersebut bukanlah ketiadaan yang sia-sia, melainkan sebuah sinyal. Ketidakhadiran fisik di satu area justru menjadi magnet yang menarik bek lawan keluar dari posisinya, membuka celah bagi pemain lini kedua untuk merangsek masuk dari belakang. Sesuatu yang tidak terlihat, yang sengaja dikosongkan, justru menjadi penentu runtuhnya sebuah pertahanan.
Pola manipulasi ruang ini memperlihatkan kemiripan yang subtil dengan cara kerja narasi kekuasaan dalam sejarah publik. Rezim penguasa, mirip seperti pelatih di tepi lapangan, mengarahkan pandangan penonton hanya pada satu titik—pada pemain yang memegang bola—sembari menyembunyikan pergerakan tanpa bola di sudut lain. Di Indonesia, mekanisme ini mewujud secara masif sepanjang era Orde Baru dalam mengonstruksi memori kolektif seputar peristiwa 1965. Narasi resmi negara sengaja menyederhanakan kompleksitas sejarah yang berdarah melalui label-label tunggal yang repetitif: pengkhianat, kejam, dan tidak bertuhan. Istilah-istilah ini bekerja seperti jebakan taktik, mengunci imajinasi publik agar tidak mempertanyakan latar belakang konflik yang lebih luas.
Dalam bukunya, Riwayat Terkubur, John Roosa mencoba membongkar simplifikasi robotik tersebut. Ia menunjukkan bahwa para aktor yang bergerak di seputar Gerakan 30 September memiliki motif, friksi internal, dan konteks politik yang jauh lebih berlapis daripada sekadar narasi tunggal tentang satu "dalang". Ketika sejarah diringkas menjadi hitam-putih, negara sebenarnya sedang menciptakan "ruang kosong" dalam ingatan kita. Berbeda dengan ruang kosong di lapangan bola yang berfungsi sebagai strategi kreatif, ruang kosong dalam sejarah adalah bentuk sensor visual. Dengan menghilangkan fakta, menghapus nama tokoh tertentu, dan membungkam suara para korban, penguasa memastikan masyarakat hanya membaca bab penutup yang sudah mereka draf ulang. Ketiadaan informasi itu sengaja dipelihara agar interpretasi kita tetap berada di bawah kendali.
Sifat dominasi narasi ini kembali membawa kita pada pemikiran Antonio Gramsci mengenai konsep hegemoni. Gramsci mengingatkan bahwa kekuasaan yang absolut tidak melulu ditegakkan melalui laras senapan atau paksaan fisik, melainkan melalui konsensus budaya yang halus. Sebuah gagasan dianggap berhasil mencapai level hegemonik ketika ia tidak lagi dipertanyakan, melainkan diterima oleh masyarakat sebagai sebuah kewajaran alami—seperti akal sehat sehari-hari.
Dalam sepak bola Italia, konsep ini mewujud dalam wujud Catenaccio. Selama berpuluh-puluh tahun, pendekatan yang mengagungkan organisasi pertahanan yang ketat, kedisiplinan kolektif, dan kalkulasi risiko minimal ini dianggap sebagai satu-satunya cetak biru "sepak bola yang benar" di Italia. Nilai-nilai pragmatisme ini diwariskan dari generasi ke generasi hingga menjadi mitos identitas nasional. Namun, seperti yang dikatakan Gramsci, hegemoni tidak pernah bersifat permanen; ia selalu menyisakan ruang bagi kontra-hegemoni. Saya kira kontrahegemoni Catenaccio muncul salah satunya ketika Napoli era Diego Maradona menghentak semenanjung Italia pada akhir 1980-an. Pertunjukan sepak bola menyerang yang atraktif dan penuh improvisasi di Naples bukan sekadar urusan estetika lapangan. Bagi masyarakat Italia Selatan yang miskin dan sekian lama terpinggirkan oleh dominasi ekonomi klub-klub Utara, magis Maradona adalah simbol perlawanan kultural—sebuah manifesto bahwa ada cara lain untuk menang, ada cara lain untuk bersuara.
Sayangnya, dalam panggung sejarah politik riil seperti Tragedi 1965, pertarungan hegemoni tidak sesederhana pergantian gaya bermain. Sebelum badai kekerasan pecah, PKI mencoba membangun basis hegemoninya melalui jalur kultural dan sosial lewat organ-organ seperti Lekra, Barisan Tani Indonesia (BTI), hingga SOBSI. Namun, benturan ideologis ini tidak diselesaikan melalui debat gagasan di ruang publik, melainkan diputus lewat represi fisik yang brutal pasca-1965. Kekerasan massal malam itu tidak hanya melenyapkan ratusan ribu nyawa, tetapi juga melakukan pembersihan total terhadap ruang sosial dan politik kelompok kiri. Institusi mereka dilarang, identitas keluarga mereka diberi stigma turun-temurun, dan buku-buku mereka dibakar. Monopoli kebenaran dipaksakan melalui kombinasi kekerasan fisik dan pabrikasi sejarah yang masif.
Pada akhirnya, merenungkan taktik sepak bola dan menengok kembali kelamnya sejarah mengajarkan kita satu hal: jangan pernah menjadi penonton yang pasif. Kita harus melatih mata kita untuk jeli melihat area-area yang sengaja dikosongkan. Sistem, strategi, dan taktik—baik di dalam stadion berkapasitas puluhan ribu orang maupun dalam dokumen kebijakan negara—bukanlah sekadar instrumen teknis yang bebas nilai. Keduanya adalah medan laga tempat makna diproduksi dan kekuasaan dipertahankan.
Sebuah formasi di atas kertas tidak akan pernah bisa merekam keseluruhan pergerakan taktik yang dinamis di lapangan hijau. Begitu pula, sebuah jargon politik atau narasi tunggal penguasa tidak akan pernah cukup untuk merangkum lembar sejarah sebuah bangsa yang kompleks. Menolak narasi tunggal adalah langkah awal merawat nalar kritis kita. Karena itu, segala bentuk ketakutan terhadap perbedaan sudut pandang, termasuk aksi pemberangusan literatur, adalah tanda dari kekuasaan yang rapuh. Lagipula, sejarah selalu mencatat bahwa peradaban yang sehat tumbuh dari kepala-kepala yang terbuka—dan buku, dalam bentuk apa pun, hadir untuk dibaca dan diuji isi kepalanya, bukan untuk disita.
