Selama ini, masyarakat sering mengasosiasikan fungsi masjid “hanya” sebatas sebagai tempat ibadah, mulai dari salat berjemaah, berzikir, iktikaf, maupun menggelar majelis taklim. Masjid lumrah dianggap sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
Banyak yang menganggap bahwa tempat ibadah harus bersih dari urusan duniawi, apalagi politik. Namun, apa jadinya jika masjid justru menjadi ruang terbuka untuk menggaungkan suara rakyat?
Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta, ada sebuah agenda yang disebut dengan “Mimbar Rakyat”. Acara yang digelar pada 10 November 2026 lalu ini dihadiri oleh sederet pakar kenamaan dari berbagai disiplin ilmu.
Lewat “Mimbar Rakyat”, masyarakat diajak untuk membuka mata lebih lebar dan melihat bahwa masjid bukan hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tapi juga ruang aman bagi masyarakat untuk berdiskusi, beropini, dan ikut mengawal kebijakan publik.
Saat Masjid Jogokariyan Ngomongin Politik
Belakangan, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan banyak sekali berita kurang baik. Kebakaran hutan dan lahan di berbagai lokasi belum sepenuhnya padam. Bukan hanya Kalimantan dan Sumatra, kebakaran juga melanda banyak titik di Papua.
Di sisi lain, ekonomi juga semakin sulit. Harga bahan kebutuhan semakin mencekik. Ditambah lagi dengan realita tingginya angka pengangguran di Indonesia yang membuat kondisi semakin mengkhawatirkan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sekitar 7,38 juta orang tengah menganggur. Angka ini sebetulnya turun dibandingkan tahun 2025.
Akan tetapi, jumlah pekerja informal tahun 2026 justru meningkat dibandingkan tahun 2025. Ada sekitar 87,73 juta pekerja informal di Indonesia. Jumlah ini setara dengan 57,93 persen total penduduk bekerja. Makin banyak jumlah pekerja informal, makin besar pula dampaknya untuk ekonomi masyarakat.
Bukan hanya itu, dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi belakangan juga banyak menjadi sorotan.
Melihat hal-hal tersebut, empat pakar dari berbagai disiplin ilmu, yakni Prof. Zainal Arifin Mochtar, Media W. Askar, Ph.D., Shofwan Al Banna, Ph.D., dan Zulfa Sakhiyya, Ph.D., bersama Masjid Jogokariyan Yogyakarta, membuka sesi diskusi bagi masyarakat umum.
Kawan GNFI, selama ini, saat ada yang menyuarakan permasalahan di lingkungan tempat ibadah, ada yang menganggap hal tersebut mempolitisasi ajaran agama dan dianggap melanggar ajaran agama.
“Siapa orang yang melanggar ajaran agama? Mereka yang melanggar ajaran agama adalah mereka yang membakar hutan, adalah mereka yang membunuh ekosistem yang ada di hutan,” ujar Media W. Askar, pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada sekaligus founder CELIOS di Masjid Jogokariyan.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti kasus penembakan di Aceh, dapur MBG, pejabat yang korupsi dan rangkap jabatan, hingga penggunaan buzzer yang bertujuan untuk memecah belah rakyat. “Mereka” yang melakukan hal-hal tersebutlah yang disebut Media Askar sebagai orang yang melanggar agama.
Di sisi lain, Shofwan Al Banna, dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, ikut menyoroti bagaimana peran besar masjid dalam berpolitik. Menurutnya, masjid harus menunaikan sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni saat ada kemungkaran, maka masyarakat harus ikut mengubahnya.
“Ketika Anda meminta masjid untuk tidak berpolitik, maka sebenarnya Anda sedang berpolitik,” ujar Shofwan.
Masjid dapat menjadi ruang moral untuk menyampaikan kritik dan saran kepada penguasa untuk membela kemanusiaan dan rakyat kecil.
https://www.instagram.com/p/DfoROG2n6gW/
(Preview akan muncul di halaman artikel)Masjid, Lebih dari “Sekadar” Tempat Ibadah
Kawan GNFI, di zaman Rasulullah SAW, masjid bukan hanya digunakan sebagai tempat ibadah. Lebih dari itu, masjid juga difungsikan sebagai pusat pemerintahan.
Mengutip dari situs resmi Kementerian Agama RI, banyak urusan negara dan pemerintahan di era Nabi Muhammad SAW yang diselesaikan di masjid.
Menteri Agama RI sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menjelaskan bahwa masjid turut difungsikan sebagai bagian dari pengelolaan ekonomi umat lewat Baitul Mal. Bahkan, masjid bisa digunakan sebagai tempat pertemuan, termasuk menjadi ruang temu dengan pemeluk agama lain.
“Masjid tidak hanya menjadi tempat mendekatkan diri kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun pendidikan, pemerintahan, perekonomian, hubungan sosial, kepedulian terhadap sesama, dan kehidupan masyarakat yang harmonis,” tukas Menag.
Di zaman Nabi Muhammad SAW, masjid dipakai sebagai pusat pendidikan dan pengembangan keterampilan. Selain itu, pengadilan juga dilaksanakan di masjid, sekaligus menjadi lokasi penahanan tawanan perang.
Artinya, keberadaan masjid tidak berhenti pada fungsi ritual saja. Masjid hadir untuk menjawab persoalan masyarakat di sekitarnya.
