Koalisi yang mengantarkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke kursi kepemimpinan nasional pada Pemilihan Presiden 2024 kini menghadapi babak baru. Setelah hampir dua tahun berada dalam pemerintahan, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Keputusan itu tidak hanya menyangkut perubahan posisi seorang pejabat negara, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai arah hubungan politik antara Prabowo dan keluarga mantan Presiden Joko Widodo.
Pada Kamis (12/11/2026), Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani membacakan surat Gibran yang menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri. Surat tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta. Gibran juga disebut telah menyampaikan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam suratnya, Gibran menyebut keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa kepentingan negara dan masyarakat harus dijaga melebihi kepentingan dirinya sendiri.
Namun, surat itu tidak memuat penjelasan mengenai alasan spesifik di balik keputusannya. Muzani pun mengonfirmasi bahwa tidak ada alasan pengunduran diri yang dicantumkan dalam dokumen tersebut.
Absennya penjelasan itu menyisakan ruang bagi berbagai tafsir politik. Terlebih, keputusan Gibran muncul ketika hubungan antara kelompok pendukung Prabowo dan lingkaran politik Jokowi menjadi perhatian publik.
Koalisi yang Mulai Retak
Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah sekaligus peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Mohammad Ezha Fachriza Roshady, S.Sos., M.I.P., melihat keputusan Gibran dalam konteks persaingan kekuasaan di tingkat elite. Menurutnya, perkembangan politik belakangan mengindikasikan adanya keretakan antara kubu elite.
“Secara kekuasaan, berarti ada dua kutub yang hari ini dalam kancah perpolitikan Indonesia akan bersaing ke depan,” ujar Ezha kepada GNFI (12/11).
Menurut Ezha, situasi tersebut memperlihatkan perubahan dari konfigurasi politik Pemilu 2024. Ketika itu, Prabowo dan Gibran menyatukan kekuatan dalam satu pasangan, didukung Koalisi Indonesia Maju. Namun, setelah hampir dua tahun pemerintahan berjalan, hubungan politik yang sebelumnya menjadi fondasi kemenangan itu dinilai tidak lagi berada dalam kondisi yang sama.
Ia mengaitkan perkembangan tersebut dengan sejumlah persoalan politik belakangan, termasuk polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang menyeret nama sejumlah pejabat kepolisian dan intelijen, serta persoalan ijazah Gibran.
Rangkaian peristiwa itu, menurut Ezha, memperkuat indikasi adanya perbedaan kepentingan di antara kedua kelompok. Jika berkembang menjadi persaingan terbuka, perubahan tersebut berpotensi memengaruhi peta politik nasional, terutama menjelang kontestasi politik berikutnya.
Pemerintah Membutuhkan Oposisi
Di luar persoalan hubungan antarelite, perubahan posisi Gibran juga membuka pertanyaan mengenai keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan Prabowo. Selama ini, Ezha menilai kekuatan oposisi dari partai politik belum cukup tegas dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah.
Karena itu, ia melihat kemungkinan Jokowi dan Gibran mengambil posisi di luar pemerintahan sebagai peluang bagi penguatan fungsi oposisi. Pengalaman keduanya selama berada dalam pemerintahan dinilai dapat menjadi modal untuk mengevaluasi kebijakan yang sebelumnya mereka jalankan bersama.
“Dampaknya bagus apabila Pak Jokowi, dalam hal ini Mas Gibran, pascalepas dari pemerintahan bisa ikut mengawal pemerintahan dalam arti mengkritik kebijakan pemerintah. Mereka pernah berada di dalamnya dan memiliki pengalaman selama dua tahun,” kata Ezha.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Kedua program tersebut membutuhkan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan. Kritik dari pihak yang pernah terlibat dalam pemerintahan, menurut dia, dapat memberikan perspektif berbeda dalam mengevaluasi kebijakan.
Meski demikian, posisi oposisi tidak cukup dibangun melalui perbedaan kepentingan atau persaingan dengan pemerintah. Kekuatan politik di luar pemerintahan perlu menawarkan kritik berbasis kepentingan publik dan alternatif kebijakan yang jelas.
Proses Pendewasaan Demokrasi
Ezha juga melihat dinamika ini sebagai pengingat bahwa demokrasi Indonesia masih membutuhkan pembenahan, terutama dalam penegakan hukum dan regulasi pencalonan pejabat publik.
Ia kembali menyinggung kontroversi pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada 2023, ketika putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden memunculkan persoalan konflik kepentingan yang melibatkan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran.
Bagi Ezha, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya memastikan aturan politik berlaku konsisten dan tidak dipengaruhi kepentingan kekuasaan.
“Ini menjadi suatu hal yang penting bagi pendewasaan demokrasi Indonesia. Kita perlu pembenahan terkait regulasi dan memperkuat penegakan hukum yang lebih bertanggung jawab serta dijalankan secara konsekuen,” ujarnya.
Di tengah dinamika tersebut, masyarakat juga perlu memastikan persoalan politik elite tidak menghambat jalannya pemerintahan. Ezha mengingatkan agar polemik berhenti atau mundurnya Gibran tidak berlarut-larut hingga menguras energi pemerintah yang semestinya digunakan untuk menjalankan program strategis.
Ia berharap Jokowi maupun Gibran mampu membangun kritik yang konstruktif dan menjadi pesaing politik yang kompetitif.
“Harapannya, Mas Gibran ataupun Pak Jokowi bisa membangun kritik-kritik yang konstruktif, bahkan menjadi pesaing kompetitif dalam perpolitikan nasional,” kata Ezha.
Berhentinya Gibran dari jabatan wakil presiden dengan demikian menyisakan persoalan yang lebih luas daripada pergantian posisi dalam pemerintahan. Apakah perubahan tersebut akan melahirkan keseimbangan politik yang lebih sehat atau justru memperuncing persaingan antarelite.
Publik Jangan Terjebak dalam Pergulatan Elite
Di tengah perubahan peta kekuasaan tersebut, masyarakat perlu menempatkan persoalan ini secara proporsional. Ezha menilai, dinamika berhenti atau mundurnya Gibran dari jabatan wakil presiden pada dasarnya masih berkaitan erat dengan persaingan elite politik. Dampaknya belum tentu dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, ia mengingatkan publik agar tidak larut dalam polemik politik yang berkepanjangan. Masyarakat perlu mendorong agar setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan yang berlaku, sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
“Publik seharusnya menyambut baik dan mendorong pemerintahan ini lebih produktif. Jangan sampai persoalan politik ini terlalu berlarut-larut dan justru menguras energi pemerintah,” ujar Ezha.
Menurut dia, perhatian masyarakat sebaiknya tetap diarahkan pada pelaksanaan program pemerintah dan dampaknya terhadap kehidupan publik. Terlebih, pemerintah memiliki sejumlah agenda strategis yang membutuhkan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan.
Sikap kritis masyarakat juga tetap diperlukan. Publik tidak cukup hanya mengikuti perkembangan persaingan antarelite, tetapi perlu memastikan bahwa setiap perubahan politik tidak menggeser tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kepentingan masyarakat.
