Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) meyakini bahwa kampus semestinya menjadi ruang aman bagi siapa pun untuk menyampaikan pendapat hingga mengkritik kebijakan.
Oleh karena itu, ketika aparat diduga memasuki lingkungan kampus dalam penanganan demonstrasi, sivitas akademika UGM tidak tinggal diam.
Perguruan tinggi yang punya sejarah panjang dalam menyuarakan kritik terhadap kekuasaan ini kembali menunjukkan sikapnya. Sikap tersebut terlihat dalam aksi solidaritas setelah delapan mahasiswa UGM ditangkap dalam rangkaian demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026.
Sehari setelahnya, Rabu (11/11/2026), mahasiswa, dosen, guru besar, hingga tenaga kependidikan berkumpul di halaman Balairung UGM. Mereka menuntut pembebasan mahasiswa sekaligus mengecam penanganan demonstrasi oleh aparat.
Ketua Serikat Pekerja Universitas Gadjah Mada (Sejagad), Prof. Amalinda Savirani, menjadi salah satu tokoh yang menyuarakan tuntutan tersebut.
"Adik-adik kita, para mahasiswa masih ditangkap oleh aparat-aparat dan sebagian belum diketahui nasibnya. Kami menuntut para mahasiswa untuk segera dibebaskan," ujarnya, sebagaimana dikutip dari rilis resmi UGM.
Amalinda, juga mengingatkan pentingnya menjaga kampus sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan tanpa rasa takut.
"Kalau kampus saja sebagai benteng terakhir di mana kita bisa berpendapat secara bebas sudah dimasuki oleh aparat, kita semua harus bergerak," tegasnya.
UGM Dikepung Gas Air Mata
Masalahnya, kampus UGM yang seharusnya menjadi ruang aman, disebut telah dikepung gas air mata, pada demonstrasi yang digelar di Yogyakarta pada Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).
Saat itu, unjuk rasa diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat, mulai dari Aliansi Jogja Memanggil (AJM), Forum BEM se-DIY, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Yogyakarta, Aliansi UMY Bergerak, BEM Universitas Ahmad Dahlan (UAD), hingga pengemudi ojek online (ojol), turun ke jalan membawa sembilan tuntutan.
Mereka membawa tuntutan beragam, mulai dari pengusutan pelanggaran HAM, penarikan militer ke barak, pencabutan gelar Pahlawan Nasional Soeharto, hingga perlindungan pengemudi ojol.
Aksi yang berlangsung di sejumlah titik tersebut awalnya relatif kondusif. Namun, kericuhan pecah sekitar pukul 20.07 WIB di depan Gedung DPRD DIY dan meluas hingga kawasan Bundaran UGM.
Lembaga Pers dan Penerbitan Mahasiswa (LPPM) Sintesa FISIPOL UGM, sebagaimana dinukil dari BBC News Indonesia, melaporkan adanya penembakan gas air mata dan petasan ke arah kampus sekitar pukul 23.20 WIB. Sejumlah orang kemudian masuk ke lingkungan universitas untuk berlindung.
Dalam rangkaian kericuhan tersebut, delapan mahasiswa UGM diduga turut diamankan. Mereka terdiri atas enam mahasiswa FISIPOL, satu mahasiswa Fakultas Filsafat, dan satu mahasiswa Fakultas Kehutanan.
Solidaritas Tidak Berhenti pada Pembebasan Mahasiswa
Penangkapan tersebut membuat pimpinan UGM bergerak mencari keberadaan mahasiswanya. Rektor UGM Ova Emilia bersama jajaran universitas mendatangi Polda DIY untuk berkoordinasi.
Tujuh mahasiswa kemudian dibebaskan pada Rabu malam. Sementara itu, seorang mahasiswa Fakultas Filsafat masih menjalani perawatan akibat luka yang membutuhkan jahitan.
Di Balairung, tuntutan pembebasan mahasiswa juga disertai desakan agar aparat menjamin hak-hak orang yang ditangkap.
Dosen Ilmu Hubungan Internasional UGM, Suci Lestari Yuana, menyampaikan laporan dari Barisan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (Bara Adil) serta LBH Yogyakarta.
Berdasarkan laporan tersebut, terdapat 64 aduan yang masuk melalui hotline. Sebanyak 47 orang dilaporkan ditahan dan 13 orang belum diketahui keberadaannya.
"Kampus, sekolah, dan rumah sakit seharusnya menjadi ruang aman, tetapi semalam kita menyaksikan ruang aman itu dilanggar," ujar Suci.
Ketua Senat Akademik UGM, Prof. Wahyudi Kumorotomo, juga berharap mahasiswa yang masih menjalani proses penahanan segera dibebaskan tanpa mengalami tekanan fisik maupun mental.
Aksi solidaritas tersebut kemudian membawa sepuluh tuntutan. Selain pembebasan mahasiswa, massa meminta akses bantuan hukum bagi orang-orang yang ditangkap, evaluasi penanganan demonstrasi, serta penyelidikan independen oleh Komnas HAM dan Kompolnas.
UGM juga diminta menjamin keamanan dan kebebasan berpendapat bagi seluruh sivitas akademika. Sebab, dalam Pasal 8 ayat (1) dan (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa perguruan tinggi menjunjung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Pelaksanaannya menjadi tanggung jawab sivitas akademika dan wajib dilindungi serta difasilitasi pimpinan perguruan tinggi.
Menariknya, solidaritas semacam ini bukan hal baru di lingkungan UGM. Perwakilan Sejagad, Joko Susilo, mengingatkan kembali aksi pada 2016 yang melibatkan mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pedagang kampus untuk menyuarakan persoalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta kesejahteraan pekerja.
UGM Berkomitmen Melindungi Mahasiswa hingga Membuat Tim Pencari Fakta
Selain menuntut pembebasan mahasiswa, UGM juga berkomitmen memberikan perlindungan kepada mereka. Pihak universitas akan menyediakan pendampingan hukum, perawatan medis, hingga pemulihan fisik dan psikologis bagi mahasiswa yang terdampak.
Tak berhenti di situ, UGM juga berencana menginisiasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan melibatkan perguruan tinggi lain. Tim ini akan bertugas mengusut rangkaian peristiwa 10 November 2026 agar duduk persoalannya dapat diketahui secara lebih objektif.
Melalui TGPF, UGM berharap berbagai keterangan dan bukti dapat dihimpun untuk menghasilkan temuan yang berbasis fakta.
Sebab, perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu dijaga, tapi tidak dengan kekerasan.
“Namun, perbedaan pendapat tidak boleh disertai dengan kekerasan,” demikian pernyataan UGM dalam unggahan Instagram pada Kamis (12/11/2026).
