Asosiasi Kreator Konten Sejarah Indonesia (AKKSINDO) bersama Komunitas Historia Indonesia (KHI) baru saja mengadakan forum Temu Kreator Konten Sejarah Nasional pada akhir bulan lalu. Helatan yang mengusung tema "Mendorong Ekonomi Kreatif Berkelanjutan melalui Pemajuan Konten Digital yang Berbudaya" ini digelar di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta pada Sabtu, 31 Oktober 2026 lalu.
Forum ini dihadiri oleh berbagai lintas pemangku kepentingan, khususnya yang berkaitan dengan validasi narasi sejarah, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), dan kemandirian ekonomi kreator di ruang digital. Penyelenggaraan forum nasional ini juga mendapatkan dukungan penuh oleh Kementerian Ekonomi Kreatif RI dan Privy selaku mitra utama strategis, bersama Kementerian Kebudayaan RI dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai pendukung utama.
Temu Kreator Konten Sejarah Nasional
Kegiatan dalam forum Temu Kreator Konten Sejarah Nasional dibagi dalam tiga sesi diskusi panel berbeda. Tiap panel membahas tema khusus yang diulas oleh beberapa tokoh berpengalaman.
Pada sesi pertama, diskusi panel membahas tentang "Hulu Riset dan Kewirausahaan Budaya." Sementara itu, pada sesi kedua diskusi yang diangkat membahas tema "Ketahanan Keluarga, Komunitas, dan Keamanan Siber."
Terakhir pada sesi ketiga, panel diskusi mengangkat topik utama tentang "Perlindungan HKI, Monetisasi, dan Kepercayaan Digital."
Deklarasi Vredeburg Charter 2026
Deklarasi Vredeburg Charter 2026 | Press Release
Puncak acara Temu Kreator Konten Sejarah Nasional ditandai dengan pembacaan serta penandatangan Vredeburg Charter 2026. Konsensus yang terbentuk dalam forum ini menjadi komitmen AKKSINDO bersama pemangku kepentingan untuk memastikan kemajuan teknologi digital berjalan beriringan dalam merawat memori bangsa, melindungi kekayaan intelektual, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku kreatif secara berkelanjutan.
Terdapat Lima Pilar Kebudayaan Digital Indonesia yang disepakati dalam Vredeburg Charter 2026. Kelima pilar ini menjadi landasan dalam memastikan kesepakatan bisa berjalan sesuai dengan tujuan bersama.
Adapun Lima Lima Pilar Kebudayaan Digital Indonesia yang disepakati dalam Vredeburg Charter 2026 adalah.
- Mewujudkan ruang digital yang berdaulat, aman, dan bertanggung jawab.
- Membangun ruang digital yang mendidik dan mencerahkan.
- Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang berdikari dan mandiri.
- Memperkuat peran keluarga serta komunikasi dan jejaring antarkomunitas.
- Menumbuhkan kesadaran sejarah dan kepribadian budaya bangsa.
Sinergi Merawat Ingatan Sejarah
Pendiri KHI sekaligus Ketua Umum AKKSINDO, Asep Kambali menyebutkan jika kreator konten sejarah memiliki tanggung jawab besar. Lewat konten yang dihasilkan, para kreator konten ini memiliki peran untuk menjaga memori kolektif bangsa di tengah disrupsi algoritma.
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon dalam sambutan video juga menekankan akan pentingnya penguatan literasi sejarah di ruang digital. Penguatan literasi ini bisa menjadi fondasi utama untuk menjaga jati diri serta karakter bangsa di tengah arus algoritma global.
"Penguatan literasi sejarah di ruang digital adalah fondasi utama untuk menjaga jati diri dan karakter bangsa di tengah derasnya arus algoritma global. Kami mendorong kolaborasi nyata antara pemerintah, akademisi, lembaga kearsipan, dan kreator konten untuk mendigitalisasi sumber sejarah serta menjadikan museum dan cagar budaya sebagai laboratorium kreatif yang mendekatkan narasi sejarah kepada masyarakat," tutur Fadli Zon, seperti yang dinukil GNFI dari Press Release.
Tidak hanya itu, konten sejarah yang dihasilkan juga bisa menjadi sarana pertumbuhan baru ekonomi kreatif nasional. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya dalam forum tersebut.
"Konten digital berbasis sejarah dan budaya memiliki potensi besar sebagai mesin pertumbuhan baru ekonomi kreatif nasional. Kami mendorong agar karya para kreator tidak berhenti pada jumlah tayangan di media sosial semata, melainkan mampu bertransformasi menjadi kekayaan intelektual (IP) yang terlindungi hukum, memiliki nilai komersial lintas industri, dan memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para pelakunya," jelas Teuku Riefky Harsya, seperti yang dikutip GNFI dari Press Release.
