Ini adalah hal yang mungkin sudah sering terdengar atau tampak dalam kehidupan sehari-hari. Banyak narasi tentang peran serta perempuan yang acap kali dikerdilkan, bahkan barangkali tidak dianggap sama sekali, baik itu kita temukan pada media sosial maupun dari mulut ke mulut.
Dalam kebanyakan dogma agama, laki-laki biasa digambarkan sebagai sosok utama yang krusial terhadap berbagai hal.
Untuk konteks ini pula, perempuan seringnya mendapat tempat yang ‘kesekian’ dalam struktur sosial-budaya manusia.
Posisi Perempuan, Serasa Terkungkung oleh Mindset yang Terlegitimasikan?
Yang menjadi ironis adalah bahwa sistem sosial kemasyarakatan masih memandang perempuan agaknya bukanlah siapa-siapa. Mungkin saja, perempuan lebih seperti supporting agents yang bisa kapanpun diganti—dimaknai sebagai pihak kelas dua tanpa substansi yang berarti. Pangkal masalah akan hal ini sebenarnya sudah diketahui bersama, yaitu budaya patriarki.
Diinformasikan melalui Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi UGM (26/9/2022), patriarki secara kontemporer dijelaskan sebagai bentuk dominasi laki-laki terhadap berbagai aspek yang kemudian menempatkan perempuan dalam posisi subordinat atau lebih rendah.
Patriarki sendiri dapat dipahami sebagai “rule of the father” dan pada mulanya digunakan sebagai sebutan untuk keluarga yang segala macam peraturannya ditentukan oleh pihak laki-laki.
Yang disayangkan, patriarki telah menjelma sebagai budaya yang diwariskan secara turun-temurun, terkhusus di Indonesia. Tampaknya sulit bagi kita untuk melihat perempuan setara dengan laki-laki.
Mayoritas studi menyatakan bahwa tradisi budaya lokal maupun adat-istiadat (customs) cenderung menonjolkan nilai-nilai dominasi laki-laki. Itulah mengapa patriarki terkesan tidak mudah untuk dihilangkan dalam kehidupan sosial.
Akibatnya, patriarki dan segala stigma yang menyertainya menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan gender dan permasalahan turunan terkait dengan itu. Contohnya tentang kekerasan terhadap perempuan, rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, dekadensi perspektif soal bagaimana perempuan seharusnya berperilaku (yang selalu berujung pada pengekangan sosial yang irasional, dan sebagainya).
Menilik historinya, patriarki sejatinya berasal dari akar sejarah yang sangat panjang mengenai kontrol, kekuatan, dan kekuasaan yang pada akhirnya berubah menjadi kekerasan.
Disebutkan bahwa budaya dominasi laki-laki ini berawal dari peperangan zaman dulu yang ‘mengizinkan’ kekerasan diberlakukan, dianggap suci dengan simbol-simbol religius. Selain itu, laki-laki dianggap bak pahlawan. sementara perempuan diminta untuk menjaga rumah dan anak-anak. Lama-kelamaan, patriarki justru mulai berkembang menjadi suatu sistem dan ideologi.
Dominasi laki-laki dalam struktur sosial kontemporer sudah bukan lagi sebagai fenomena, melainkan sebagai normalitas yang memberikan pemikiran bahwa memang sudah sepantasnya bagi laki-laki memiliki kedudukan dan posisi yang lebih tinggi daripada perempuan.
Dengan kata lain, patriarki lahir dari kebiasaan kolektif yang sukses tertanam dalam benak masyarakat tentang perempuan yang terkesan menjadi lemah dan tidak berdaya.
Tidak mengherankan apabila dalam hal pembagian warisan, misalnya, laki-laki seringkali mendapat ‘jatah’ lebih banyak ketimbang perempuan.
Hal itu bisa diketahui berdasarkan konsep patrilineal yang masih eksis sampai sekarang, melalui penggunaan fam pada nama anak laki-laki.
Manifestasi Kuantitatif Patriarki di Indonesia
Budaya patriarki di Indonesia dapat diterjemahkan dengan standar pengukuran yang baku. Jika mengacu pada pemaparan dari GoodStats soal pendidikan (18/10/2025), dikemukakan di sana bahwa sekitar 71,03% penduduk perempuan berusia 5 tahun ke atas tercatat tidak bersekolah lagi, menurut analisis Badan Pusat Statistik (BPS) per 2025.
Yang melanjutkan sekolah secara aktif hanyalah minoritas dalam analisis ini, yaitu sebesar 23,12%, sedangkan 5,85% sisanya belum pernah atau tidak bersekolah sama sekali.
Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi hal ini, antara lain terkendala ekonomi, dukungan yang minim dari keluarga dan teman sebaya, hingga lagi-lagi akibat budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat.
Masih dalam pemaparan GoodStats, jika membahas tentang partisipasi perempuan dalam dunia kerja (14/3/2025), besaran partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia masih rendah, bahkan menjadi ketiga terendah secara regional, yaitu hanya sekitar 54,8% menurut analisis International Labour Organization (ILO).
Nilai tersebut mencerminkan dinamika gender yang masih jauh dari ideal. Disebutkan dalam analisis bahwa secara umum tingkat partisipasi pekerja wanita pada negara berpenghasilan tinggi mencapai 69,7%, berbeda dengan negara berpenghasilan menengah atas yang mencapai 60,3% serta berpenghasilan rendah sebesar 52,6%.
Yang menarik, ditemukan tingkat partisipasi pada negara berpenghasilan menengah bawah yang hanya mampu mencapai 43,4%.
Dengan situasi ekonomi Indonesia yang telah masuk sebagai upper-middle income country, ini mengindikasikan bahwa partisipasi perempuan di Tanah Air masih lebih rendah dibandingkan dengan tren global.
Yang semakin miris, kini perempuan juga memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Sebagaimana dilansir dari GoodStats (16/10/2025), laporan BPS mengungkapkan provinsi dengan persentase kepala rumah tangga perempuan tertinggi diraih oleh Papua Pegunungan yang mencapai 97,77%, disusul oleh Papua Tengah (84,01%) dan Bali (79,15%).
Yang mengejutkan, Jawa Timur diketahui ‘hanya’ mencapai 66,72% dan Jawa Tengah yang mencapai 65,74%. Dengan rerata nasional sebesar 60,5%, hal ini sudah menjelaskan akan kesenjangan aktual perempuan dalam konstelasi kemasyarakatan Indonesia.
Ini pun belum mengikutsertakan tren perceraian berdasarkan kalkulasi dari BPS. GoodStats (12/3/2026) menyitat kalkulasi tersebut dalam infografisnya bahwa pada rentang tahun 2020-2025, rerata jumlah kasus perceraian di Indonesia sudah menyentuh angka 425.366, dengan dominasi tipe perceraian adalah cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri.
Perselisihan dan konflik berkepanjangan diakui menjadi alasan utama pasangan bercerai, lalu dilanjutkan dengan masalah finansial, kurangnya komunikasi dalam keluarga, perbedaan pandangan hidup, hingga persoalan pembagian tanggung jawab antara suami dan istri.
Hari Kartini: Ajang untuk Meningkatkan Emansipasi Wanita
Penulis kira sudah sepatutnya kita mengubah paradigma tentang perempuan dengan segera. Menyadur suarakeadilan.org (6/12/2024), setidaknya ada dua poin penting yang boleh kita jadikan bahan introspeksi.
Pertama, perlunya penekanan akan urgensi mengakui keberadaan seseorang sebagai manusia utuh tanpa embel-embel memandang rasial hingga stigma gender. Contoh, budaya tindik bayi perempuan hanya supaya memudahkan mencari referensi dalam membeli hadiah bagi si kecil. Padahal, bisa jadi seolah mengabaikan hak asasi dari bayi tersebut, entah itu karena kesakitan ditindik maupun asumsi dangkal mengenai bagaimana bayi laki-laki atau perempuan harusnya bersikap pada publik.
Kedua, budaya patriarki harus mulai dikikis sedari dini, dengan mengajarkan aspek kodrati sesuai tumbuh-kembang anak. Hal yang mungkin sepele, tetapi sebenarnya krusial adalah soal kebiasaan cuci piring dan menyapu-mengepel lantai.
Asalkan itu tidak membahayakan/memberatkan anak, laki-laki maupun perempuan berhak mendapat posisi yang setara sesuai kemampuan tanpa perlu mendikotomikannya.
Harapannya, momen Hari Kartini yang selalu diperingati setiap bulan April ini boleh semakin mengingatkan kita untuk memaknainya secara tepat dan efektif.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
