Kadar gula minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) bisa ditakar, tetapi kadar janji dalam kebijakan publik tampaknya jauh lebih sulit dinalar.
Rencana pengenaan cukai MBDK sudah berulang kali terdengar. Ironisnya, yang paling “manis” di Indonesia bukanlah minumannya, melainkan janji realisasinya.
Arsip-arsip liputan dan berita sejak satu dekade lalu menjadi saksi rencana ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) di Indonesia yang berakhir sebagai wacana.
Pemerintah sudah pernah menyatakan komitmennya tahun lalu lewat Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025.
Di dalamnya, MBDK akan menjadi salah satu prioritas ekstensifikasi cukai. Proyeksi pengesahan peraturan perundang-undangan tersebut awalnya direncanakan pada tahun 2025, tetapi ramalan tersebut masih meleset.
Kemunculan ‘hilal’ kebijakan cukai MBDK di tahun ini pun bersyarat, kinerja perekonomian kita harus mendapat nilai rapot A+ dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai bukti konkret.
Naas rapot tingkat kesehatan masyarakat Indonesia sudah tergolong merah. International Diabetes Federation (IDF) menobatkan Indonesia sebagai peringkat kelima tertinggi dengan negara penderita diabetes terbanyak tahun 2024.
Penderita obesitas selalu meningkat sejak tahun 2007, bahkan jumlahnya berlipat-lipat. Jika dirata-rata, rumah tangga di Indonesia mampu mengonsumsi 29,44 liter MBDK dalam satu minggu. Kementerian Kesehatan telah berupaya mengedukasi masyarakat tentang bahaya diabetes dan obesitas sebagai bagian dari Penyakit Tidak Menular (PTM) yang bisa menyebabkan kematian.
Namun, perbaikan rapot ini tidak bisa hanya mengandalkan kampanye kesadaran masyarakat saja. ‘Tuas rem’ konsumsi gula di Indonesia perlu segera ditarik agar nilai rapot tingkat kesehatan masyarakat tidak semakin merosot ke jurang.
Cukai MBDK mandek karena kebijakannya terlalu ‘pekat’. Kompleksitas desain kebijakan membutuhkan penjelasan dan penanganan dampak yang mungkin ditimbulkan membutuhkan banyak pertimbangan.
Kebijakan ini sulit diterapkan jika hanya mengandalkan Kementerian Keuangan sebagai solo actor. Industri manufaktur MBDK akan menjadi lakon utama yang tidak hanya direpotkan soal administrasi cukai, tetapi nantinya juga harus memutar otak saat menyusun strategi di era baru.
Desain kebijakan yang cacat bisa menyebabkan demotivasi industri manufaktur MBDK yang pada akhirnya mempengaruhi performa perekonomian nasional secara agregat.
Kekhawatiran yang berujung penundaan kebijakan memang bisa dimaklumi, tetapi Pemerintah tidak boleh lupa kalau ‘argo’ biaya kesehatan masyarakat terus berjalan. Penundaan kebijakan strategis yang satu ini berbiaya cukup tinggi. Konsumsi tinggi tanpa intervensi meningkatkan prevalensi PTM.
Semakin banyak penderita diabetes dan obesitas, semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh negara.
Jika sudah tidak ada orang-orang yang bisa diselamatkan, hanya akan ada satu pertanyaan: Siapa yang akan menggerakan perekonomian di masa depan?
Kekentalan janji cukai MBDK harus segera diencerkan. Pemerintah terlalu terpaku pada keyakinan bahwa kebijakan yang tepat hanya akan bisa diterapkan di momentum yang tepat.
Namun faktanya jika kita berbicara tentang perkonomian, ketidakpastian akan selalu ada dan datang menghantui. Perlu adanya keberanian untuk menciptakan momen dan ekosistem, bukan lagi hanya sekadar pasif menunggu.
Kesempurnaan kebijakan cukai MBDK sebagai big policy bisa diwujudkan melalui perbaikan. Namun perbaikan hanya akan bisa dilakukan, jika sudah ada langkah aksi nyata.
Indonesia memiliki banyak suri teladan pungutan MBDK. Inggris dan Meksiko adalah negara-negara best practice yang paling terkenal akan sistem pungutan minuman manisnya yang komprehensif dan sistematis.
Inggris merencakan The Soft Drink Industry Levy (SDIL) sejak tahun 2016 dan sudah bisa efektif terlaksana di 2018. Secara singkat, apa yang diperketat oleh Pemerintah Inggris adalah formulasi resep minuman, sehingga menekan para produsen untuk lebih aware dalam menjaga kesehatan masyarakat Inggris sebagai konsumen.
Meksiko juga menjadi salah satu pionir dalam pemungutan cukai minuman berpemanis di dunia. Di negara ini, bahkan minuman manis sudah dilarang penjualannya di sekolah dan diberi label peringatan khusus untuk gula berlebih.
Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Filipina, Thailand, dan bahkan Timor Leste pun sudah fokus menerapkan dan memperbaiki kebijakan pungutan tambahan atas minuman manis. Sudah saatnya Indonesia berhenti jalan di tempat dan berani bertindak.
Policy Sequencing, Efektif Diterapkan?
Pemerintah bisa menggunakan konsep policy sequencing dalam menerapkan cukai MBDK di Indonesia. Sederhananya, policy sequencing adalah seni menentukan “kebijakan mana yang harus dilakukan lebih dulu” agar kebijakan berikutnya bisa berjalan efektif tanpa menimbulan efek domino atas kegagalan sistem atau resistensi publik.
Kebijakan harus dijalankan sesuai tahapan yang logis. Kebijakan dasar yang bisa diambil adalah pengesahan payung hukum cukai MBDK di Indonesia. Pemerintah bisa melakukan benchmarking dengan negara-negara lain jika kesulitan dalam merumuskan objek, tarif, pengecualian, dan sistem pemungutan cukai MBDK.
Kajian literatur dan penelitian yang mungkin dibutuhkan untuk menyokong penyempurnaan peraturan perundang-undangan juga sudah banyak tersedia.
Label Kemasan pada Minuman Manis
Selagi merumuskan dasar hukum, pemerintah perlu segera membenahi ketentuan tentang label depan kemasan. Label depan kemasan yang baik harus mudah ditafsirkan dan dipahami oleh semua orang.
Hampir seluruh label depan kemasan di Indonesia hanya bersifat informatif, tetapi non-interpretatif. Sampai dengan saat ini, label depan kemasan hanya menyajikan informasi tentang kandungan nilai gizi.
Konsumen tentu akan merasa kesulitan jika harus mengira-ngira banyaknya gula dalam minuman jika informasi disajikan dalam satuan gram, sementara total kandungan volume minuman MBDK biasanya disajikan dalam satuan mililiter atau liter.
Berkaca dari Meksiko, MBDK dengan kandungan gula melebihi batas rekomendasi WHO memiliki informasi logo hitam “Tinggi Gula” yang tidak hanya membuat pelanggan sadar. Namun juga memudahkan konsumen dalam pengambilan keputusan saat berbelanja.
Beberapa produk di Indonesia sudah menggunakan logo “Pilihan Lebih Sehat”. Namun, logo tersebut hanya muncul pada produk-produk yang baik secara kandungan gizi. Produk-produk tinggi gula masih belum memiliki indikator nutrisi atau informasi pilihan ‘tidak sehat’.
Lebih lanjut, label depan kemasan di Indonesia harus menggunakan label lampu lalu lintas dan label Nutri-Grade. Informasi visual menggunakan warna yang sering diasosiasikan dengan masyarakat membuat interpretasi menjadi lebih mudah.
Merah menandakan kandungan gula melebihi batas aman, kuning melambangkan kandungan gula berada di ambang batas aman, dan hijau merepresentasikan kandungan rendah gula.
Nutri-Grade adalah skor kandungan gizi menggunakan nilai A, B, C. dan D. Nilai A menandakan bahwa kandungan gizi produk tersebut sangat baik, sementara nilai D adalah sebaliknya.
Janji kebijakan yang terlalu pekat dan dibiarkan terus mengendap bisa menurunkan kredibilitas dan kepercayaan publik. Pemerintah perlu segera begerak melakukan apa yang bisa dilakukan sekarang tanpa terus menunggu momentum yang dianggap “ideal”.
Perumusan dasar hukum dan penetapan ketentuan baru tentang label depan kemasan menjadi langkah awal yang konkret, sederhana, dan berdampak.
Berangkat dari sana, tahapan berikutnya dapat beriringan sesuai rencana semula, yaitu penerapan pungutan cukai yang baru akan diberlakukan ketika kondisi ekonomi lebih kondusif. Perlambatan ekonomi akhir-akhir ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk berpangku tangan dan menggigit jari.
Arah kebijakan perlu ditegaskan melalui aksi nyata. Janji kebijakan yang dipercaya publik bukanlah yang paling seri disajikan, melainkan yang paling segera diwujudkan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
